Tuesday, 20 August 2019

Pelaporan Pengelolaan Dana Sekolah


Pelaporan Pengelolaan Dana Sekolah
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

laporan keuangan dana sekolah


Kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendahara di sekolah, senantiasa terus berlangsung dari hari ke hari. Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan hendaknya dicatat dan dibukukan secara tertib sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, salah satu tugas dari bendahara sekolah adalah mengadakan pembukuan keuangan sekolah. Pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci. Semua pembelanjaan harus disertai  dengan bukti-bukti yang sah, yaitu nota, kuitansi, dan faktur. Jika ada beban pajak yang harus dikeluarkan, juga harus disetor sesuai aturan yang berlaku.
Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam buku kas, baik berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang atau yang disamakan dengan uang. BKP merupakan buku harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan. Pencatatan di BKU dan BKP dilakukan sepanjang waktu, setiap ada transaksi penerimaan, dan pengeluaran uang. BKU dan BKP ditutup setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, misalnya setelah ada pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, pada waktu serah terima dari pejabat lama ke pejabat baru, baik kepala sekolah maupun bendaharawan pemegang BKU dan BKP.
Adapun pembukuan dan dokumen pendukung laporan yang harus disusun oleh sekolah antara lain:
1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah  (RKAS)
RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua Yayasan (khusus untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat), diverifikasi oleh Pengawas Pembina dan disahkan Dinas Kabupaten/Kota/ Provinsi. RKAS dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah.
2. Buku Kas Umum  (BKU)
Buku Kas Umum disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga:
a. Kolom penerimaan memuat penerimaan dari penyalur dana (BOS atau sumber dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank;
b. Kolom pengeluaran memuat pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro, dan setoran pajak. BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara dan kepala sekolah.
3. Buku Pembantu Kas
Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
4. Buku Pembantu Bank
Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
5. Buku Pembantu Pajak
Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
6. Berita Acara Pemeriksaan Kas
Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan Bendahara. Sebelum penutupan BKU, kepala sekolah melakukan penghitungan  jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai) maupun kas yang ada di bank (buku tabungan sekolah). Hasil dari penghitungan kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan penghitungan kas, maka kepala sekolah dan bendahara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.
7. Bukti pengeluaran
a. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah.
b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea materai.
c. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya.
d. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi.
e. Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara.
f. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk BOS, perlu memperhatikan hal-hal berikut:
1. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, bendahara wajib mencetak buku kas umum dan buku pembantu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani kepala sekolah dan bendahara.
2. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam BKU dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.
3. Uang tunai yang ada di kas tunai tidak lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila bendahara berhenti dari jabatannya, maka BKU, buku pembantu, dan bukti pengeluaran harus diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah Terima.
5. Buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, bukti pengeluaran, dan dokumen pendukung bukti pengeluaran BOS (kuitansi/ faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah sebagai bahan audit.  Setelah diaudit, maka data tersebut dapat diakses oleh publik.
6. Seluruh arsip data keuangan ditata dengan rapi sesuai dengan urutan nomor dan tanggal kejadiannya, dan disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.  Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
Pelaporan Penggunaan Dana BOS dilakukan dengan mekanisme berikut:
1. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama.  Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah.  Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS
Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS.  Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan.  Sisa BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah.
Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
3. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Dokumen laporan ini terdiri atas:
a. Lembar pencatatan pengaduan masyarakat;
b. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
4. Laporan Aset
Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi aset pemerintah daerah.  Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun berkenaan.
Mekanisme pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri.
5. Laporan ke Dinas Pendidikan
Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus). Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
Selain laporan di atas, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah juga harus menyampaikan laporan hasil belanja dari BOS dan penerimaan barang aset pemerintah daerah dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
6. Laporan Online ke Laman BOS
Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke dinas pendidikan, Tim BOS Sekolah juga harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS.  Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
Adapun prosedur pelaporan dana BOS sebagai berikut:
1. Laporan pertanggungjawaban disampaikan  setiap triwulan, semester dan tahunan.
2. Laporan disusun dengan mengacu pada Buku Kas Umum (BOS K-3), Buku Pembantu Kas (BOS K-4), Buku Pembantu Bank (BOS K-5), dan  Buku Pembantu Pajak  (BOS K-6) beserta dokumen pendukungnya sebagai bukti.
3. Laporan yang perlu dibuat untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota adalah format BOS K-2, BOS K-3, BOS K-4, BOS K-5 dan BOS K-6.
4. Laporan yang perlu dibuat untuk diumumkan kepada masyarakat adalah laporan penggunaan dana BOS (Format BOS-03).
Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah. Pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada walikota/bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah.
2. Apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, pada tanggal 11 akan dikirimkan Surat Peringatan I.
3. Apabila sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, akan dibuatkan Surat Peringatan II.
4. Kelengkapan Lampiran SPJ:
a. surat pengantar.
b. lembar buku kas umum (BKU) lembar 2 dan 3.
c. daftar penerimaan dan pengeluaran per pasal/komponen.
d. daftar penerimaan dan pengeluaran uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP).
e. laporan keadaan kas rutin/pembangunan .
f. register penutupan kas setiap 3 bulan sekali.
g. fotokopi surat perintah membayar uang (SPMU) beban tetap dan beban sementara.
h. fotokopi rekening koran dari bank yang ditunjuk.
i. daftar perincian penerimaan dan pengeluaran pajak.
j. bukti setor PPN/PPh  21, 22, 23 fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP).
k. daftar realisasi penerimaan dan pengeluaran pajak.
l. bukti pengeluaran/kuitansi asli dan lembar II beserta dengan bukti pendukung lainnya, disusun per digit/komponen.
5. Bukti Pengeluaran dengan materai:
a. Transaksi  kurang dari Rp 250.000,00 tidak menggunakan materai.
b. Transaksi Rp 250.000,00 sd Rp 1.000.000,00 dengan materai Rp 3000,00.
c. Transaksi lebih dari Rp 1.000.000,00 dikenai materai Rp 6.000,00.
6. Bukti Pendukung/Lampiran SPJ
a. Biaya perjalanan dinas dilampiri
1) Kuitansi/bukti pengeluaran uang.
2) Surat Perintah Tugas (SPT).
3) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lembar I dan II.
b. Penunjukan langsung barang dan jasa
1) Kurang dari Rp10.000.000,00 dilampiri bukti pembelian dengan pajak yang terhutang, misal struk belanja.
2) Pembelian di atas Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 dilampiri kuintansi dan faktur pajak.
3) Pembelian di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00 dilampiri: Surat Penawaran, Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Pemeriksaan Barang, kuitansi, faktur/nota, berita acara serah terima/penyelesaian pekerjaan.

Referensi
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peratuan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Read More

Sunday, 18 August 2019

Perencanaan dan Pembelanjaan Dana Sekolah

Perencanaan dan Pembelanjaan Dana Sekolah
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

pengelolaan keuangan sekolah


Sebelum melakukan pengalokasian anggaran untuk belanja sekolah, kepala sekolah harus membuat perencanaan pengelolaan dana sekolah. Perencanaan pengelolaan dana sekolah mengacu pada hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan program-program yang direkomendasikan dari hasil EDS. Berdasar pada hasil EDS, disusunlah program prioritas yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang terdiri atas jangka menengah (4 tahun) berupa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan jangka pendek (1 tahun) berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Pada perencanaan pengelolaan dana perlu dilakukan analisis sumber-sumber dana dan jumlah nominal yang mungkin diperoleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan. Perpaduan analisis kegiatan dan sumber dana serta menyangkut waktu pelaksanaan ini menghasilkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
RKAS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaan dalam satu tahun anggaran yang bersifat terpadu, berisi  rencana penerimaan dan pengeluaran. RKAS ini merupakan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga terwujud  tertibnya administrasi pengelolaan keuangan. Untuk mewujudkan asas atau prinsip penganggaran, semua pendapatan dan belanja sekolah  harus dicantumkan dalam RKAS dan disusun sesuai kemampuan dan kebutuhan sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku. Semua dana yang terkumpul dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sekolah yang disusun berdasarkan skala prioritas. Semua alokasi dana harus bersifat realistik. Adapun secara umum proses penyusunan RKAS dijabarkan sebagai berikut:
1. Tim Pengembang Sekolah (TPS) yang sudah terbentuk, bertugas menyusun RKAS yang merupakan bagian dari RKS. Di dalam penyusunan RKAS, didasarkan pada rencana kerja satu tahun (RKT) yang sudah disusun sebelumnya.
2. Menyusun Rencana Biaya (besar dana, alokasi, dan sumber dana)
3. Sekolah merencanakan alokasi anggaran biaya untuk kepentingan satu tahun. Setiap besarnya alokasi dana harus dimasukan semua asal sumber dana, misalnya dana dari rutin atau daerah (kabupaten/kota atau provinsi), dari pusat (BOS, blockgrant, dll), dari komite sekolah atau dari sumber dana lainnya.
Penyusunan RKAS memerlukan juga rincian pembiayaan, siapa yang bertanggungjawab, serta waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, kegiatan dalam RKAS dapat dijabarkan lagi ke dalam kegiatan bulanan atau mingguan, sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan, atau menjadi suatu rincian program yang merupakan bagian dari RKAS. Masing-masing kegiatan yang seperti ini, satuan pendidikan perlu menyusun rencana dan laporan khusus kegiatan yang akan menjadi lampiran dalam RKAS atau lampiran dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan yang digunakan.
Penentuan besaran biaya dalam RKAS dapat mengacu kepada ketentuan provinsi/Kabupaten/Kota masing–masing, atau ketentuan lain yang berlaku, atau menurut harga pasar (sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa). Semua sumber dana harus dicantumkan dalam RKAS, baik dana yang diterima satuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat, dan sumber lainnya.
Saat ini sumber pendanaan mayoritas sekolah dari dana pemerintah, khususnya pendidikan dasar yang hanya bersumber dari dana BOS, maka proses perencanaan anggaran sekolah harus mengacu pada Petunjuk Teknis BOS yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud). Pada tahun 2018 Petunjuk Teknis BOS diatur dalam Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BOS. Sebelum  proses perencanaan penganggaran BOS, sekolah juga harus menyelesaikan proses input dan mengirim Data Pokok Pendidkan (Dapodik).
Jumlah anggaran yang ada di DPA masing-masing satuan pendidikan nantinya akan dimasukkan dalam RKAS sekolah/Satuan Pendidikan.  Adapun prosedur penerimaan dana BOS sebagai  berikut:
1. Mengirimkan/memutahirkan daftar jumlah siswa untuk periode tahun pelajaran melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
2. Menyusun rincian kebutuhan untuk setiap periode (3 bulanan), menggunakan format BOS-02 sebagai acuan. Rincian kebutuhan disusun berdasarkan jenis dan kebutuhan dengan mengacu pada RKAS.
3. Memeriksa apakah dana sudah masuk di rekening sekolah/madrasah (bank), jika dana sudah masuk ke rekening, maka dana yang masuk itu dicatat pada BOS K-3 dan K-5.
4. Melakukan pembukuan dengan mencatat pengambilan dana dalam format BOS-K3 atau K-4.
5. Menyimpan bukti penerimaan dana sebagai dokumen seuai nomor dan tanggal di tempat yang aman dan mudah ditemukan.
Dana BOS disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap triwulan pada waktu yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan. Untuk transfer BOS tahun 2018 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan(PMK) No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Pembelanjaan dana sekolah pada prinsipnya mencakup semua bentuk aliran dana keluar sekolah yang digunakan untuk penyediaaan layanan pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung. Pembelanjaan dana mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Di sekolah, setiap pembelanjaan harus mengacu pada komponen-komponen yang telah ditetapkan dalam RKAS. Pembukuan uang yang masuk dan keluar harus dilakukan secara cermat dan transparan. Oleh karena itu, kepala sekolah dan bendahara harus memahami regulasi yang terkait dengan pembelanjaan dan pembukuan keuangan.
Seperti halnya pada tahap perencanaan keuangan, dalam proses pembelanjaan dana sekolah harus mengacu pada peraturan-peraturan maupun petunjuk teknis dari sumber pendapatan keuangan sekolah atau berdasarkan surat kesepahaman  antara pemberi dana dan sekolah. Setiap sumber dana umumnya menetapkan syarat bagi penggunaan dana tersebut (kecuali tidak dinyatakan demikian). Sebagai contoh dana dari pemerintah sudah ditentukan peruntukannya untuk anggaran rutin seperti gaji dan tunjangan, tunjangan beras, uang lembur, keperluan kantor, inventaris kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor, dan peliharaan/perbaikan ruang kelas/gedung sekolah. Hibah dari lembaga-lembaga donor maupun dunia usaha dan industri juga seringkali menetapkan ketentuan-ketentuan penggunaan dana yang harus ditaati oleh sekolah.
Penggunaan BOS di sekolah seperti tercantum dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Bab V tentang penggunaan dana harus memenuhi ketentuan berikut:
1. Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah.  Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Penggunaan BOS diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah.
3. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar sesuai dengan satuan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Bunga bank/jasa giro akibat adanya BOS di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan dana BOS tahun 2018 harus mengacu pada komponen-komponen yang sesuai dengan ketentuan penggunaan dana pada Bab V Permendikbud No 1 tahun 2018. Secara umum penggunaan dana BOS pada masing-masing jenjang meliputi  kegiatan-kegiatan berikut ini:
1. Penggunaan BOS pada SD dan SMP:
a. Pengembangan perpustakaan;
b. Penerimaan peserta didik baru;
c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
d. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran;
e. Pengelolaan Sekolah;
f. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
g. Langganan daya dan jasa;
h. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana Sekolah;
i.   Pembayaran honor;
j. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran;
k. Biaya lainnya.
2. Penggunaan Dana BOS pada SMA/SMA LB
Pada SMA/SMA LB maupun secara umum komponen pokok 1-10 sama dengan SD dan SMP, hanya terdapat tambahan ketentuan berikut:
a. BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah/ masyarakat;
b. Ketentuan terkait penggunaan konsumsi, transportasi, dan/atau honor mengikuti ketentuan daerah setempat yang ditetapkan;
c. Ketentuan terkait jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar sekolah, misalnya Kwarda, KONI daerah, BNN, dinas pendidikan, dinas kesehatan, unsur keagamaan, dan/atau lainnya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang diwakilinya; 
d. Standar biaya untuk konsumsi, transportasi, jasa profesi dan/atau upah tukang sesuai dengan standar biaya setempat yang ditetapkan;
e. Standar biaya untuk honor petugas pendataan Dapodik dan guru pembimbing sesuai dengan standar biaya, ketentuan, atau kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan.
3. Penggunaan Dana BOS pada SMK
Penggunaan Dana BOS pada SMK selain komponen 1-10 terdapat tambahan 2 komponen lagi yaitu:
a. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi dan sertifikasi peserta didik SMK..
b. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di dalam Negeri dan Pemagangan.
Selain pembelanjaan kegiatan dalam pengelolaan BOS, pembelanjaan terkait barang/jasa  yang bersumber dari BOS  harus mengikuti mekanisme yang berlaku, berikut:
1. Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala prioritas pengelolaan/pengembangan sekolah.
2. Pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang/ jasa dan tempat pembeliannya.
3. Mekanisme pembelian/pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan tanpa mekanisme lelang/pengadaan apabila:
a. Barang/jasa sudah tersedia dalam e-catalogue yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus melakukan pembelian/pengadaan secara online;
b. Barang/jasa belum tersedia dalam e-catalogue yang diselenggarakan oleh LKPP  atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah tidak dapat mengaksesnya, maka sekolah dapat melakukan pembelian/pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/jasa terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi.
5. Ketentuan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang harus dilakukan dengan mekanisme lelang/pengadaan apabila:
a. Barang/jasa sudah tersedia dalam e-catalogue (katalog elektronik) yang diselenggarakan oleh LKPP dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus melakukan pembelian/pengadaan secara online;
b. Barang/jasa belum tersedia dalam e-catalogue yang diselenggarakan oleh LKPP atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah tidak dapat mengaksesnya, maka dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota (sesuai dengan kewenangan pengelolaan sekolah) harus membantu sekolah untuk melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pembelian/pengadaan barang/jasa, provinsi/kabupaten/kota/sekolah harus mengedepankan mekanisme pembelian/pengadaan secara e-procurement sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) setempat.
6. Setiap pembelian/pengadaan barang/jasa, sekolah harus memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran harga.
7. Setiap pembelian/pengadaan barang/jasa harus diketahui oleh Komite Sekolah.
8. Sekolah harus membuat laporan tertulis singkat tentang proses pembelian/pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.
9. Khusus untuk pekerjaan rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan sekolah, Tim BOS Sekolah harus:
a. Membuat rencana kerja;
b. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di daerah setempat.

Referensi
Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Read More

Kategori