Friday, 22 March 2019

Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif


Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

sejarah pendidikan inklusif

Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administator. Namun, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan. Model segregesi tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Terlebih model segregasi pengelolaannya relatif mahal.
Selanjutnya muncul model mainstreaming. Belajar dari berbagai kelemahan model segregasi, model mainstreaming memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model inilah yang saat ini dikenal dengan istilah pendidikan inklusif. Konsepnya, yakni dengan menempatkan anak berkebutuhan khusus secara penuh di kelas reguler.
Jadi, melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama anak normal lainnya, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pendidikan inklusif menyediakan sekolah yang diperuntukkan bagi semua siswa, tanpa melihat kondisi fisiknya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat keberagaman yang tidak dapat dipisahkan. “Keberagaman tersebut justru akan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk menciptakan suatu dorongan saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi” (Jerome, 2007, hlm. 64).
Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai oleh negara-negara Scandinavia, seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi “Education for All”. Implikasi dari statement  ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapat layanan pendidikan secara memadai.
Sebagai tindak lanjut Deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan “The Salamanca Statement on Inlusive Education”.
Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan Konvensi Nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.
Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Nasional di Bukittinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang layak dan berkualitas.
Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:
1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
Pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia juga dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Lebih lanjut, mewujudkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.

Referensi
Jerome, S. A. (2007). Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Read More

Thursday, 21 March 2019

Model Pembelajaran Learning Together (LT)


Model Pembelajaran Learning Together (LT)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

learning together

Model pembelajaran learning together (LT) termasuk dalam model pembelajaran tipe kooperatif. Menurut Slavin (2005, hlm. 250) model pembelajaran learning together (LT) adalah “salah satu model pembelajaran kooperatif dengan penggunaan kelompok pembelajaran yang heterogen, interaksi tatap muka yang saling membantu, saling mendukung, dan saling mendukung, serta menekankan pada tanggung jawab individual dan kelompok kecil demi keberhasilan pembelajaran”. Model pembelajaran learning together (LT) menemukan hubungan pertemanan yang jauh lebih dekat antara siswa, daripada model-model yang bersifat individualisasi di mana para siswa tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi.
Pada model pembelajaran learning together (LT), siswa membentuk kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok diminta untuk menghasilkan satu tugas kelompok. Guru berperan mengawasi kelompok-kelompok tersebut. Jika menemukan kesulitan, setiap siswa diminta untuk mencari bantuan dari teman-teman satu kelompoknya terlebih dahulu, sebelum meminta bantuan kepada guru.
Learning together (LT) menekankan empat unsur berikut:
1. Interaksi tatap muka, yakni para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan empat sampai lima orang.
2. Interpendensi positif, yakni para siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok.
3. Tanggung jawab individual, yakni para siswa harus memperlihatkan bahwa mereka secara individual telah menguasai materi.
4. Kemampuan-kemampuan interpersonal dan kelompok kecil, yakni para siswa diajari mengenai saran-saran yang efektif untuk bekerja sama dan mendiskusikan seberapa baik kelompok mereka bekerja dalam mencapai tujuan mereka.
Adapun sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran learning together (LT) yang dikembangkan oleh David dan Roger Johnson (dalam Slavin, 2009, hlm. 25) sebagai berikut:
1. Membagi siswa menjadi empat atau lima kelompok.
2. Anggota kelompok bersifat heterogen.
3. Setiap kelompok diberi tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama oleh setiap kelompok.
4. Hasil pekerjaan setiap kelompok dinilai oleh guru.
5. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok atas pekerjaan yang telah dihasilkan.
6. Penghargaan dapat berupa pujian atau bentuk lain yang bersifat mendidik sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa untuk lebih berprestasi.
Kelebihan model pembelajaran learning together (LT), antara lain:
1. Siswa lebih mudah menemukan pilihan pertemanan secara signifikan saat belajar bersama dibandingkan belajar sendiri.
2. Menghilangkan kesenjangan antara siswa pintar dengan yang kurang pintar.
3. Siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran karena diberi bahan diskusi oleh guru dan harus berpikir kritis dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.
4. Meningkatkan kerja sama siswa dalam kelompok dengan prinsip belajar bersama.
5. Melatih tanggung jawab dan rasa percaya diri siswa.
6. Siswa termotivasi untuk memperdalam pemahamannya dalam menguasai materi.
Sedangkan kelemahan model pembelajaran learning together (LT), di antaranya:
1. Hanya cocok diterapkan untuk kegiatan diskusi atau presentasi.
2. Memerlukan waktu yang relatif lama dan sedikit membosankan.
3. Tidak dapat melihat kemampuan masing-masing siswa karena mereka bekerja dalam kelompok.
4. Ada siswa yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawaban.

Referensi
Slavin, R. E. (2005). Cooperative Learning. London: Allymand Bacon.
Slavin, R. E. (2009). Cooperative Learning (Teori, Riset, Praktik). Bandung: Nusa Media.
Read More

Wednesday, 20 March 2019

Bakat


Bakat
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

kajian tentang bakat

Bakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini. Lebih lanjut, Ghufron dan Rini (2009, hlm. 12) mengemukakan bahwa bakat adalah “kemampuan khusus yang menonjol di antara berbagai jenis kemampuan yang dimiliki oleh seseorang”. Bakat adalah karunia atau pemberian Tuhan kepada manusia. Manusia berkewajiban untuk memunculkan, mengasah, mengembangkan pemberian Tuhan tersebut.
Konsep bakat muncul karena ketidakpuasan terhadap tes inteligensi yang menghasilkan skor tunggal, yaitu Intelligent Quotient (IQ). Semula IQ inilah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan di berbagai bidang. Namun IQ tidak dapat memberikan banyak informasi. Misalnya, jika ada dua orang memiliki IQ yang sama, tetapi prestasi belajar atau prestasi kerjanya berbeda. Perlu diketahui bahwa tes inteligensi tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan analisis kemampuan secara diferensial. Oleh karena itu, para ahli yang melakukan analisis diferensial pada tes inteligensi diragukan validitasnya.
Bakat atau dalam bahasa Inggris disebut talent, ability, atau aptitude adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus melalui latihan. Bakat memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk menunjukkan kecakapannya dalam bidang tertentu. Perwujudan potensi ini biasanya bergantung pada kemampuan belajar individu dalam bidan tertentu, motivasi, dan kesempatan-kesempatannya untuk memanfaatkan kemampuan tersebut.
Tujuan mengetahui bakat adalah untuk dapat melakukan diagnosis dan prediksi. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi yang ada pada diri seseorang tersebut. Dengan demikian dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi orang tersebut di masa kini secara lebih cermat. Permasalahan tersebut baik dalam hal pendidikan, medis, maupun industri. Selain itu, mengetahui bakat juga dimaksudkan untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Prediksi meliputi seleksi, penempatan, dan klasifikasi. Pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh masyarakat atau suatu lembaga.
Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat, antara lain:
1. Faktor internal, meliputi faktor kematangan fisik/kedewasaan biologis dan kematangan mental/psikologis. Artinya, semakin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental maka bakatnya juga akan mengalami perkembangan.
2. Faktor eksternal, meliputi lingkungan dan pengalaman. Lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat-bakat yang ada pada individu tersebut.
Bakat seseorang dapat diukur dengan tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas dan dalam rentangan tertentu. Tes bakat adalah tes kemampuan khusus atau disebut juga tes perbedaan individu/tes yang terpisah (separated test). Karena bakat menunjukkan keunggualan atau keistimewaan kemampuan khusus, maka tes bakat juga disebut tes batas kemampuan (power ability test) atau disebut differential aptitude test.
Adapun faktor-faktor yang diungkap oleh tes bakat, di antaranya:
1. Kemampuan verbal, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, baik secara lisan atau tulisan.
2. Kemampuan numerical, yaitu kemampuan ketepatan dan ketelitian memecahkan permasalahan aritmatik/konsep dasar berhitung.
3. Kemampuan spasial, yaitu kemampuan merancang suatu benda secara tepat.
4. Kemampuan perseptual, yaitu kemampuan mengamati dan memahami gambar dua dimensi menjadi bentuk tiga dimensi.
5. Kemampuan reasoning, yaitu kemampuan memecahkan suatu masalah.
6. Kemampuan mekanik, yaitu kemampuan memahami konsep mekanik dan fisika.
7. Kemampuan memory, yaitu kemampuan mengingat.
8. Kemampuan clerical, yaitu kemampuan bekerja di bidang administrasi.
9. Kreativitas, yaitu kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan menunjukkan hal yang tidak biasa/istimewa.
10. Kecepatan kerja, yaitu kemampuan bekerja secara cepat terutama untuk pekerjaan rutin.
11. Ketelitian kerja, yaitu kemampuan bekerja secara teliti.
12. Ketahanan kerja, yaitu kemampuan bekerja secara konsisten.

Referensi
Ghufron, M. N., & Rini, R. S. (2009). Teori-Teori Psikologi. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Read More

Tuesday, 19 March 2019

Sistem Pendidikan Dasar Amerika Serikat


Sistem Pendidikan Dasar Amerika Serikat
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

pendidikan dasar USA

Jenjang pendidikan di Amerika Serikat dimulai dari preschool, kindergarten, atau first grade, setelah itu masuk elementary/primary school, kemudian siswa dapat memilih untuk melanjutkan ke middle school, junior high school, atau combined junior-senior high school, selanjutnya ada high school atau senior high school. Untuk pendidikan tinggi, ada vocational technical institutes, junior or community college, atau undergraduated program. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, seseorang dapat melanjutkan ke master’s degree study atau profesional school. Selanjutnya ada doctoral study dan post doctoral study and research.
Pada level sekolah dasar (elementary/primary school), sistem persekolahan di Amerika Serikat menerapkan durasi 5-6 tahun bagi anak usia 6 sampai 12 tahun. Tujuan pendidikan pada semua level pendidikan termasuk level sekolah dasar di Amerika Serikat yang disusun sejak tahun 1991 dan masih berlaku hingga sekarang secara singkat dirumuskan dalam 10 tujuan berikut:
1. Setiap siswa harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dan komputasi (perhitungan).
2. Setiap siswa harus menerapkan metode penelitian (inquiry) dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta dapat menggunakan metode dan pengetahuan tersebut dalam aplikasi interdisipliner.
3. Setiap siswa harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi mengenai seni artistik, kebudayaan, prestasi intelektual, serta mengembangkan kemampuan dalam mengekspresikan bakat pribadi.
4. Setiap siswa harus memiliki dan dapat menerapkan pengetahuan mengenai politik, ekonomi, dan institusi sosial di dalam negeri maupun luar negeri.
5. Setiap siswa harus mematuhi dan mempraktikkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan dan memiliki, serta dapat menggunakan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap yang diperlukan guna keikutsertaannya dalam kehidupan negara yang demokratis.
6. Setiap siswa harus mampu mengembangkan kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berkerjasama dengan orang lain yang berbeda dalam hal ras, jenis kelamin, kemampuan, budaya, suku bangsa, agama, latar belakang politik, ekonomi, sosial, serta memahami dan menghargai nilai-nilai keyakinan dan sikap yang dianut mereka.
7. Setiap siswa harus memiliki pengetahuan mengenai konsekuensi ekologis dalam menggunakan sumber-sumber alam dan lingkungan.
8. Setiap siswa harus dipersiapkan memasuki pendidikan menengah (secondary education).
9. Setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan meningkatkan kehidupan pribadi, keterampilan positif, dan fungsi-fungsi dalam masyarakat demokratis.
10. Setiap siswa harus mampu mengembangkan komitmen belajar seumur hidup dan bersikap membangun.
Penentuan apa yang harus diajarkan di sekolah di Amerika Serikat pada umumnya merupakan hal yang ditentukan oleh masyarakat lokal (local communities) dan negara bagian atau provinsi yang disebut states. Dengan demikian, isi kurikulum di Amerika Serikat sangat beragam, disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan negara bagian tersebut. Tidak ada sistem pendidikan atau kurikulum yang berskala nasional. Negara bagian dan masyarakat sama-sama memiliki kewenangan dalam menentukan isi materi dan struktur kurikulum. Selanjutnya, organisasi sekolah pada tingkat lokal diperkenankan menentukan program atau isi kurikulum sepanjang masih di dalam rambu-rambu atau petunjuk yang ditetapkan oleh pemerintah negara bagian. Sekolah dapat menambah atau melengkapi persyaratan kelulusan, menentukan program pilihan yang harus diajarkan, dan mengusulkan program atau silabus yang akan dikembangkan oleh negara bagian.
Pada dasarnya proses pengembangan kurikulum dipusatkan pada negara bagian, namun guru, sekolah, ataupun distrik dapat mendesain sendiri program yang ditawarkan sesuai dengan pedoman/petunjuk yang dikeluarkan oleh negara bagian. Sekolah harus membuat program sesuai dengan persyaratan negara bagian dan mendesain kurikulum yang dapat mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian negara (state examinations). Silabus untuk semua mata pelajaran dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian untuk semua jenjang persekolahan, sedangkan sekolah diperbolehkan mengajukan alternatif silabus dan mengembangkan program pilihan sebagai tambahan. Silabus untuk program-program pilihan tersebut harus direview oleh State Education Department (SED). Pada akhirnya, guru dan sekolah bertanggungjawab untuk menentukan apa yang harus diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, serta membuat pertimbangan terhadap setiap aturan, kebijakan-kebijakan, dan penilaian. Orang tua, organisasi guru, para peneliti, termasuk para pemimpin dunia usaha sering dilibatkan dalam pengembangan rekomendasi kebijakan penetapan kurikulum, bahkan dapat menjadi anggota komisi kurikulum, atau anggota lembaga penasihat SED.
Pada tingkat sekolah atau kelas, guru dapat mengembangkan kurikulum berdasarkan standar dan kerangka dari pemerintah negara bagian, menggunakan sumber-sumber material yang ditentukan oleh pemerintah atau menentukan sendiri sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pada pendidikan Amerika Serikat, guru diharapkan menggunakan standar dan kerangka sebagai dasar penyusunan kurikulum. Guru dapat mempertimbangkan fleksibilitas desain suatu kurikulum bagi kelas mereka sendiri, termasuk dalam memilih media dan metode pembelajaran.
Tidak ada persyaratan mengenai alokasi waktu yang digunakan pada setiap mata pelajaran. Untuk itu, setiap sekolah dan guru menentukan waktu untuk masing-masing mata pelajaran yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Adapun mata pelajaran yang harus dipelajari di tingkat sekolah dasar, antara lain:
1. Matematika (mathematics).
2. Membaca (reading).
3. Mengeja (spelling).
4. Menulis (writing).
5. Bahasa Inggris (english language).
6. Geografi (geography).
7. Sejarah Amerika (US history).
8. Ilmu Pengetahuan Sosial (social studies).
9. Kesehatan (healthy).
10. Musik (music).
11. Seni Rupa (visual arts).
12. Olahraga (physical education).
Pada kaitannya dengan evaluasi kurikulum, di Amerika Serikat tidak ada mekanisme secara formal untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum sekolah maupun kerangka kurikulum yang dibuat oleh pemerintah negara bagian. Kerangka evaluasi biasanya dikembangkan oleh para ahli kurikulum dari kalangan guru-guru atau ahli pendidikan lainnya yang didasarkan pada hasil review mutakhir terhadap standar dan praktik yang terdapat dalam laporan kurikulum pada tingkat negara bagian dan nasional.
Read More

Kategori