Sunday, 24 March 2019

Agresi Militer Belanda II


Agresi Militer Belanda II
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

serangan belanda ke Indonesia, yogyakarta

Pada awal kehidupan Republik Indonesia banyak didirikan laskar rakyat yang dimaksudkan untuk membantu Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam menanggulangi serangan musuh. Yogyakarta termasuk daerah yang banyak didirikan laskar-laskar rakyat yang merupakan gabungan dari semua unsur. Pemimpinnya adalah Sultan Hamengku Buwono IX dan kepala staffnya adalah Selo Soemardjan. Lebih lanjut, “Jenderal Soedirman pada tanggal 15 Desember 1948 mengumumkan berencana mengadakan latihan umum perang-perangan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 1949” (Roem, dkk., 1982, hlm. 69).
Kala itu pihak Belanda masih berambisi untuk menguasai Indonesia melalui operasi militer. Syarat utama yang diperlukan bagi berhasilnya operasi tersebut adalah kecepatan bergerak dan sebanyak mungkin menawan pegawai-pegawai Republik Indonesia agar tulang punggung perlawanan Republik Indonesia dapat dipatahkan.
Bersamaan dengan penerjunan pasukan Belanda di Maguwo yang selanjutnya menduduki Yogyakarta, operasi Jawa Tengah juga dilakukan melalui jalur darat. Pergerakan pasukan Belanda melalui jalur darat bertujuan untuk menghancurkan sasaran pokok pusat kekuatan TNI di sekitar Jawa Tengah. Rencana operasi militer jalur darat tersebut terbagi atas:
1. Kolone I di bawah pimpinan Kolonel Van Langen yang bertugas menduduki Maguwo dengan pasukan penerjun. Setelah lapangan terbang tersebut dikuasai akan didaratkan pasukan tempur yang bertugas menduduki Yogyakarta. Pasukan lain dari Kolone I bergerak ke Surakarta melalui Boyolali dan Kartasura.
2. Kolone II di bawah pimpinan Kolonel De Vries bertugas membersihkan dan menguasai jalan raya Salatiga-Solo dan menguasai Kota Solo.
3. Kolone III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Schilperoord bergerak ke Cepu melalui Kudus, Rembang, dan Blora untuk menguasai kota-kota tersebut.
4. Kolone IV di bawah pimpinan Kolonen Van Zanten, bertugas bergerak dari Gombong melalui Kabumen ke Purworejo kemudian melalui Salaman ke Magelang. Kolone ini berkerja sama dengan Kolone I yang bergerak dari Yogyakarta.
5. Kolone V di bawah pimpinan Letanan Kolonel Bastiaanse dengan tugas melalui Banjarnegara-Wonosobo untuk menguasai kota tersebut.
Pasukan tersebut ditunjang oleh angkatan udara dengan mengumpulkan semua pesawat tempur dan pesawat angkut. Pesawat-pesawat yang digunakan sebagai berikut:
1. Pesawat dari Skadron ke-20 berjumlah 15 pesawat.
2. Pesawat dari Angkatan Udara Belanda dan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) berjumlah 8 pesawat.
3. Pesawat jenis Mustang P-51 dari Panglima Angkatan Udara berjumlah 6 pesawat.
4. Skadron 121, Skadron 120, Skadron 322, dan Skadron 6 yang masing-masing memiliki 6 buah Mustang P-51, 10 buah Kittyhawk, 8 buah Spitfires, dan 2 buah Auster.
5. Pesawat pembom dari Skadron 18 berjumlah 5 pesawat.
Persiapan untuk merebut lapangan terbang Maguwo dilakukan di lapangan terbang Andir pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 02.00 waktu setempat. Inspeksi pasukan dilakukan oleh Letnan Jenderal S. H. Spoor dan Engels pukul 04.00 dan pada pukul 04.30 pesewat pertama meninggalkan landasan. Pesawat-pesawat terbang Belanda terbang di atas Kota Yogyakarta sekitar pukul 05.15. Pada mulanya tidak ada yang mengira bahwa pesawat tersebut adalah pesawat Belanda. Sampai sekitar pukul 05.45 terdengar letusan bom yang pertama dari sebelah timur Kota Yogyakarta tepatnya di Wonocatur dan Maguwo.
Kota Yogyakarta bagian timur terdengar banyak sekali suara tembakan dan banyak pasukan penerjun di sekitar Maguwo. Rakyat Indonesia yang berada di Kota Yogyakarta panik karena tidak mengetahui bahwa tentara Belanda mulai melakukan operasi militernya. Pengungsi yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan daerah lainnya kebingungan mencari tempat perlindungan. Kebanyakan para pengungsi ini menuju ke arah Selatan, yakni ke daerah Bantul.
Belanda memperhitungkan keadaan TNI dalam kondisi lemah karena baru saja bertempur menghadapi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun. Kekuatan maupun dislokasi TNI tidak lagi tersebar di daerah strategis dan belum siap untuk bertempur melawan Belanda. Strategi yang digunakan waktu itu adalah pertahanan linier, yaitu menempatkan pasukan di perbatasan musuh atau garis terdepan.
 Batalyon Sadjono diperbantukan di Kebumen dan Gombong untuk mengantisipasi pergerakan Belanda dari arah Barat Daya. Bagian Barat lainnya dijaga ketat oleh pasukan TNI, seperti di Kretek Bantar daerah Kulon Progo. Kemudian di Sleman TNI Bataylon Sudjono bersiap untuk mengantisipasi gerakan Belanda dari arah Utara.
Yogyakarta otomatis tidak terjaga ketat, hanya terdapat 2 peleton dari Brigade 10/III. Pasukan tersebut mulai pukul 07.15 telah diperintahkan untuk mengadakan gerakan penghambatan atas gerakan Belanda dari Maguwo menuju Kota Yogyakarta. Sekitar pukul 09.00 pasukan tersebut mendapat tambahan kekuatan 2 peleton dari Militer Akademi (MA). Tugas pasukan tersebut hanya melakukan pengambatan guna memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya bagi pasukan yang berada di Kota dan para pemimpin Republik Indonesia untuk bersiap.
Gerakan Belanda dari Maguwo ke kota dimulai dari pagi dan berhasil ke Kota Yogyakarta pada pukul 14.15. Pasukan Belanda kemudian menduduki tempat-tempat yang penting dan strategis guna mengisolir kota Yogyakarta dari pasukan-pasukan TNI. Sementara di dalam Kota Yogyakarta sejak terdengar berita bahwa Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II, Presiden Soekarno segera memanggil menteri-menterinya untuk segera mengadakan sidang kabinet.
Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Wakil Presiden kala itu masih berada di Kaliurang setelah mengadakan perundingan dengan pihak Belanda dan Komisi Tiga Negara (KTN). Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Negara segera menuju Istana Negara dan menemui Presiden. “Soekarno meminta Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menjemput Moh. Hatta yang masih berada di Kaliurang” (Eryono, 1982, hlm. 86). Pada perjalanan tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX didampingi oleh Sutan Sjahrir.
Perjalanan tersebut penuh dengan resiko karena pada waktu itu pesawat terbang Belanda masih berada di atas Kota Yogyakarta. Di tengah perjalanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sutan Sjahrir bertemu dengan Moh. Hatta yang hendak pulang ke Yogyakarta. Mereka segera menuju ke Istana Negara  untuk memulai sidang kabinet darurat. Sidang kabinet tersebut menghasilkan sejumlah keputusan sebagai berikut:
1. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan meninggalkan Yogyakarta dan tetap akan mempertahankan kedudukannya di Yogyakarta untuk mempermudah mengadakan perhubungan dengan pihak KTN.
2. Bila Presiden dengan anggota kabinetnya di Yogyakarta sampai tertangkap Belanda, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera diserahi tugas untuk membentuk dan memimpin Kabinet Darurat atau kalau perlu suatu Pemerintahan Republik Indonesia di luar negeri dengan mandat Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis yang sedang berada di India.
3. Kepada seluruh rakyat Republik Indonesia, Presiden memberi amanat bahwa Republik Indonesia yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 harus kita pertahankan mati-matian. Bila kemerdekaan kita telah meresap pada jiwa seluruh rakyat Republik Indonesia mustahil bila dapat ditindas dengan kekerasan.
Setelah sidang darurat selesai, hasil keputusan tersebut segera diumumkan termasuk mengirimkan telegram kepada Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. A. A. Maramis. Telegram kepada Sjafruddin Prawinegara berisi: “Mandat Presiden kepada Sjafuddin Prawiranegara. Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, Ibu Kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Seandainya Pemerintah tidak lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatera”. Sedangkan telegram kepada Dr. Sudarsono, Palar, dan Mr. A. A. Maramis di New Delhi, India berisi: “Kami Preseden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, bahwa tentara Belanda melakukan penyerangan terhadap Ibu Kota Yogyakarta pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Jika usaha Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kami memberikan Anda kekuasaan untuk membentuk pemerintah dalam pengasingan yang akan merupakan Pemerintahan Republik Indonesia di India. Mohon mengadakan hubungan dengan Sjafruddin Prawiranegara mengenai masalah ini di Sumatera. Seandainya ini tidak berhasil, mohon mengambil segala langkah yang mungkin”.
Sjafruddin berhasil mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatera pada tanggal 19 Desember 1948. Susunannya sebagai berikut:
1. Ketua (Perdana Menteri), merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan : Mr. Sjafruddin Prawiranegara.
2. Menteri Luar Negeri : Mr. A. A. Maramis.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama : Mr. Teuku Moh. Hassan.
4. Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman : M. Lukman Hakim.
5. Menteri Sosial dan Perburuhan, Pembangunan, Organisasi Pemuda, dan Keamanan : Mr. Sutan Rasyid.
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kesehatan : Ir. Sitompul.
7. Menteri Perhubungan dan Menteri Kemakmuran : Ir. Inderacaya.
Jenderal Sudirman yang masih sakit karena setelah menjalani operasi juga datang ke Istana Negara. Jenderal Sudirman menulis Perintah Kilat yang nanti akan disiarkan setelah bertemu dengan Presiden. Setelah tiba di Istana Negara, sidang kabinet yang sudah dimulai sempat dihentikan karena melihat kedatangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman kemudian mengeluarkan Perintah Kilatnya setelah mengetahui sikap yang diambil pemerintah. Isi dari Perintah Kilat yang akan disiarkan lewar Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai berikut:
1. Kita telah diserang.
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda, menyerang Kota Yogyakarta dan Lapangan Terbang Maguwo.
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persutujuan gencatan senjata.
4. Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.
Kolonel Latif Hendraningrat sebagai Komando Militer Kota (KMK) melaporkan kepada Jenderal Sudirman bahwa Belanda sudah memasuki Kota Yogyakarta pada pukul 14.00. Jenderal Sudirman kemudian memutuskan untuk melakukan gerilya agar tidak tertangkap oleh Belanda. Jenderal Sudirman beserta rombongan pengawalnya bergerak ke arah Selatan Bantul kemudian menuju ke daerah Gunung Kidul. Sementara itu, Belanda memasuki kota dan menuju ke Istana Negara. Para pemimpin Republik Indonesia tertawan Belanda di Istana Negara.
Belanda telah menduduki Kota Yogyakarta, setelah itu sekitar pukul 17.00 Kolonel Van Langen, Komandan Tijgerbrigade Belanda yang berfungsi sebagai penguasa militer untuk daerah Yogyakarta mendatangi Keraton. Kedatangan mereka disertai oleh Pejabat Belanda bernama Westerwolf.
Beberapa hari setelah Belanda menduduki Yogyakarta, para pemimpin Republik Indonesia mulai diberangkatkan ke tempat pengasingan. Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Haji Agus Salim ke Brastagi, Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Mr. Assaat ke Bangka. Para pemimpin Republik Indonesia yang tidak tertangkap meloloskan diri ke luar kota ada pula yang menyamar di dalam kota untuk ikut bergerak di bawah tanah.
Di sisi lain, pemimpin delegasi tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Jessup dari Amerika Serikat mendapatkan tugas untuk mengajukan soal Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 Desember 1949 dia meminta secara tertulis Dewan Keamanan PBB untuk segera membahas sidang kilat guna membahas situasi genting tersebut.
Pada tanggal 22 Desember 1949, Dewan Keamanan PBB baru dapat menggelar sidang pembahasan masalah Republik Indonesia-Belanda. Delegasi Belanda di bawah pimpinan Dr. J. H. Van Roijen. Adapun Palar bertindak sebagai utusan Republik Indonesia karena telah mengikuti semua pembicaraan mengenai Republik Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Belanda mendapat celaan dari para anggota Dewan Keamanan PBB, kecuali Belgia dan Perancis.
Putaran pertama sidang di Dewan Keamanan PBB terjadi pada tanggal 22 Desember 1949. Van Roijen mendapat kesempatan untuk menerangkan bahwa Agresi Militer atas nama Pemerintah Belanda. Van Roijen menguraikan bahwa politik Belanda mengenai Republik Indonesia ditujukan untuk memulihkan tata tertib dan ketentraman. Setelah aksi militer tersebut secepat mungkin akan diwujudkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka sebagai sekutu yang sederajat dalam Uni Indonesia-Belanda.
Palar kemudian berpidato bahwa dia telah menuduh Pemerintah Belanda dengan mengatakan aksi militer tersebut merupakan bagian suatu politik yang bertujuan untuk membinasakan Republik Indonesia. Pada mulanya Belanda mengadakan embargo ekonomi untuk melemahkan Republik Indonesia, kemudian secara diam-diam tanpa diketahui KTN melakukan perundingan dengan negara-negara bagian untuk membentuk Pemerintahan Federasi Sementara tanpa mengikutsertakan Republik Indonesia. Palar melihat sepak terjang Belanda ini merupakan ancaman perdamaian di Asia Tenggara dan dunia.
Palar menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera mengehentikan permusuhan secepat mungkin dan Belanda segera kembali ke tempat-tempat kedudukannya semula di dekar garis dekramasi. Kemudian Palar meminta para pemimpin pemerintahan yang ditawan segera dibebaskan agar dapat melakukan  tugas-tugas mereka. Pidato ini mendapat dukungan dari sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB.

Referensi
Eryono, A. (1982). Reuni Keluarga Bekas Resimen 22-WK.III. Pada Tanggal 1 Maret 1980 di Yogyakarta. Jawa Tengah: Keris-22-WK.III.
Roem, M., dkk. (1982). Tahta untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan HB IX. Jakarta: Gramedia.
Read More

Friday, 22 March 2019

Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif


Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

sejarah pendidikan inklusif

Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administator. Namun, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan. Model segregesi tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Terlebih model segregasi pengelolaannya relatif mahal.
Selanjutnya muncul model mainstreaming. Belajar dari berbagai kelemahan model segregasi, model mainstreaming memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model inilah yang saat ini dikenal dengan istilah pendidikan inklusif. Konsepnya, yakni dengan menempatkan anak berkebutuhan khusus secara penuh di kelas reguler.
Jadi, melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama anak normal lainnya, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pendidikan inklusif menyediakan sekolah yang diperuntukkan bagi semua siswa, tanpa melihat kondisi fisiknya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat keberagaman yang tidak dapat dipisahkan. “Keberagaman tersebut justru akan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk menciptakan suatu dorongan saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi” (Jerome, 2007, hlm. 64).
Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai oleh negara-negara Scandinavia, seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi “Education for All”. Implikasi dari statement  ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapat layanan pendidikan secara memadai.
Sebagai tindak lanjut Deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan “The Salamanca Statement on Inlusive Education”.
Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan Konvensi Nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.
Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Nasional di Bukittinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang layak dan berkualitas.
Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:
1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
Pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia juga dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Lebih lanjut, mewujudkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.

Referensi
Jerome, S. A. (2007). Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Read More

Thursday, 21 March 2019

Model Pembelajaran Learning Together (LT)


Model Pembelajaran Learning Together (LT)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

learning together

Model pembelajaran learning together (LT) termasuk dalam model pembelajaran tipe kooperatif. Menurut Slavin (2005, hlm. 250) model pembelajaran learning together (LT) adalah “salah satu model pembelajaran kooperatif dengan penggunaan kelompok pembelajaran yang heterogen, interaksi tatap muka yang saling membantu, saling mendukung, dan saling mendukung, serta menekankan pada tanggung jawab individual dan kelompok kecil demi keberhasilan pembelajaran”. Model pembelajaran learning together (LT) menemukan hubungan pertemanan yang jauh lebih dekat antara siswa, daripada model-model yang bersifat individualisasi di mana para siswa tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi.
Pada model pembelajaran learning together (LT), siswa membentuk kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok diminta untuk menghasilkan satu tugas kelompok. Guru berperan mengawasi kelompok-kelompok tersebut. Jika menemukan kesulitan, setiap siswa diminta untuk mencari bantuan dari teman-teman satu kelompoknya terlebih dahulu, sebelum meminta bantuan kepada guru.
Learning together (LT) menekankan empat unsur berikut:
1. Interaksi tatap muka, yakni para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan empat sampai lima orang.
2. Interpendensi positif, yakni para siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok.
3. Tanggung jawab individual, yakni para siswa harus memperlihatkan bahwa mereka secara individual telah menguasai materi.
4. Kemampuan-kemampuan interpersonal dan kelompok kecil, yakni para siswa diajari mengenai saran-saran yang efektif untuk bekerja sama dan mendiskusikan seberapa baik kelompok mereka bekerja dalam mencapai tujuan mereka.
Adapun sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran learning together (LT) yang dikembangkan oleh David dan Roger Johnson (dalam Slavin, 2009, hlm. 25) sebagai berikut:
1. Membagi siswa menjadi empat atau lima kelompok.
2. Anggota kelompok bersifat heterogen.
3. Setiap kelompok diberi tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama oleh setiap kelompok.
4. Hasil pekerjaan setiap kelompok dinilai oleh guru.
5. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok atas pekerjaan yang telah dihasilkan.
6. Penghargaan dapat berupa pujian atau bentuk lain yang bersifat mendidik sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa untuk lebih berprestasi.
Kelebihan model pembelajaran learning together (LT), antara lain:
1. Siswa lebih mudah menemukan pilihan pertemanan secara signifikan saat belajar bersama dibandingkan belajar sendiri.
2. Menghilangkan kesenjangan antara siswa pintar dengan yang kurang pintar.
3. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena diberi bahan diskusi oleh guru dan harus berpikir kritis dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
4. Meningkatkan kerja sama siswa dalam kelompok dengan prinsip belajar bersama.
5. Melatih tanggung jawab dan rasa percaya diri siswa.
6. Siswa termotivasi untuk memperdalam pemahamannya dalam menguasai materi.
Sedangkan kelemahan model pembelajaran learning together (LT), di antaranya:
1. Hanya cocok diterapkan untuk kegiatan diskusi atau presentasi.
2. Memerlukan waktu yang relatif lama dan sedikit membosankan.
3. Tidak dapat melihat kemampuan masing-masing siswa karena mereka bekerja dalam kelompok.
4. Ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawaban.

Referensi
Slavin, R. E. (2005). Cooperative Learning. London: Allymand Bacon.
Slavin, R. E. (2009). Cooperative Learning (Teori, Riset, Praktik). Bandung: Nusa Media.
Read More

Wednesday, 20 March 2019

Bakat


Bakat
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

kajian tentang bakat

Bakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Lebih lanjut, Ghufron dan Rini (2009, hlm. 12) mengemukakan bahwa bakat adalah “kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki oleh seseorang”. Bakat adalah karunia atau pemberian Tuhan kepada manusia. Manusia berkewajiban untuk memunculkan, mengasah, mengembangkan pemberian Tuhan tersebut.
Konsep bakat muncul karena ketidakpuasan terhadap tes inteligensi yang menghasilkan skor tunggal, yaitu Intelligent Quotient (IQ). Semula IQ inilah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan di berbagai bidang. Namun IQ tidak dapat memberikan banyak informasi. Misalnya, jika ada dua orang memiliki IQ yang sama, tetapi prestasi belajar atau prestasi kerjanya berbeda. Perlu diketahui bahwa tes inteligensi tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan analisis kemampuan secara diferensial. Oleh karena itu, para ahli yang melakukan analisis diferensial pada tes inteligensi diragukan validitasnya.
Bakat atau dalam bahasa Inggris disebut talent, ability, atau aptitude adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus melalui latihan. Bakat memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk menunjukkan kecakapannya dalam bidang tertentu. Perwujudan potensi ini biasanya bergantung pada kemampuan belajar individu dalam bidan tertentu, motivasi, dan kesempatan-kesempatannya untuk memanfaatkan kemampuan tersebut.
Tujuan mengetahui bakat adalah untuk dapat melakukan diagnosis dan prediksi. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang tersebut. Dengan demikian dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi orang tersebut di masa kini secara lebih cermat. Permasalahan tersebut baik dalam hal pendidikan, medis, maupun industri. Selain itu, mengetahui bakat juga dimaksudkan untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Prediksi meliputi seleksi, penempatan, dan klasifikasi. Pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh masyarakat atau suatu lembaga.
Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat, antara lain:
1. Faktor internal, meliputi faktor kematangan fisik/kedewasaan biologis dan kematangan mental/psikologis. Artinya, semakin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental maka bakatnya juga akan mengalami perkembangan.
2. Faktor eksternal, meliputi lingkungan dan pengalaman. Lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat-bakat yang ada pada individu tersebut.
Bakat seseorang dapat diukur dengan tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas dan dalam rentangan tertentu. Tes bakat adalah tes kemampuan khusus atau disebut juga tes perbedaan individu/tes yang terpisah (separated test). Karena bakat menunjukkan keunggualan atau keistimewaan kemampuan khusus, maka tes bakat juga disebut tes batas kemampuan (power ability test) atau disebut differential aptitude test.
Adapun faktor-faktor yang diungkap oleh tes bakat, di antaranya:
1. Kemampuan verbal, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, baik secara lisan atau tulisan.
2. Kemampuan numerical, yaitu kemampuan ketepatan dan ketelitian memecahkan permasalahan aritmatik/konsep dasar berhitung.
3. Kemampuan spasial, yaitu kemampuan merancang suatu benda secara tepat.
4. Kemampuan perseptual, yaitu kemampuan mengamati dan memahami gambar dua dimensi menjadi bentuk tiga dimensi.
5. Kemampuan reasoning, yaitu kemampuan memecahkan suatu masalah.
6. Kemampuan mekanik, yaitu kemampuan memahami konsep mekanik dan fisika.
7. Kemampuan memory, yaitu kemampuan mengingat.
8. Kemampuan clerical, yaitu kemampuan bekerja di bidang administrasi.
9. Kreativitas, yaitu kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan menunjukkan hal yang tidak biasa/istimewa.
10. Kecepatan kerja, yaitu kemampuan bekerja secara cepat terutama untuk pekerjaan rutin.
11. Ketelitian kerja, yaitu kemampuan bekerja secara teliti.
12. Ketahanan kerja, yaitu kemampuan bekerja secara konsisten.

Referensi
Ghufron, M. N., & Rini, R. S. (2009). Teori-Teori Psikologi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Read More

Kategori