Monday, 20 May 2019

Sekolah Ramah Anak


Sekolah Ramah Anak
Karya: Rizki Siddiq Nugraha
program Sekolah Ramah Anak

Sekolah Ramah Anak lahir dari dua hal besar, yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
Konsep Sekolah Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.
Pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
1. Nondiskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi perimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
3. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
4. Penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah.
5. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.
Penerapan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan dengan merujuk pada enam komponen penting berikut:
1. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang Sekolah Ramah Anak, meliputi:
a. Komitmen tertulis dalam bentuk ikrar dan/atau lainnya untuk mencegah kekerasan terhadap anak bebentuk seperti pakta integritas.
b. Kebijakan anti kekerasan berbentuk Surat Keterangan internal sekolah disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga sekolah.
c. Adanya larangan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik, hukuman badan, dan bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik.
d. Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak.
e. Peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga sekolah untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi.
f. Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah.
g. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, bebas napza, dan aman dari bencana.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, meliputi:
a. Pelaksanaan proses pembelajaran tidak bias gender, nondiskriminatif, memperhatikan hak anak, serta memberikan gambaran yang adil, akurat, dan informatif.
b. Melaksanakan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik dan dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi serta kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok.
c. Memotivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni.
d. Menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya llingkungan dalam pembelajaran.
e. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak.
f. Bahan ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan, radikalisme, dan SARA.
g. Menciptakan kedekatan antara pendidik, tenaga kependidikan dengan anak.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, meliputi:
a. Pelatihan hak-hak anak bagi seluruh warga sekolah.
b. Memiliki working group mengenai hak anak.
4. Sarana dan prasarana yang ramah anak, meliputi:
a. Persyaratan keselamatan, berupa struktur bangunan kuat, kokoh, dan stabil, bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran, memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran, memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan, tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, dan memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai.
b. Persyaratan kesehatan, berupa bangunan sekolah memiliki ventilasi alami/buatan, memiliki bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi, menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar, memiliki sistem pembuangan air limbah, memiliki sistem penyaluran air hujan, tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup, serta menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
c. Persyaratan kenyamanan, berupa kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid, dan aktivitas murid, temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk belajar, ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar, ruang kelas terhindar dari kebisingan, dan pencahayaan ruang yang cukup.
d. Persyaratan kemudahan, berupa ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan, lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar, tersedia sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya dan jalur evakuasi, tersedia toilet dengan jumlah unit menyesuaikan jumlah murid, serta tersedia ruang ibadah.
e. Persyaratan keamanan, berupa struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar, meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap, perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna, serta jika memungkinkan tersedia kamera pemantau CCTV di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan.
f. Memiliki sarana dan prasarana pendukung lainnya, seperti ruang UKS, lapangan olahraga, ruang kreativitas, ruang bermain, ruang perpustakaan, kantin sehat, dan sebagainya.
5. Partisipasi anak, meliputi:
a. Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan.
b. Peserta didik dapat memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat.
c. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah.
d. Mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni, meliputi:
a. Komunikasi intens antara orang tua dengan guru.
b. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.
c. Alumni dapat turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

Referensi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Read More

Sunday, 19 May 2019

Pendidikan Anti Korupsi


Pendidikan Anti Korupsi
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

anti korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pilar ampuh dalam memerangi bahaya korupsi sejak dini, mengingat korupsi adalah bahaya yang bisa merusak tujuan terbentuknya Negara Indonesia yang sejak dahulu digagas oleh para pendiri bangsa kita. Salah satu tujuan negara Indonesia yang mulia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam alinea ke-4, yakni: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negera Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Implementasi pendidikan anti korupsi seyogyanya memang dilakukan sejak dini, mengingat korupsi adalah sebuah kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat besar. Korupsi juga sudah menjadi budaya yang disadari ataupun tidak sudah merusak tatanan nilai, terutama nilai moral yang ada dalam masyarakat Indonesia.
Jika dilihat secara seksama, berbagai bentuk korupsi seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa sistem adalah satu sarana pendorong untuk manusia melakukan korupsi. Sungguh ironis memang jika melihat kenyataan, namun upaya nyata dari segenap masyarakat untuk memberantas korupsi sangat diperlukan. Secara konsepsional, bentuk-bentuk korupsi tersebut sendiri menurut Purta (2005, hlm. 6) dibagi menjadi tujuh tipologi, sebagai berikut:
1. Korupsi transaktif (transactive corruption)
Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (extortive corruption)
Ini merupakan jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (investive corruption)
Perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption)
Hal ini merupakan penunjukkan yang tidak syah terhadap teman atau saudara untuk memegang jabatan atau pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, secara bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (defensive corruption)
Pada jenis korupsi ini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah.
6. Korupsi otogenik (autogenic corruption)
Suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.
7. Korupsi dukungan (supportive corrution)
Korupsi jenis ini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.
Berdasar berbagai jenis korupsi yang ada, pada prinsipnya rakyatlah yang menjadi korban, karena koruptor bukan hanya merampok uang negara dan uang rakyat, tetapi juga merampas kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. “Usaha-usaha pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat otomatis menjadi terganggu akibat maraknya praktik korupsi, karena korupsi di Indonesia saat ini sudah melibatkan kalangan eksekutif dan legislatif, atau dilakukan pejabat publik dan politisi, sehingga akan mempengaruhi kebijakan untuk mensejahterakan rakyat” (Soemodihardjo, 2012, hlm. 18).
Disadari atau tidak, pendidikan merupakan ujung tombak dalam memerangi wabah korupsi yang sedang menjangkiti bangsa ini. Sebagai ujung tombak, tentunya peran pendidikan anti korupsi menjadi sangat vital bagi tercapainya salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara tersebut akan sulit tercapai jika korupsi masih menjangkiti hampir seluruh kehidupan bangsa.
Jika kita amati dunia pendidikan saat ini, akan tercermin bahwa pendidikan formal yang didapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action, “agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari” (Wibowo, 2013, hlm. 25).
Untuk mendidik anak-anak sampai pada taraf moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian, diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dari aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang, menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Adapun kecerdasan spiritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, gemar melakukan perbuatan baik, disiplin beribadah, sabar, ikhlas, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani. “Maka, sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi” (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, hlm. 63).
Terdapat sejumlah alasan betapa pentingnya pendidikan anti korupsi segera diaplikasikan di sekolah hingga perguruan tinggi, antara lain: Pertama, dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan, untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Hal ini karena sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian legal formal. Sementara, berbagai bentuk praktik korupsi telah tumbuh subur dan menggurat akar di tengah-tengah masyarakat. Di dalam situasi ini, lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi referensi untuk mencerahkan problematika praktik korupsi.
Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (networking) yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massive. Dengan gerakan yang massive ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari permasalahan korupsi.
Ketiga, jika ditelisik latar belakang sosial pelaku tindak korupsi, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka memiliki pendidikan yang tinggi. Persoalannya kemudian adalah mengapa mereka melakukan korupsi? Selain faktor kesengajaan yang dapat memperkaya diri sendiri, sangat mungkin perbuatan tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Dengan adanya beberapa argumentasi tersebut, maka lembaga-lembaga pendidikan dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga untuk pemberantasan korupsi dan penegakan integritas publik. Harus disadari bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka, hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam sekejap.

Referensi
Kementerian Pendidikan Nasional (2011). Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan). Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Putra, N. S. (2005). Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
Soemodihardjo, D. (2012). Memberantas Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: Shira Media.
Wibowo, A. (2013). Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Read More

Saturday, 18 May 2019

Pengetahuan Dasar Kriket untuk Anak Sekolah Dasar

Pengetahuan Dasar Kriket untuk Anak Sekolah Dasar
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

kriket

Asal mula permainan kriket masih belum bisa dipastikan. Namun, ada bukti yang mengarahkan bahwa selama masa Saxon atau Norman sebuah permainan mirip kriket dimainkan oleh anak-anak yang tinggal di Weald, sebuah kawasan hutan lebat di sebelah selatan Inggris. Permainan anak ini diyakini terus bertahan dan berkembang menjadi permainan yang dimainkan oleh orang dewasa pada awal abad ke-17.
Permainan kriket modern bermula dari Inggris, kemudian diperkenalkan ke Amerika Utara. Pertandingan kriket bertaraf internasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1844.
Kriket merupakan permainan yang telah lama dikenal masyarakat dunia, khususnya negara-negara berlatar belakang sejarah yang mengadopsi budaya dan tradisi bangsa Inggris, seperti India, Pakistan, Australia, dan sebagainya. Esensi dasar dari olahraga ini adalah semangat serta keselarasan antara persaingan sehat, kerja sama tim yang solid dan kompak.
Beberapa puluh tahun setelah kelahiran olahraga kriket, barulah di tahun 1909 dibentuk dewan kriket internasional yang bernama International Cricket Council atau ICC. Saat ini ICC bermarkas di Dubai, Uni Emirat Arab dan beranggotakan 106 negara.
Kriket adalah sebuah olahraga tim yang dimainkan antara dua kelompok, yang masing-masing terdiri atas sebelas orang. Kriket merupakan permainan yang menggunakan pemukul dan bola. Tujuan permainannya adalah untuk mencetak lebih banyak run (angka) dibandingkan tim lawan.
Di dalam permainan kriket, terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum pertandingan dimulai. Kapten tim melakukan undian koin untuk menentukan siapa yang akan memukul pertama, yang berarti mengambil innings pertama. Innings adalah istilah untuk setiap babak permainan. Di dalam tiap innings, salah satu tim memukul, berusaha untuk mencetak run (angka), sementara tim lainnya melempar dan menjaga bola (fielding), berusaha untuk menghentikan skor dan men-dismiss pemukul, mengakhiri giliran memukul.
Setelah satu innings berakhir, kedua tim bertukar peran. Satu pertandingan dapat terdiri atas dua atau empat innings, tergantung jenis pertandingannya. Pertandingan empat innings biasanya dimainkan selama tiga sampai lima hari, sementara pertandingan dua innings biasanya selesai dalam satu hari. Di dalam satu innings, kesebelas pemain fielding (tim jaga) berada di atas lapangan, namun hanya dua pemain tim memukul yang berada di lapangan dalam satu waktu. Urutan pemukul biasanya diumumkan sebelum pertandingan, namun masih dapat diubah.
Tujuan utama setiap tim adalah mencetak lebih banyak run dari lawan. Pada beberapa format kriket, tim juga harus men-dismiss semua pemukul lawan dalam innings terakhir mereka agar bisa menang. Hasil dinyatakan draw, jika tidak semua pemukul ter-dismiss. Pada semua format kriket, umpire (wasit) dapat menghentikan dan/atau  membatalkan pertandingan jika keadaan, seperti hujan atau pencahayaan buruk, tidak memungkinkan kelangsungan permainan.
Tim jaga dan pemukul menggunakan peralatan pelindung dikarenakan kerasnya bola yang dilempar dengan kecepatan mencapai 145 km/jam menimbulkan risiko terkena benturan bola. Pakaian pelindung termasuk bantalan kaki (dirancang untuk melindungi lutut dan tulang kering), sarung tangan, helm, dan pelindung selangkangan.

Pengetahuan Dasar Kriket untuk Anak Sekolah Dasar

Peralatan Pelindung Kriket

Lapangan kriket biasanya berbentuk lingkaran atau oval. Batas luar area permainan ditandai dengan pembatas (boundary) yang dapat berupa pagar, ujung tribun penonton, tali tambang, dan/atau garis di rumput. Boundary sedapat mungkin ditandai sepanjang keseluruhan sisi lapangan. Di tengah lapangan terdapat pitch berbentuk persegi panjang. Di tiap ujung pitch terdapat struktur sasaran yang disebut wicket, jarak antar wicket adalah 22 yard (20 meter). Pitch adalah permukaan rata selebar 3 meter, dengan rumput lebih pendek dari lapangan bagian luar. Tiap wicket terdiri atas tiga stump, batang kayu sepanjang 28 inches (710 mm) yang ditancapkan ke tanah dalam posisi segaris, dan dua bail yang ditaruh di atas sela-sela stump.

Pengetahuan Dasar Kriket untuk Anak Sekolah Dasar

Lapangan Kriket

Pada olahraga kriket terdapat lima bagian yang masing-masing memiliki tugas dan peran berbeda, yakni:
1. Melempar bola (bowling).
2. Memukul bola (batting).
3. Menjaga (fielding).
4. Menangkap (catching).
5. Penjaga stump (wicket keeper).
Cara bermain kriket secara umum dijabarkan sebagai berikut:
1. Saat pertandingan dimulai, tim penjaga masuk ke dalam lapangan, kemudian disusul dua pemukul masuk ke lapangan.
2. Kedua pemukul berdiri di depan stump masing-masing yang berada di atas lapangan atau pitch. Posisi kedua pemukul saling berseberangan.
3. Pemukul pertama siap memukul bola dan pemukul kedua siap untuk berlari ke ujung stump lain, yaitu ke arah pemukul pertama. Kemudian, berlari kembali jika bola belum diambil oleh regu fielding.
4. Apabila salah satu pemukul ter-dismiss, maka digantikan oleh pemukul lainnya dan begitu seterusnya. Pemukul yang sudah ter-dismiss tidak dapat memukul lagi.
5. Setiap pemukul berusaha memukul bola sebanyak mungkin untuk mengumpulkan run (angka).
6. Setelah itu, kedua tim bertukar posisi antara tim jaga dan tim memukul.
7. Apabila salah satu tim memperoleh nilai lebih tinggi daripada tim lainnya, maka tim tersebut dikatakan menang.
Read More

Thursday, 16 May 2019

Content Analysis


Content Analysis
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

analisis isi atau analisis konten

Content analysis adalah teknik penelitian dalam membuat kesimpulan-kesimpulan dari data konteksnya. Menurut Holsti (1969, hlm. 28) content analysis merupakan “suatu teknik membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik pesan tertentu secara objektif dan sistematis”.
Terdapat tiga konsep utama yang tercakup dalam content analysis. Pertama, content analysis bersifat sistematis, artinya isi yang akan dianalisis dipilih menurut aturan-aturan yang ditetapkan secara implisit, misalnya dengan cara penentuan sampel. Kedua, content analysis bersifat objektif. Ketiga, content analysis bersifat kuantitatif (meskipun kini berkembang content analysis kualitatif, yang berfungsi untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari content analysis yang lebih bersifat kuantitatif).
Menurut Eriyanto (2011, hlm. 32) terdapat lima tujuan dari content analysis, yakni:
1. Menggambarkan karakteristik dari pesan.
2. Menggambarkan secara detail isi (content).
3. Melihat pesan pada khalayak yang berbeda.
4. Melihat pesan dari komunikator yang berbeda.
5. Melihat kesimpulan penyebab dari suatu pesan.
Lebih lanjut, Holsti (1969, hlm. 28) menjabarkan tiga fungsi utama content analysis, sebagai berikut:
1. Menggambarkan karakteristik komunikasi dengan mengajukan pertanyaan, seperti apa, bagaimana, dan kepada siapa pesan tersebut disampaikan.
2. Membuat kesimpulan-kesimpulan, seperti anteseden komunikasi, dengan mengajukan pertanyaan mengapa pesan tersebut disampaikan.
3. Membuat kesimpulan-kesimpulan tentang konsekuensi komunikasi dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan efek-efek pesan tersebut.
Tahap-tahap dalam content analysis dijabarkan sebagai berikut:
1. Merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis.
2. Mendefinisikan populasi yang diteliti.
3. Memilih sampel yang sesuai dari populasi.
4. Memilih dan menentukan unit analisis.
5. Menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis.
6. Membuat sistem hubungan.
7. Melakukan studi percobaan.
8. Mengkode isi berdasar definisi yang telah ditentukan.
9. Menganalisis data yang telah terkumpul.
10. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencari indikasi.
Fungsi deskriptif dalam content analysis mencakup identifikasi terhadap tema-tema dan pola struktural dalam suatu pesan, dan perbandingan isi pesan yang disampaikan oleh komunikator yang berbeda atau sebaliknya pesan yang disampaikan oleh komunikator yang sama dalam konteks berbeda. Fungsi inferensial mencakup penarikan kesimpulan tentang efek-efek yang mungkin ditimbulkan oleh pesan tersebut dan menyimpulkan norma-norma perilaku sosial yang direfleksikan oleh pesan tersebut. Secara teknis content analysis mencakup upaya-upaya klasifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria dalam klasifikasi, dan menggunakan teknik analisis tertentu dalam membuat prediksi.
Content analysis didahului dengan melakukan coding terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata dan kalimat yang relevan, yang paling banyak muncul dalam media komunikasi. Di dalam hal pemberian coding, perlu juga dicatat pada konteks mana istilah tersebut muncul. Kemudian, dilakukan klasifikasi terhadap coding yang telah dilakukan. Klasifikasi dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan dengan tujuan penelitian. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi. Kemudian satuan makna dan kategori dianalisis dan dicari hubungan satu dengan lainnya untuk menemukan makna, arti, dan tujuan isi komunikasi tersebut. Hasil analisis ini dideskripsikan dalam bentuk draft laporan penelitian sebagaimana umumnya laporan penelitian.
Terdapat beberapa bentuk klasifikasi dalam content anylisis menurut Bungin (2001, hlm. 234-235), di antaranya:
1. Pragmatic content analysis (analisis isi pragmatik), yakni prosedur memahami teks dengan mengklasifikasikan tanda menurut sebab atau akibatnya yang mungkin timbul.
2. Semantic content anlysis (analisis isi semantik), yakni prosedur yang mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. Secara rinci, analasis isi semantik terbagi atas tiga macam kategori berikut:
a. Designation analysis (analisis penunjukan), yakni menghitung frekuensi berapa sering objek tertentu dirujuk.
b. Attribution analysis (analisis pensifatan), yakni menghitung frekuensi berapa sering karakteristik objek tertentu dirujuk atau disebut.
c. Assertion analysis (analisis pernyataan), yakni analisis teks dengan menghitung seberapa sering objek tertentu dilabel atau dibicarakan oleh karakter lain secara khusus.
3. Sign-vehicle analysis (analisis sarana tanda), yakni prosedur memahami teks dengan cara menghitung frekuensi berapa kali suatu kata atau kalimat muncul dalam suatu teks.

Referensi
Bungin, B. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
Eriyanto (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Holsti, O. R. (1969). Content Analysis for the Social Science and Humanities. Massachusetts: Addison-Westley Publishing.
Read More

Kategori