Tuesday, 17 January 2017

Filsafat Pendidikan Pancasila



Filsafat Pendidikan Pancasila
Karya: Rizki Siddiq Nugraha
filsafat pendidikan pancasila
Filsafat pendidikan Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat ini merupakan tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan dan fungsi dasar negara sebagai sistem kenegaraan Republik Indonesia. Dengan kata lain, kesadaran memiliki, mewarisi, dan kebanggaan atas Pancasila sebagai dasar negara.
“Pancasila adalah dasar Negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanya dan dari segi materinya digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa” (Darmodiharjo, 1988, hlm. 17). Pancasila merupakan dasar negara yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya.
Menurut Muhammad Noor Syam (1984, hlm. 24) “sebelum manusia menyelidiki yang lain, manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu”. Pancasila sebagai filsafat memiliki abstrak umum dan universal. Abstrak disini bukanlah Pancasila sebagai filsafat yang secara operasional telah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila, sebagai berikut:
1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama mendasari sila-sila yang lainnya. Dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sila pertama terkandung dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yakni untuk menjadikan manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab
“Manusia yang ada di muka bumi ini mempunyai harkat dan martabat yang sama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan” (Darmodiharjo, 1988, hlm. 40). Pendidikan tidak membedakan usia, agama, dan tingkat sosial budaya. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam menuntut ilmu dan mendapatkan perlakuan yang sama.
3. Sila ketiga, persatuan Indonesia
Sila ini menegaskan bahwa tidak ada pembatasan dalam belajar. Seluruh rakyat Indonesia dapat menerima pendidikan sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk berpikir sebagai bekal hidup di masyarakat.
4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
Sila keempat mengandung makna demokrasi. Hal ini relevan dengan dunia pendidikan karena perlunya sikap menghargai orang lain dalam belajar. Jadi, dalam menyusun pendidikan memerlukan ide atau gagasan dari berbagai pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat.
5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada sistem pendidikan nasional, adil diartikan secara luas mencakup seluruh aspek pendidikan yang ada. Selain itu, adil dalam pelaksanaan pendidikan, keseimbangan antara ilmu agama dan umum, serta pendidikan tidak membeda-bedakan siswa.
Kesesuaian hubungan negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat. Landasan sila-sila Pancasila yakni Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai sebab dan negara sebagai akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan.
Pancasila dengan teorinya selaras, serasi, dan seimbang. Pancasila mengakui kebenaran pengetahuan rasio maupun pengalaman dapat menjadi sumber pengetahuan. Rasio sebagai pengolah pengetahuan. Selain itu, pengetahuan yang benar dapat datang dari intuisi dan perasaan. Manusia sebagai makhluk religius mengakui adanya Tuhan. Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan yakni Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila tersebut.
Pada filsafat pendidikan Pancasila terdapat tiga tingkatan nilai, yakni nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar dari Pancasila ialah nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai pesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai instrumental ialah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan dieksplisitkan dalam peraturan dan mekanisme negara. Nilai praktis ialah yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan.
Tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan penjabaran dari landasan ideal dan konstitusional dari Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai dari Pancasila sebagai hasil pemikiran kritis, komprehensif, dan kontemplatif serta pengalaman sejarah yang penting memiliki nilai yang tidak hanya bersifat universal dari masing-masing silanya, namu juga memiliki makna integral yang lebih dalam bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara integral memberi makna, arah, dan tujuan pendidikan bangsa Indonesia yang mencakup Ketuhanan, kemanusiaan, pesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Secara utuh, tujuan pendidikan ini ingin mencapai taraf kualitas manusia seutuhnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Tujuan pendidikan tersebut secara esensial dimanifestasikan dalam segala bentuk tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan institusional (kelembagaan), tujuan pendidikan kurikuler (kurikulum), maupun tujuan pendidikan instruksional (pembelajaran).
Tujuan pendidikan institusional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan jenis pendidikan yang dialaminya. Secara umum jenis pendidikan ini terbagi menjadi tiga, yakni informal, nonformal, dan formal. Adapun jenis pendidikan formal meliputi pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, keagamaan, akademi, dan pendidikan profesi. Pendidikan nonformal memiliki jenis meliputi kursus, pendidikan masyarakat, pendidikan politik, pendidikan kepemudaan, pendidikan keorganisasian, dan lain sebagainya.
Tujuan pendidikkan kurikuler memiliki fungsi mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan vokasional dari jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang ditempuh.
Tujuan intruksional merupakan tujuan yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran selesai. Tujuan ini erat kaitannya dengan perubahan tingkah laku, khususnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Filsafat pendidikan Pancasila mengisyaratkan tiga pola tingkah laku guru yang diharapkan yang berawal dari pendapat Ki Hajar Dewantara, sebagai berikut:
1. Ing ngarso sung tulada.
2. Ing madya mangon karsa.
3. Tut wuri handayani.
Ing ngarso sung talada memiliki makna bahwa guru tidak sekedar harus memberi contoh, namun lebih mendalam sebagai pemimpin, yakni menjadi figur teladan yang patut ditiru, dan memiliki kemampuan serta kepribadian utuh dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
Ing madya mangun karsa memiliki arti bila guru bersama siswa hendaknya berpartisipasi aktif secara konstruktif. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mitra kerja dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru menempatkan diri sebagai anggota belajar dan memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.
Tut wuri handayani berarti dari belakang guru berperan sebagai pendorong yang memberikan kekuatan pada siswa dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, guru berperan sebagai motivator, fasilitator, supervisor, dan moderator dalam pembelajaran. Sebagai motivator, guru memberikan dorongan agar siswa tambah semangat dan senang dalam belajar. Sebagai fasilitator, guru berperan sebagai penyedia kemudahan atau memfasilitasi terjadinya aktivitas belajar, dan menciptakan suasana serta kondisi yang kondusif untuk belajar. Sebagai supervisor, guru mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam tujuan pembelajaran. Sebagai moderator, guru berperan sebagai pengatur lalu lintas yang memudahkan siswa belajar serta siswa mengetahui arah tujuan yang akan dicapai.
Peranan peserta didik akan mendukung terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara efektif, apabila peranan tersebut memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan sendiri sebagai proses kemandirian, menciptakan kreativitas, belajar hidup berdemokrasi, dan bertanggung jawab.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Pancasila merupakan azas pendidikan nasional yang menjadi basis pendidikan dan tenaga kependidikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap filsafat pendidikan Pancasila merupakan kewajiban yang berdampak langsung terhadap wawasan teoritik dan praktik pendidikan di Indonesia.

Referensi
Darmodiharjo, D. (1988). Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.
Syam, M. N. (1984). Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


EmoticonEmoticon