Monday, 22 August 2016

Pengelolaan Pendidikan



Pengelolaan Pendidikan
Karya: Rizki Siddiq Nugraha
pengelolaan pendidikan
Pengelolaan berasal dari kata bahasa Inggris management yang artinya suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi utama pengelolaan meliputi perencanaan (planing), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), pengawasan (supervisi), dan pengembangan (development). Perencanaan merupakan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pengorganisasian merupakan pengaturan suatu organisasi yang erat kaitannya dengan kepemimpinan. Pengarahan merupakan usaha memberi bimbingan, saran, perintah, arahan, atau intruksi kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Pengawasan berkaitan dengan usaha pemantauan kinerja supaya kinerja tersebut dapat terarah. Pengembangan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan. Untuk itu, pengelolaan merupakan proses yang berkesinambungan.
Dalam konteks pendidikan, pengelolaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Secara bahasa administrasi berasal dari bahasa Latin, yakni administrane yang artinya membantu atau melayani. Dengan kata lain, administrasi lebih luas daripada pengelolaan, namun pengelolaan sekaligus merupakan inti dari kegiatan administrasi yang bertugas melaksanakan semua kegiatan yang ditentukan pada tingkat administrasi. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan sebenarnya termasuk ke dalam salah satu kegiatan administrasi, sekaligus merupakan alat pelaksana dari administrasi.
Pengelolaan dapat ditinjau dari tiga pandangan, yakni:
1. Pengelolaan sebagai suatu sistem
Pengelolaan dipandang sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
2. Pengelolaan sebagai suatu proses
Pengelolaan sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Pengelolaan sebagai proses pemecahan masalah
Proses pengelolaan dalam praktiknya dapat dikaji dari proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh semua bagian yang ada di dalam organisasi.
Adapun landasan hukum pengelolaan pendidikan di Indonesia, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/V/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
Ruang lingkup pengelolaan merupakan batasan, wilayah, atau obyek pengelolaan. Adapun ruang lingkup dari pengelolaan pendidikan ini membahas mengenai:
1. Tata laksana sekolah
Hal ini meliputi:
a. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha.
b. Otoritas dan anggaran belanja keuangan sekolah.
c. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah.
d. Masalah perlengkapan dan perbekalan.
e. Keuangan dan pembukuan.
f. Korespondensi atau surat-menyurat.
g. Laporan bulanan, kuartalan, dan tahunan.
h. Masalah pengangkatan, pemindahan, penempatapan, dan pemberhentian pegawai.
i. Pengisian buku pokok, klapper, dan rapor.
2. Personel guru dan pegawai sekolah
Hal ini meliputi:
a. Pengangkatan dan penempatan tenaga guru.
b. Organisasi personel guru-guru.
c. Masalah kepagawaian dan kesejahteraan guru.
d. Rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru.
e. Penilaian kinerja guru.
f. Training dan up-greading guru.
3. Siswa
Hal ini meliputi:
a. Organisasi dan perkumpulan siswa.
b. Masalah kesehatan dan kesejahteraan siswa.
c. Pengukuran dan penilaian kemajuan siswa.
d. Bimbingan dan penyuluhan bagi siswa.
4. Supervisi pengajaran
Hal ini meliputi:
a. Usaha membangkitkan dan mengembangkan semangat guru-guru dan pegawai-pegawai tata usaha dalam menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.
b. Usaha mencari, mengembangkan, dan menggunakaan metode-metode baru dalam mengajar.
c. Mengupayakan dan mengembangkan kerja sama yang baik antara guru, siswa, dan pegawai tata usaha sekolah.
d. Mengusahakan cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran yang efektif.
e. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru.
5. Pelaksanaan pembinaan kurikulum.
Hal ini meliputi:
a. Merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dengan usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan serta pengajaran.
b. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber, dan metode-metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekolah.
c. Merubah, mengurangi, dan menambah isi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan pembaharuan pendidikan.
6. Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah
Hal ini meliputi:
a. Memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan.
b. Merencanakan, mengupayakan, dan menggunakan biaya pendirian gedung sekolah.
c. Menentukan jumlah dan luas ruangan kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan olahraga, podium, kebun sekolah, dan sebagainya yang disesuaikan komposisinya satu sama lain.
d. Cara-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas lainnya yang efektif dan produktif serta perawatan secara kontinyu.
e. Alat-alat perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran yang dibutuhkan.
7. Hubungan sekolah dengan masyarakat
Hal ini meliputi:
a. Hubungan sekolah dengan sekolah lain.
b. Hubungan sekolah dengan pemerintah setempat.
c. Hubungan sekolah dengan instansi lain.
d. Hubungan sekolah dengan masyarakat umum.
Berdasarkan uraian tersebut maka, keberadaan pengeloaan pendidikan ada untuk (1) mengetahui permasalahan pendidikan, (2) menyusun rencana dan merumuskan tujuan pendidikan, (3) mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan proses pendidikan, (4) acuan dalam penetapan anggaran pendidikan, dan (5) alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.


EmoticonEmoticon