Tuesday, 17 January 2017

Landasan Historis Pendidikan Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan



Landasan Historis Pendidikan Indonesia Pasca Proklamasi Kemerdekaan
Karya: Rizki Siddiq Nugraha
landasan historis pendidikan indonesia pasca proklamasi kemerdekaan

BAB I
PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang
Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka secara formal dimulai sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya kepada dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka ini merupakan kelanjutan dari cita-cita dan praktek-praktek pendidikan masa lampau yang tersurat atau tersirat masih menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan ini.
Dalam proses pertumbuhan menjadi negara maju, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, termasuk di bidang pendidikannya. Perubahan-perubahan itu merupakan hal yang wajar karena perubahan selalu dipengaruhi oleh berbagai factor yang bisa berganti selaras dengan perkembangan serta tuntutan zaman pada saat itu.
Proses pendewasaan pun berlanjut, dan pengalaman telah banyak mengajarkan kepada kita untuk memetik mana yang baik dan mana yang buruk. Keadaan politik nasional dan internasional, perekonomian dunia, hubungan antar bangsa, dan peran yang dimainkan bangsa Indonesia pun bergeser dan berubah, yang sedikit banyak mendorong kita untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

B. Rumusan Masalah
1.    Bagaimana keadaan pendidikan Indonesia pada tahun 1945-1950 (pasca Proklamasi Kemerdekaan)?
2.    Bagaimana keadaan pendidikan Indonesia pada tahun 1950-1959 (demokasi liberal)?
3.    Bagaimana keadaan pendidikan Indonesia pada tahun 1959-1965 (demokrasi terpimpin)?
4.    Bagaimana keadaan pendidikan Indonesia pada zaman orde baru?
5.    Bagaiman implementasi landasan historis pendidikan Indonesia di SD?

C. Tujuan Penulisan

1.    Mengetahui keadaan pendidikan Indonesia pasca Prokalamsi Kemerdekaan.
2.    Untuk mengetahui keadaan pendidikan Indonesia pada zaman demokrasi liberal.
3.    Untuk mengetahui keadaan pendidikan Indonesia pada zaman demokrasi terpimpin.
4.    Mengetahui keadaan pendidikan Indonesia pada zaman orde baru.
5.    Mengetahui implementasi landasan historis pendidikan Indonesia di SD.

D. Manfaat Penulisan
1. Bagi penulis, belajar menyusun makalah dan lebih mengetahui serta memahami landasan historis pendidikan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.
2. Bagi kalangan akademik, diharapkan penyusunan makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan studi perbandingan serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut.
3. Bagi kalangan umum, diharapkan penyusunan makalah ini nantinya dapat bermanfaat dan dapat dipertimbangkan pengembangannya.

E. Metode Penulisan

       Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah studi pustaka dengan menggunakan beberapa sumber buku dan internet.

BAB II
PEMBAHASAN

A.   Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 1945-1950 (Pasca Proklamasi Kemerdekaan)
Proklamasi Kemerdekaan menimbulkan hidup-hidup baru dalam segala bidang kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di bidang pendidikan. Beberapa bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara mengeluarkan intruksi umum yang menyerukan kepada para guru supaya membuang jauh-jauh sistem pedidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme.
Menyertai intruksi umum tersebut, dikeluarkan berbagai peraturan dalam kabinet-kabinet selanjutnya untuk mengubah sistem pendidikan dan pengajaran lama dengan sistem pengajaran yang lebih demokratis.
1. Undang-Undang Dasar
Yang menjadi UUD sejak 18 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda yang melahirkan RIS 27 Desember 1949 adalah  UUD 1945 sebagai pedoman di lapangan pendidikan. Pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan secara tersurat tentang pendidikan adalah pasal 31 yang menyatakan:
a. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
b. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran yang diatur dengan undang-undang
2. Tujuan dan dasar pendidikan
Selama masa Negara Kesatuan I (1945-1950), tujuan pendidikan belum dirumuskan secara jelas dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Tujuan pendidikan hanya digariskan oleh Kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam bentuk Keputusan Menteri, 1 Maret 1946, yaitu warga Negara sejati yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara. Sedangkan dasar pendidikan adalah Pancasila.
Setelah melalui proses panjang antara lain melalui Kongres Pendidikan Indonesia di Solo (1947), maka lahirlah UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia.
Beberapa pasal dalam UU No 4 Tahun 1950 menyatakan:
a. Pasal 3:
Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
b. Pasal 4:
Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas azas-azas yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Sistem persekolahan
Selama penjajahan Jepang, sistem persekolahan di Indonesia sudah dipersatukan dan terus disempurnakan pada zaman Negara Kesatuan I. Namun dalam kenyataannya, karena faktor keamanan dan banyak pelajar yang turut serta berjuang mempertahankan kemerdakaan sehingga tidak dapat bersekolah, maka pendidikan di daerah pendudukan banyak yang tidak dapat diselenggarakan. Akan tetapi selama kurun waktu 1945-1950, sistem persekolahan Indonesia akhirnya mengkistral yang terdiri atas:
a. Pendidikan rendah yakni Sekolah Rakyat (SR).
b. Pendidikan menengah umum yakni Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tinggi (SMT).
c. Pendidikan menengah kejuruan yakni Kursus Kerajinan Negeri (KKN), Sekolah Teknik Pertama (STP), Sekolah Teknik Menengah (STM), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Dagang, dan Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGPK).
d. Pendidikan menengah keguruan yakni Sekolah Guru C (SGC), Sekolah Guru B (SGB), Sekolah Guru A (SGA), dan Kursus Guru.
e. Pendidikan Tinggi yakni Perguruan Tinggi, Universitas, Sekolah Tinggi, dan Akademi.

B. Pendidikan Indonesia Tahun 1950-1959 (Demokrasi Liberal)
1. Undang-Undang Dasar
Masa demokrasi liberal ditandai oleh dilaksanakannya UUD sementara 1950, yang ditetapkan berlaku sejak 17 Agustus 1950, sebagai dasar negara kesatuan II Republik Indonesia. UUD sementara 1950 merupakan Konstitusi Sementara Republik Indonesia berdasarkan Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Meri 1950. Dalam Mukadimah dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kesatuan dengan rumusan yang sama dengan rumusan Konstitusi Sementara RIS, dan dengan pasal tentang pendidikan yang sama pula dengan pasal 30 Konstitusi Sementara RIS.
2. Tujuan dan dasar pendidikan
Tujuan pendidikan dan pengajaran didasarkan pada UU No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang berlaku di RI, melalui UU No 12 Tahun 1954 berlaku seluruh Indonesia, ialah membentuk susila manusia yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
3. Sistem persekolahan
Sistem persekolahan pada zaman demokrasi liberal ini pada dasarnya mengikuti zaman sebelumnya yang disesuaikan dengan UU No 12 Tahun 1954.
a. Berdasarkan pada pasal 6 ayat 1, menurut jenisnya pendidikan dan pengajaran dibagi atas:
1) Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak.
2) Pendidikan dan pengajaran rendah.
3) Pendidikan dan pengajaran menengah.
4) Pendidikan dan pengajaran tinggi.
b. Berdasarkan pada pasal 6 ayat 2, pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan.
c. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 1, pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud untuk menuntun timbulnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
d. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 2, pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntun rohani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat, kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, ketangkasan, baik lahir maupun batin.
e. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 3, pendidikan dan pengajaran menengah bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat serta mempersiapkan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
f. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 4, pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud member kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.
g. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 5, pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya, supaya dapat memiliki kehidupan lahir dan batin yang layak.

C. Perkembangan Pendidikan Indonesia Merdeka Tahun 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)
1. Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku lagi mengganti Undang-Undang Dasar Sementara melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian Pancasila kembali pada rumusan seperti dalam Pembukaan UUD 1945. Namun seringkali sila-sila Pancasila sering tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Misalnya, rumusan yang tercantum dalam Dasar dan Azas Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Konsepsi Pendidikan Nasional, sebagai berikut:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Perikemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Kebangsaan
d. Kerakyatan
e. Keadilan sosial.
2. Tujuan dan dasar pendidikan
Secara formal, tujuan Pendidikan Nasional Indonesia adalah sebagaimana yang tersurat dalam UU No 12 Tahun 1954, yaitu manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dasarnya adalah Pancasila dan kebudayaan kebangsaan Indonesia. Namun dalam kenyataannya, cenderung meninggalkan atau melupakannya, dan dalam Keputusan Presiden RI No 145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, ditetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, adalah melahirkan warga Negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.
3. Sistem persekolahan
a. Sekolah Taman Kanak-Kanak
Taman kanak-kanak dibagi dua: bagian A untuk anak umur 4 tahun, dan bagian B untuk anak 5 tahun, dan merupakan kelas-kelas persiapan bagi Sekolah Dasar.
Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan untuk anak hendaknya mempertimbangkan:
1) Perkembangan anak baik perkemabangan jasmani maupun rohani harus diintegrasikan dan berorientasi pada kebutuhan anak
2) Segala alat-alat hendaklah dicari di alam sekitar sendiri, dan hendaklah serba sederhana adanya.
3) Kesadaran bahwa anak termasuk dan tergolong dalam masyarakat, harus dipupuk, sehingga anak berkembang menjadi manusia sosialis Indonesia.
b. Sekolah Dasar
1) Lembaga pendidikan pertama, yang meletakkan dasar bagi pembinaan warga Negara sebagai manusia sosialis Indonesia berjiwa Pancasila.
2) Peletak dasar bagi pembangunan kehidupan bangsa, dengan menjadikan Sekolah Dasar sebagai lembaga pendidikan yang lengkap, fungsional, dan ilmiah.
3) Lembaga pendidikan yang member dasar-dasar pengetahuan,  kecakapan, dan memberi kesempatan bagi anak tamatan Sekolah Dasar untuk melanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi.
c. Sekolah Menengah Pertama
1) SMP harus mengalami perubahan revolusioner pada jenis, sifat, dan lama pendidikannya supaya disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan Pendidikan Nasional.
2) SMP yang disebut juga Sekolah Pemuda (umur muridnya kira-kira 13-17 tahun) hendaknya memuat 4 tahun pelajaran.
3) Pelajaran terutama bersifat pembentukan umum menurut prinsip-prinsip Pendidikan Nasional. Jadi dalam SMP belum ada spesialisasi. Spesialisasi baru dimulai sesudah SMP, namun agar SMP mempenyuai keterampilan praktis, dan menghasilkan anak didik yang dapat berdiri sendiri, di samping mata pelajaran yang bersifat umum, hendaknya SMP mempunyai diferensiasi. Diferensiasi ini merupakan pelajaran elementer keahlian, yang diberikan selama 4 tahun juga murid boleh memilih sendiri menurut bakatnya, akana tetapi hanya boleh memilih salah satu jurusan keahlian saja, dan mereka dibimbing oleh pembimbing serta penyuluh yang diusahakan oleh sekolah.
4) SMP sudah mempunyai bagian-bagian, misalnya kelompok dasar, kelempok kesenian, kelompok perdagangan, kelompok administrasi, kelompok keterampilan, dan lain-lain.
5) Pada akhir SMP, murid tidak hanya mempunyai ijazah, melainkan juga sudah memiliki kecakapan jurusan sederhana, misalnya teknik, pertanian, dan sebagainya. Kecakapan ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi jika murid tidak meneruskan sekolah, dia sudah dapat bekerja.
d. Sekolah Menengah Atas
SMA yang baru merupakan suatu perguruan tinggi. Sekolah ini adalah sekolah kejuruan, yang diutamakan bukan pembentukan umum, melainkan pendidikan dan pembentukan kejuruan. Pembentukan umum belum dihilangkan, akan tetapi diteruskan secara terbatas. Lama pelajarannya 4 tahun. Pada akhir sekolah ini, murid tamtan menerima gelar Sarjana Muda. Dengan ijazah ini murid-murid dapat terjun dalam masyarakat atau meneruskan pelajarannya ke universitas.
e. Universitas
Universitas merupakan lanjutan dari SMA/ perguruan tinggi. Universitas ini harus sungguh-sungguh bersifat akademis.
4. Kurikulum
a. Kurikulum SD
Kurikulum Sekolah Rendah selama Demokrasi Terpimpin mengalami perubahan pada tahun 1964 yang dilaksanakan tahun 1965. Sekolah Rakyat diubah menjadi Sekolah Dasar. Kurikulum SD 1964 membedakan dua macam struktur program, yaitu:
1) SD yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah dari kelas I sampai kelas III
2) SD yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia sejak kelas I
Kurikulum SD 1964 terdiri atas lima kelompok bidang studi atau wardhana mencakup mata-mata pelajaran tertentu. Adapun kurikulum SD 1964 adalah sebagai berikut:
a) Wardana Perkembangan Moral, mencakup: Pendidikan Kemasyarakatan (gabungan dari Sejarah, Ilmu Bumi, Kewarganegaraan, dan Agama atau Budi Pekerti).
b) Wardhana Perkembangan Kecerdasan, mencakup: Bahasa Indonesia, Berhitung, dan Pengetahuan Ilmiah.
c) Wardhana Perkembangan Emosional atau Artistik, mencakup: Pendidikan Kesenian (Seni Suara atau Musik, Seni Lukis atau Rupa, Seni Tari, dan Seni Sastra atau Drama).
d) Wardhana Perkembangan Keprigelan, mencakup: Pendidikan Keprigelan yang terdiri atas Pertanian, Peternakan, Industri Kecil, Pekerjaan Tangan, Koperasi, dan lain-lain.
e) Wardhana Perkembangan Jasmani, mencakup: Pendidikan Jasmani atau Kesehatan.
b. Kurikulum SMP
Pada tahun 1962 kurikulum SMP selama Demokrasi Terpimpin mengalami perubahan yang dilaksanakan dalam tahun ajaran 1962/1963, sampai tahun ajaran 1968/1969. Kurikulum SMP 1962 disebut pula Kurikulum SMP Gaya Baru. Perubahan kurikulum SMP tersebut mencakup empat hal penting, yaitu:
1) Penghapusan bagian A dan B di kelas III SMP.
2) Penambahan dua mata pelajaran baru, yaitu Ilmu administrasi dan Kesejahteraan Keluarga
3) Dimasukkannya jam krida dengan maksud member kesempatan kepada siswa mengembangkat bakat dan minatnya.
4) Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan (BP)
Struktur kurikulum SMP Gaya Baru terdiri atas:
a) Kelompok Dasar, yang mencakup mata-mata pelajaran: Civics (Kewargaan Negara), Bahasa Indonesia, Sejarah Kebangsaan, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama atau Budi Pekerti, dan Pendidikan Jasmani atau Kesehatan.
b) Kelompok Cipta, yang mencakup mata-mata pelajaran: Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Ilmu Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi Dunia, Sejarah Dunia, dan Ilmu Administrasi.
c) Kelompok Rasa atau Karsa, yang mencakup mata-mata pelajaran: Menggambar, Kesenian, Prakarya, dan Kesejahteraan Keluarga.
d) Krida
c. Kurikulum SMA
Selama Demokrasi Terpimpin, kurikulum SMA mengalami tiga kali perubahan yaitu, tahun 1952, tahun 1961, dan tahun 1964. Kurikulum 1952 dikembangkan dalam Konperensi Direktur SMA di Bogor pada tanggal 30 sampai 6 Februari 1952. SMA terdiri atas bagian A (Bahasa atau Sastra), bagian B (Ilmu Pasti dan Alam), dan bagian C (Ekonomi),
Kurikulum SMA bagian A terdiri atas:
1) Pokok, mencakup mata-mata pelajaran Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, Bahasa Daerah Jawa Kuno, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Sejarah, Ilmu Bumi.
2) Penting, mencakup mata-mata pelajaran: Sejarah Kesenian, Sejarah Kebudayaan, Ilmu Bangsa-Bangsa, Ekonomi, Tata Negara dan Kewarganegaraan.
3) Pelengkap, mencakup mata-mata pelajaran: Aljabar, Ilmu Kesehatan, Menggambar, Pendidikan Agama.
Kurikulum SMA bagian B terdiri atas:
a) Pokok, mencakup mata-mata pelajaran: Aljabar, Ilmu Ukur Sudut, Ilmu Ukur Ruang, Ilmu Alam, Mekanika, Ilmu Kimia, Ilmu Hayat dan Kesehatan.
b) Penting, mencakup mata-mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.
c) Pelengkap, mencakup mata-mata pelajaran: Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bumi Alam, Sejarah, Tata Negara dan Kewarganegaraan, Ekonomi, Tata Buku, Menggambar, Pendidikan Agama.
Kurikulum SMA bagian C terdiri atas:
·      Pokok, mencakup mata-mata pelajaran: Tata Negara dan Kewarganegaraan, Tata Hukum, Ekonomi, Ilmu Bumi Sosial dan Ekonomi, Ilmu Bangsa-Bangsa, Sejarah.
·      Penting, mencakup mata-mata pelajaran: Pengetahuan dan Hitung, Tata Buku, Sejarah Perekonomian, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.
·      Pelengkap, mencakup mata-mata pelajaran: Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Ilmu Kimia dan Pengetahuan Bahan, Aljabar, Ilmu Kesehatan, Menggambar, Pendidikan Jasmani, dan Pendidikan Agama.
d. Kurikulum Sekolah Keguruan
SGB dihapus dan dialihfungsikan menjadi SMTP, SGA diubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG), dan SGPD diubah menjadi Sekolah Guru Olah Raga (SGO). SGTK diintergrasikan ke SPG, sehingga SPG mendidik calon guru Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak.

D. Perkembangan Pendidikan Nasional Indonesia Merdeka: Zaman Perkembangan Orde Baru
1. Perkembangan pendidikan nasional Indonesia tahun 1966-1969 (zaman awal orde baru atau transisi
a. Undang-Undang Dasar
Orde Baru dimulai setelah penumpasan G-30S, pada tahun 1965, dan ditandai oleh upaya melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pelaksanaannya dilengkapi dengan 24 Ketetapan MPRS, satu Resolusi MPRS, dan satu keputusan MPRS tahun 1966.

b. Tujuan dan dasar pendidikan
Haluan penyelenggaraan pendidikan dikoreksi melalui Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan. Ketetapan ini berisi sebagai berikut:
1) Mengubah diktum Ketetapan MPRS No II/MPRS/1960 Bab II, Pasal 2, ayat (3) dengan menghapuskan kata “…dengan pengertian bahwa murid-murid dewasa menyatakan keberatannya…” sehingga kalimatnya berbunyi sebagai berikut, “menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”
2) Dasar Pendidikan adalah falsafah negara Pancasila
3) Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi UUD 1945.
c. Sistem persekolahan
Struktur persekolahan pada dasarnya masih tetap mengikuti struktur lama berdasarkan UU No 12 Tahun 1954 dan UU No 22 Tahun 1961.
d. Kurikulum
1) Kurikulum SD
Kurikulum SD 1964 diubah menjadi Kurikulum SD 1968, yang berlaku pada tahun 1968. Dasar tujuan, dan azas pendidikan Pancasila di SD mencakup lima prinsip, yaitu:
a) Prinsip umum pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila menganut prinsip-prinsip integritas, kontinuitas, dan sinkronitas.
b) Landasan idiil mencakup tiga ketentuan pokok, yakni: dasar pendidikan nasional adalah falsafah Pancasila, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati, dan isi pendidikan nasional terdiri atas tiga hal, yaitu: mempertinggi budi mental pekerti, memperkuat keyakinan agama, mempertinggi kecerdasan, dan keterampilan serta membina atau mengembangkan fisik yang sehat.
c) Prinsip umum pembinaan kurikulum mencakup tiga hal, yaitu: kriteria pemilihan bahan atau isi kurikulum, prinsip-prinsip didaktik dan metodik, serta sistem evaluasi yang menyeluruh, kontinyu, dan objektif.
d) Prinsip-prinsip pendidikan SD mencakup dua hal, yaitu: tujuan pendidikan SD dan garis-garis besar kurikulum SD yang dibagi menjadi tiga kelompok yakni: Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila, Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar, dan Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus.
e) Azas-azas didaktik-metodik SD yang uraiannya sama dengan yang tercantum dalam kurikulum SD 1964.
2) Kurikulum SMP
Kurikulum SMP 1962 atau Kurikulum SMP Gaya Baru disempurnakan menjadi Kurikulum SMP 1967 yang mulai berlaku tahun 1968. Struktur Kurikulum SMP 1967 adalah sebagai berikut:
a) Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila
Kelompok mata pelajaran ini berfungsi membina dan mempertinggi moral Pancasila, UUD 1945, serta membina jasmani yang sehat dan kuat. Adapun mata-mata pelajarannya adalah: Pendidikan Agama, Kewarga Negara, Bahasa Indonesia, dan Olah Raga.
b) Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar
Kelompok mata pelajaran ini berfungsi mengembangkan akal pikiran untuk dapat menguasai dasar-dasar pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk mengenal lingkungan, hukum-hukum alam, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan dapat melanjutkan pelajaran ke tingkat yang lebih tinggi. Mata-mata pelajarannya meliputi: Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, Ilmu Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, dan Menggambar.
c) Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus
Kelompok mata pelajaran ini berfungsi membina keterampilan praktis yang berguna bagi siswa untuk bekal hidup di masyarakat. Mata pelajarannya meliputi: Administrasi, Kesenian, Prakarya, dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.
3) Kurikulum SMA
Kurikulum SMA 1964 atau Kurikulum Pancawardhana disempurnakan menjadi Kurikulum SMA 1968, melalui pembahasan di Semarang yang hasilnya disahkan dalam rapat kerja antar Direktorat di Tugu, 18-20 Desember 1967, dan mulai berlaku tahun 1968. Menurut Kurikulum SMA 1968, tujuan-tujuan pendidikan SMA yaitu: Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan dan isi UUD 1945, mempersiapkan anak didik untuk memasuki perguruan tinggi dengan jalan dilengkapi dengan dasar-dasar umum kecakapan kejuruan serta pembinaan pengembangan fisik yang sehat, dan memberikan dasar keahlian umum kepada anak didik sesuai dengan bakat juga minat masing-masing dalam berbagai lapangan sehingga tamatannya dapat mengembangkan dirinya pada lembaga-lembaga masyarakat.
Penjurusan SMA disederhanakan hanya terdiri atas dua jurusan, yaitu: jurusan Sastra Sosial Budaya, dan jurusan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam. Setiap SMA harus menyelenggarakan semua jurusan tanpa kecuali, dengan penjurusan yang dimulai sejak kelas II. Susunan Kurikulum SMA 1968 adalah sebagai berikut:
a) Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila mencakup mata-mata pelajaran: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarga Negara, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Olah Raga.
b) Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar, mencakup mata pelajaran: kelas I: Sejarah, Geografi, Ilmu Pasti, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Koperasi, Menggambar, dan Bahasa Inggris. Kelas II dan III, jurusan Sastra Sosial Budaya: Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, Mengarang, Sejarah, Geografi, Antropologi Budaya, Ekonomi dan Koperasi, Menggambar, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Budaya; untuk Sastra Budaya ditambah tiga mata pelajaran: Bahasa Kawi Daerah, Sejarah Kebudayaan dan Kesenian, serta Ilmu Pasti; dan untuk Sastra Sosial ditambah tiga mata pelajaran: Ilmu Pasti, Pengetahuan Dagang, dan Tata Buku. Kelas II dan III, jurusan Ilmu Pasti Pengetahuan Alam: Aljabar dan Analit, Ilmu Ukur Sudut, Ilmu Ukur Ruang, Fisika, Matematika, Kimia, Biologi, Geografi, Menggambar, dan Bahasa Inggris.
c) Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus, mencakup mata-mata pelajaran: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prakarya Pilihan (Kesenian, Bahasa, Keterampilan, lain-lain).
4) Kurikulum Sekolah Kejuruan
Pada tahun 1967 disusun kurikulum baru yang disebut Kurikulum 1968. Karakteristik Kurikulum Sekolah Kejuruan 1968 adalah:
a) Tujuan pendidikan adalah agar siswa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan sekaligus dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja.
b) Titik berat ditekankan pada materi pelajaran.
c) Orientasi pengajaran pada guru, artinya guru yang aktif dan siswa yang pasif.
d) Pada umumnya komunikasi pengajaran hanya satu arah.
e) Organisasi kurikulum bervariasi antara satu jenis sekolah dengan jenis sekolah kejuruan lainnya.
f) Dokumen kurikulum hanya berbentuk struktur program dan pada jenis sekolah ini dilengkapi dengan uraian mata pelajaran.
g) Teori dan praktek dilaksanakan secara terpisah dengan bobot praktek kejuruan berkisar antara 20% sampai 50% dari keseluruhan program pendidikan.
h) Kurikulum sekolah kejuruan menggunakan istilah jurusan.
2. Perkembangan pendidikan nasional Indonesia pada masa pembangunan jangka panjang I (tahun 1969/1970-1993/1994)
a. Undang-Undang Dasar
Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) merupakan pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaannya mengacu pada ketetapan-ketetapan yang dihasilkan oleh Sidang Umum MPR terutama yang berkenaan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
b. Tujuan dan dasar pendidikan
Tujuan dan dasar pendidikan Indonesia tercakup dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berlaku sejak 27 Maret 1989, UU ini antara lain menyatakan:
1) Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2) Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
c. Sistem persekolahan
Sistem persekolahan berdasarkan UU No 2 Tahun 1989 diklasifikisikan berdasarkan umur yakni:
1) Umur 5-6 Taman Kanak-Kanak (TK).
2) Umur 7-12 Sekolah Dasar (SD).
3) Umur 13-15 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
4) Umur 16-18 Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
5) Umur 19-22 Perguruan Tinggi Sarjana/Diploma.
6) Umur 23> Perguruan Tinggi Pascasarjana.
d. Kurikulum
Pada masa PJP I terjadi tiga kali perubahan kurikulum pendidikan yaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984.
1) Kurikulum 1968
Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila sejati, Isi pendidikannya ialah untuk mempertinggi budi pekerti, akhlak dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan, kecerdasan, mempertinggi mutu kesehatan fisik yang kuat. Ciri utama kurikulum 1968 adalah organisasi kurikulumnya berorientasi pada bahan atau materi pelajaran.
2) Kurikulum 1975
Ciri utama kurikulum 1975 yaitu organisasi kurikulumnya berorientasi pada tujuan pendidikan dan menekankan konsep belajar tuntas. Dalam pelaksanaan kurikulum 1975 ini masih bersifat sentralistik.
3) Kurikulum 1984
Pada tingkat SMA kurikulum ini terdiri atas Program Inti dan Program Pilihan. Juga dibedakan antara Program A untuk jalur akademik dan Program B untuk siswa yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi sehingga memperoleh program-program latihan kekaryaan. Namun kurikulum ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga maupun biayanya.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari rangkaian masa dalam sejarah yang menjadi landasan historis kependidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa masa-masa tersebut memiliki wawasan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Mereka sama-sama menginginkan pendidikan bertujuan mengembangkan individu peserta didik, dalam arti memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara alami dan seperti ada adanya, tidak perlu diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu, pendidikan pada dasarnya hanya memberi bantuan dan layanan dengan menyiapkan segala sesuatunya. Sejarah juga menunjukkan betapa sulitnya perjuangan mengisi kemerdekaan dibandingkan dengan perjuangan mengusir penjajah.
Dengan demikian mereka berharap hasil pendidikan dapat berupa ilmuwan, innovator, orang yang peduli dengan lingkungan serta mampu memperbaikinya, dan meningkatkan peradaban manusia.
Hal ini dikarenakan pendidikan selalu dinamis mencari yang baru, memperbaiki dan memajukan diri, agar tidak ketinggalan jaman, dan selalu berusaha menyongsong zaman yang akan datang atau untuk dapat hidup dan bekerja senafas dengan semangat perubahan zaman.
Akhir kata, pendidikan mewariskan peradaban masa lampau sehingga peradaban masa lampau yang memiliki nilai-nilai luhur dapat dipertahankan dan diajarkan lalu digunakan generasi penerus dalam kehidupan mereka di masa sekarang. Dengan mewariskan dan menggunakan karya dan pengalaman masa lampau, pendidikan menjadi pengawal , perantara, dan pemelihara peradaban. Dengan demikian, pendidikan memungkinkan peradaban masa lampau diakui eksistensinya dan bukan merupakan “harta karun” yang tersia-siakan.

B. Saran
Kami berharap makalah ini akan memberikan sumbangan bagi proses pembelajaran Landasan Pendidikan. kami menyadari banyak kekurangan pada makalah kami, maka kritik dan saran demi memperbaiki makalah ini senantiasa kami harap dan nantikan.

DAFTAR PUSTAKA
Rayidin,W.Sadulloh,U.Suyitno,Y.dkk. (2013). Landasan Pendidikan. Bandung: Sub Koordinator MKDP Landasan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
Syaripudin,T. (2006). Landasan Pendidikan. Bandung: Sub Koordinator MKDP Landasan Pendidikan.
Mudyahardjo, Redja. (1998). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zuhana,D. (2012). Landasan Historis Pendidikan. [Online]. Tersedia: http://riaarini17.wordpress.com/teknologi-pendidikan/landasan-historis-pendidikan/.



EmoticonEmoticon