Tuesday, 17 January 2017

Poin Inti Isi Kurikulum 2013 Revisi Tahun 2016



Poin Inti Isi Kurikulum 2013 Revisi Tahun 2016
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjelaskan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah menetapkan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada tiap jenjang pendidikan di Indonesia yang memuat isi, bahan, kajian serta cara penyampaian maupun penilaian yang digunakan. Kurikulum merupakan salah satu indikator penentu kualitas dari lulusan. Untuk itu, pada kurun waktu tertentu kurikulum selalu dievaluasi agar kemudian disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan manusia. Dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) juga secara teratur melakukan evaluasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan kurikulum.
Atas dasar itu, Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Juli tahun ajaran 2013-2014 mencanangkan untuk meberlakukan kurikulum 2013 secara terbatas yang merupakan hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 diharapkan mampu menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Dengan demikian, kurikulum 2013 diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum sebelumnya.
Seiring diberlakukannya kurikulum 2013, terdapat berbagai kendala yang muncul, diantaranya:
1. Tidak ada kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013.
2. Tidak ada evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang ditunjuk setelah setahun masa penerapan.
3. Kurikulum 2013 sudah ditetapkan di seluruh sekolah di bulan Juli 2014, sementara intruksi untuk melakukan evaluasi baru dibuat 14 Oktober 2014 (hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum 2013).
4. Penyeragaman tema, metode, isi pembelajaran, dan buku yang bersifat wajib di seluruh kelas sehingga terindikasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Ketidakselarasan penyusunan konten Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
6. Kompetensi spiritual dan sikap terlalu dipaksakan sehingga menganggu substansi keilmuan dan menimbulkan kebingungan dan beban administratif berlebih bagi guru.
7. Metode penilaian sangat kompleks dan menyita waktu sehingga membingungkan guru dan mengalihkan fokus dari memberi perhatian sepenuhnya pada siswa.
8. Ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013.
9. Ketergesa-gesaan penerapan menyebabkan ketidaksiapan penulisan, percetakan, dan peredaran buku sehingga menyebabkan berbagai permasalahan di ribuan sekolah berupa keterlambatan atau ketiadaan buku.
Kesemuaan hal tersebut yang dijadikan bahan pertimbangan keluarnya kebijakan penerapan kurikulum 2013 secara terbatas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2014 yang menyebutkan bahwa satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan kurikulum 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015, namun kurikulum tahun 2006 hanya dapat digunakan paling lama sampai tahun pelajaran 2019/2020. Sedangkan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan kurikulum 2013 yang kemudian disebut sebagai satuan pendidikan rintisan, namun satuan pendidikan rintisan diperbolehkan untuk berganti kurikulum dengan melapor kepada dinas pendidikan/provinsi/kota sesuai kewenangannya.
Selanjutnya pada tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melakukan revisi terhadap kurikulum 2013 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Secara umum isi kurikulum 2013 revisi 2016 memiliki 6 (enam) poin inti, sebagai berikut:

Referensi
Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum 2013.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


EmoticonEmoticon