Saturday, 15 June 2019

Gangguan Identitas Gender pada Anak


Gangguan Identitas Gender pada Anak
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

gangguan gender identity

Identitas gender adalah keadaan psikologis yang merefleksikan perasaan dalam diri seseorang yang berkaitan dengan keberadaan diri sebagai laki-laki dan perempuan. “Istilah identitas gender (gender identity) merujuk kepada persepsi diri individu sebagai pria atau wanita” (Halgin dan Whitbourne, 2010, hlm. 308).
Gender merupakan interpretasi sosiokultural, seperangkat peran yang telah dikonstruksi oleh masyarakat bagaimana menjadi laki-laki atau perempuan. Perangkat perilaku ini mencakup penampilan, perilaku, pakaian, sikap, kepribadian, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya. Sikap dan perilaku individu dipengaruhi oleh karakteristik peran gender. Peran gender individu sepanjang masa perkembangannya akan mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya, caranya berinteraksi dengan orang lain, termasuk dalam perilaku sosial, tingkat kreativitas, dan kemandirian. Seperangkat peran gender adalah tentang seperti apa yang seharusnya dan bagaimana perilaku, perasaan, dan pikiran individu sebagai seorang maskulin atau feminim.
Lebih lanjut Hyde (dalam Santrock, 2003, hlm. 328) menjelaskan tentang perbedaan maskulin dan feminim pada tabel berikut:

No.
Maskulin
Feminim
1.
Percaya pada kemampuan sendiri (self relient)
Mudah menyerah (yielding)
2.
Mempertahankan pendapat sendiri (defends own belief)
Riang gembira (cheerfulll)
3.
Mandiri (independent)
Malu (shy)
4.
Atletis (atletic)
Penuh kasih sayang (affectionate)
5.
Asertif (assertive)
Suka dipuji (flattereble)
6.
Berkepribadian kuat (strong personality)
Setia (loyal)
7.
Berkuasa (force full)
Lemah lembut (gentle)
8.
Analitis (analitical)
Simpatik (symphatetic)
9.
Memiliki kemampuan memimpin (has leadership abilities)
Sensitif terhadap kebutuhan orang lain (sensitive to the needs of others)
10.
Mampu menghadari resiko (willing to take risk)
Pengertian (understanding)
11.
Mudah mengambil keputusan (makes decision easily)
Mudah merasa iba (compassionate)
12.
Memenuhi kebutuhan sendiri (self sufficient)
Mampu meredakan perasaan yang terluka (eager to soothe hurt feeling)
13.
Dominan (dominant)
Halus tutur kata (soft spoken)
14.
Bersifat maskulin (masculin)
Hangat (warm)
15.
Bersedia memegang teguh suatu sikap (willing to take a stand)
Lembut (tender)
16.
Agresif (aggresive)
Mudah tertipu (gullible)
17.
Bertindak sebagai pemimpin (actions as a leader)
Kekanak-kanakan (childlike)
18.
Suka berkompetisi (competitive)
Tidak menggunakan bahasa kasar (does not use harsh language)
19.
Ambisius (ambitious)
Mencintai anak-anak (loves children)

Adapun gangguan identitas gender atau lebih dikenal dengan istilah transeksual adalah bagaimana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita di mana terjadi konflik antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Seseorang yang mengalami gangguan identitas gender merasa bahwa dirinya adalah jenis kelamin dari lawan jenisnya yang lain, maka dari itu ia ingin menjadi anggota dari lawan jenis kelaminnya. Seseorang yang mengalami gangguan identitas gender merasa bahwa jauh di dalam dirinya, biasanya sejak awal masa kanak-kanak, mereka adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. Mereka tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka.
Lebih lanjut kriteria gangguan identitas gender pada anak dijabarkan sebagai berikut:
1. Identifikasi yang kuat dan menetap terhadap lawan jenis.
2. Berungkali menyatakan keinginan untuk menjadi atau memaksakan bahwa ia adalah lawan jenis.
3. Lebih suka memakai pakaian lawan jenis.
4. Lebih suka berperan sebagai lawan jenis dalam bermain atau terus menerus berimajinasi menjadi lawan jenis.
5. Lebih suka melakukan permainan yang merupakan stereotip lawan jenis.
6. Lebih suka bermain dengan teman-teman dari lawan jenis.
Kebanyakan anak menurut Sheperd (dalam Desmita, 2008, hlm. 146) mengalami sekurang-kurangnya tiga tahap dalam perkembangan peran gender. “Pada tahap pertama, seorang anak mengembangkan kepercayaan tentang sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Tahap kedua, seorang anak mengembangkan keistimewaan gender, tentang bagaimana seorang anak laki-laki atau perempuan bersikap. Kemudian pada tahap ketiga adalah tahap di mana ia memperoleh ketetapan gender”.
Pada umumnya anak usia 2 tahun sudah dapat menerapkan label laki-laki atau perempuan secara tepat atas dirinya sendiri dan orang lain. Konsepnya tentang gender lebih didasarkan pada ciri-ciri fisik, seperti pakaian, model rambut, atau jenis permainan. Pada umumnya anak baru mencapai ketetapan gender pada usia 7 hingga 9 tahun.
Tidak seorang pun mengetahui apa penyebab gangguan identitas gender. Setidaknya terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan identitas gender, yakni:
1. Faktor biologis
Sebenarnya belum ada temuan yang spesifik mengenai penyebab gangguan identitas gender. Meskipun tampaknya ada kemungkinan bahwa faktor biologis dapat menjadi penyebab gangguan tersebut. Peneliti bidang biologi percaya bahwa pilihan permainan dan mainan memiliki dasar dari hormon yang muncul pada saat masa pranatal, tepatnya ada atau tidak adanya hormon androgen saat anak di dalam kandungan (hormon pembentuk maskulinitas).
2. Faktor sosial dan psikologis
Peran lingkungan juga dapat mempengaruhi terjadinya gangguan identitas gender. Misalnya, ibu yang suka mendandani anak laki-lakinya seperti anak perempuan. “Perilaku demikian justru dapat memberikan kontribusi besar dalam konflik antara jenis kelamin dan identitas gender” (Davison dan Neale, 2006, hlm. 616).

Referensi
Davison, G. C., & Neale, J. M. (2006). Psikologi Abnormal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Desmita, R. (2008). Psikologi Perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Halgin, R. P., & Whitbourne, S. K. (2010). Psikologi Abnormal (Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis). Jakarta: Salemba Humanika.
Santrock, J. W. (2003). Adolescence. Jakarta: Erlangga.
Read More

Thursday, 13 June 2019

Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan


Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan rangkaian sebuah proses yang tidak hanya berhenti pada rumusannya saja. Kebijakan perlu diimplementasikan agar tercipta manfaat yang nyata. Kebijakan yang baik sekalipun hanya akan menjadi sia-sia, apabila tidak dapat diimplementasikan atau dengan kata lain kebijakan yang dapat diimplementasikan tanpa kendala yang berarti merupakan kebijakan yang baik.
Menurut Udoji (dalam Wahab, 2005, hlm. 59) “the execution of policies is an important if not more important that policies-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”. Artinya, pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Sedangkan menurut Brewer dan deLeon (dalam Sutjipto, 1987, hlm. 109) “implementasi kebijakan sebagai proses aktivitas sosial yang mengikuti dan distimulasi oleh mandat kebijakan yang dianut secara otoratif, artinya merupakan transmisi dari keadaan sosial politik dan ekonomi sebelum kebijakan dianut pada konfigurasi baru yang berbeda”. Implementasi kebijakan menurut Supandi dan Sanusi (1988, hlm. 36) adalah “suatu proses menjalaskan, menyelenggarakan, atau mengupayakan agar alternatif-alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku dalam praktik”.
Berdasar sejumlah pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pelaksana kebijakan yang akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Wahab (1997, hlm. 110) mengemukakan ada empat pendekatan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, yaitu:

1. Pendekatan struktural (structural approach)
Pendekatan ini bersifat top-down yang dikenal dalam teori organisasi modern. Di dalam pendekatan struktural, kebijakan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Komando dan pengawasan sangat ditekankan dalam pendekatan ini dalam tiap tahap atau tingkatan dalam struktur masing-masing.
Struktur yang bersifat organisasi dianggap cocok dalam lingkungan/situasi yang penuh dengan ketidakpastian atau lingkungan yang sedang mengalami perubahan cepat. Pendekatan ini memiliki kelebihan, di antaranya mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif. Kelemahan dari pendekatan ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.

2. Pendekatan prosedural dan manajerial (procedural and managerial approach)
Di dalam pendekatan prosedural dan manajerial lebih menekankan pada upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur yang relevan, termasuk prosedur-prosedur manajerial berarti teknik-teknik manajemen yang tepat, sehingga penataan struktur-struktur birokrasi pelaksanaan tidak begitu ditekankan.
Terdapat tiga prosedur yang tepat dan memenuhi syarat dari segi biaya dan efektivitas di dalam mengidentifikasi masalah serta pemilihan kebijakan. Prosedur tersebut menurut Wahab (dalam Rohman, 2009, hlm. 142) meliputi:
a. Membuat desain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu.
b. Melaksanakan program kebijakan dengan cara mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana, dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

3. Pendekatan perilaku (behavioral approach)
Pendekatan perilaku menekankan pada perilaku manusia sebagai pelaksana implementasi kebijakan dan bukan pada organisasinya. Implementasi kebijakan dianggap baik bila di dalam prosesnya perilaku manusia beserta segala sikapnya menjadi pertimbangan dan dapat dipengaruhi. Beberapa kejadian sering terlihat di mana program kebijakannya baik, peralatan, dan organisasi pelaksanaannya juga baik, namun di tengah jalan banyak terjadi penolakan-penolakan di masyarakat. Bahkan beberapa anggota pelaku pelaksanaannya merasa pasif dan sedikit acuh tak acuh. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perilaku manusia sangat penting diperhatikan.
Terdapat dua penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap perubahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, yaitu:
a. Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap hadirnya perubahan. Dengan hadirnya perubahan, kepastian yang selama ini sudah terbangun akan tersingkirkan dengan ketidakpastian. Masyarakat cenderung lebih banyak menyukai kemapaman meskipun di dalam kenyataannya kepastian tersebut tidak memberikan kenyamanan. Terlebih bagi masyarakat yang selama ini diuntungkan dengan kepastian yang telah berlangsung tersebut.
b. Kurangnya informasi tentang kebijakan yang diterima oleh masyarakat turut mempengaruhi penolakan terhadap implementasi kebijakan. Terutama bila informasi yang didapatkan masyarakat masih setengah-setengah dan bersifat pernyataan sehingga memungkinkan terjadinya misinformasi atau misinterpretasi.

4. Pendekatan politik (political approach)
Di dalam proses implementasi kebijakan dengan pendekatan politik, dimungkinkan digunakannya paksaan dari kelompok dominan. Proses implementasi kebijakan tidak bisa hanya dilakukan dengan komunikasi interpersonal sebagaimana disyaratkan oleh pendekatan perilaku, bila masalah konflik dalam organisasi tadi bersifat endemik. Hadirnya kelompok dominan dalam organisasi akan sangat membantu. Kelompok yang dominan di dalam kondisi tertentu mau melakukan pemaksaan, tentu hal ini akan sangat diperlukan. Apabila tidak ada kelompok dominan, mungkin implementasi kebijakan akan berjalan secara lambat dan bersifat inkremental.

Referensi
Supandi, & Sanusi, A. (1988). Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan. Jakarta: LPTK.
Sutjipto (1987). Analisis Kebijaksanaan Pendidikan: Suatu Pengantar. Padang: IKIP Padang.
Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Impelementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Read More

Wednesday, 12 June 2019

Metode Diskusi Buzz Group


Metode Diskusi Buzz Group
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

buzz group

Metode diskusi buzz group, yaitu cara pembahasan suatu masalah, yang dalam pelaksanaannya siswa dibagi dalam kelompok kecil antara 3-4 orang membahas suatu masalah, yang diakhiri dengan penyampaian hasil pembahasannya oleh setiap juru bicara pada kelompok besar/kelas. Sama seperti diskusi, diskusi buzz group adalah pembahasan suatu topik dengan cara bertukar pikiran antara dua orang atau lebih, dalam kelompok-kelompok kecil, yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dapat membangun suasana saling menghargai perbedaan pendapat dan juga meningkatkan partisipasi peserta yang masih belum banyak berbicara dalam diskusi yang lebih luas serta dapat mengembangkan kesamaan pendapat atau kesepakatan untuk mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan.
Menurut Suprijanto (2007, hlm. 110) “metode diskusi buzz group merupakan alat untuk membagi kelompok diskusi besar menjadi kelompok-kelompok kecil”. Terdapat dua jenis diskusi yang sering digunakan dalam menerapkan metode diskusi buzz group, yaitu pertama teknik yang paling sering digunakan adalah membagi kelompok asal menjadi kelompok buzz yang terdiri atas 10 sampai 15 orang, bila kelompok asal anggotanya berjumlah 30 orang atau lebih. Sekretaris membuat catatan tentang ide-ide yang disarankan oleh anggota kelompok dan menyiapkan kesimpulan yang akan disampaikan kepada kelompok besar setelah diskusi buzz group selesai. Kemudian sekretaris tiap kelompok diminta untuk melaporkan hasil sebelum dibuka diskusi kelompok umum. Waktu yang dibutuhkan untuk diskusi buzz group berkisar 10-20 menit tergantung pada topik yang dibicarakan. Penggunaan metode diskusi buzz group tipe pertama ini memerlukan pengaturan tempat duduk, sebaiknya dalam posisi melingkar.
Untuk kelompok 30 orang atau kurang digunakan kelompok buzz kecil jenis kedua yang mencakup formasi kelompok diskusi 3-5 orang. Teknik ini banyak digunakan untuk menumbuhkan minat dan kreativitas serta merupakan alat pemulai diskusi yang sangat baik.
Pengelompokan siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menurut urutan tempat duduk sehingga dapat dibentuk tanpa memindahkan siswa, pengelompokan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (misal berdasarkan urutan nama, berdasarkan bakat dan minat, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki siswa), pengelompokan berdasarkan nomor kartu yang dikocok dan pengelompokan berdasarkan bilangan.
Setelah diskusi buzz group, proses dilanjutkan dengan diskusi kelas atau diskusi umum yang merupakan lanjutan dari diskusi buzz group yang dimulai dengan pemaparan hasil diskusi buzz group. Komunikasi dalam diskusi ini terjadi di mana tiap anggota kelompok menyampaikan ide-idenya yang dicatat oleh sekretaris. Sekretaris menyimpulkan hasil diskusi dan akan disampaikan pada diskusi kelas. Diskusi buzz group biasanya hanya memerlukan waktu 10-20 menit.
Hasil belajar yang diharapkan dalam metode diskusi buzz group yaitu “siswa membandingkan persepsinya yang mungkin berbeda-beda tentang bahan pelajaran, membandingkan informasi yang diperoleh masing-masing sehingga siswa dapat saling memperbaiki pengertian, persepsi, informasi, interpretasi sehingga dapat dihindarkan kekeliruan” (Hasibuan dan Moedjiono, 1995, hlm. 21).
Hasil diskusi ditulis oleh salah satu siswa dan dikumpulkan ke guru. Kemudian guru membahas materi diskusi untuk mencapai suatu kesimpulan yang benar. Diskusi buzz group dapat dilaksanakan di tengah-tengah atau di akhir pembelajaran dengan maksud menajamkan kerangka bahan pelajaran, memperjelas bahan pelajaran, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Membantu siswa dalam melakukan kegiatan belajar adalah tugas seorang guru meskipun dalam pembelajaran metode ini siswa dituntut untuk belajar dan memecahkan masalah sendiri. Hal tersebut dilakukan oleh guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan suatu metode pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru memahami secara jelas tentang prosedur pelaksanaan metode yang digunakan. Adapun prosedur pelaksanaan metode diskusi buzz group, sebagai berikut:
1. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil yang beranggotakan 3-5 siswa. Setiap kelompok mengerjakan topik yang sama dengan dibatasi waktu tertentu.
2. Guru menyampaikan materi secara umum atau garis besar dengan metode ceramah, kemudian guru menentukan topik masalah yang akan didiskusikan.
3. Selama diskusi berlangsung guru memantau dan memperhatikan aktivitas siswa. Guru mengunjungi setiap kelompok untuk mengetahui adakah kelompok yang memerlukan bantuan untuk memahami tugasnya.
4. Sebelum diskusi diakhiri, guru memberikan peringatan mengenai batas waktu dalam menyelesaikan tugas.
5. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, hasil diskusi tiap kelompok dikumpulkan ke guru.
6. Guru membahas topik masalah tersebut untuk memperbaiki konsep siswa.
Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Dimyati dan Moedjiono (1992, hlm. 55) kelebihan dan kelemahan dalam diskusi buzz group, yakni:
Kelebihan:
1.  Mendorong siswa yang malu-malu untuk memberikan sumbangan pikiran sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa yang masih belum banyak berbicara dalam diskusi.
2. Menciptakan suasana yang menyenangkan.
3. Memberikan variasi kegiatan belajar yang disertai dengan penggunaan metode lain.
4. Membangun suasana saling menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan kesamaan pendapat dalam mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan.
Kelemahan:
1. Membutuhkan waktu yang relatif lama  untuk melakukan persiapan.
2. Metode ini tidak akan berhasil bila anggota kelompok terdiri atas individu yang tidak tahu apa-apa.

Referensi
Dimyati, & Moedjiono (1992). Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti.
Hasibuan, & Moedjiono (1995). Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Suprijanto (2007). Pendidikan Orang Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Read More

Kategori