Saturday, 12 November 2016

Sekolah Berbasis Pengembangan Produktivitas Potensi Daerah Desa 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal)



Sekolah Berbasis Pengembangan Produktivitas 
Potensi Daerah Desa 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha
Sekolah Berbasis Pengembangan Produktivitas Potensi Daerah Desa 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal)
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memasuki usia 71 tahun terhitung sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Setiap negara termasuk negara Indonesia tentunya memiliki tujuan, yakni mensejahterakan seluruh rakyatnya. Tujuan luhur ini tergambar dalam teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat salah satunya melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM suatu negara dihitung berdasarkan data angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mewakili bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili bidang ekonomi. Dilansir dari nationalgeographic.co.id berdasarkan data laporan indeks pembangunan manusia 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684” (Tanpa nama, 2016). Data ini cukup menggambarkan posisi kesejahteraan Indonesia di mata dunia.
Pengembangan bidang pendidikan telah menjadi salah satu fokus utama negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan. APBN 2016 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan negara Indonesia tercatat sebesar 49,2 triliun berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Anggaran Republik Indonesia (Tanpa nama, 2016).
Pencapaian keberhasilan pelaksanaan pendidikan di suatu negara dapat diukur dari angka rata-rata lama sekolah. Dilansir dari litbang.kemendikbud.go.id “rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah 7,9 tahun” (Tanpa nama, 2014). Angka ini tentu masih jauh dari target pendidikan Indonesia, yakni wajib belajar 12 tahun. Hal ini juga mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran pendidikan Indonesia perlu didukung dengan program pengembangan pelaksanaan pendidikan yang tepat sasaran, guna mendongkrak angka rata-rata lama sekolah pendidikan Indonesia sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan di Indonesia.
Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Beberapa desa di Indonesia dilabeli dengan istilah desa 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Desa 3T merupakan kawasan pedesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana infrastruktur, aksebilitas, atau terisolasi kondisi geografis sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan tersebut. Oleh sebab itu, desa 3T perlu memiliki perhatian khusus dari pemerintah dan seluruh masyarakat di Indonesia.
Baca, tulis, dan hitung merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Kemampuan dasar tersebut dipelajari secara formal di sekolah. Berbagai permasalahan terjadi pada pelaksanaan pendidikan sekolah di kawasan desa 3T, diantaranya: (1) akses jalan ke sekolah yang jauh dan sulit ditempuh, (2) keterbatasan sarana dan prasarana, (3) kurangnya kualitas mutu pendidikan, dan (4) paradigma masyarakat bahwa sekolah tidak begitu penting.
Pemerintah Indonesia senantiasa menggagas berbagai program solusi guna mewujudkan pemerataan pelaksanaan pendidikan di desa 3T. Dilansir dari netralnews.com “APBN 2016 mengucurkan dana sekitar 1,012 triliun untuk pembangunan desa terpencil di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur...” (Marcel Rombe Baan, 2016). Pembangunan ini berupa pembangunan akses jalan dan pembangunan gedung sekolah. Selain itu, program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) merupakan solusi peningkatan kualitas mutu pendidikan di daerah desa 3T. Program ini menjadi jawaban dari permasalahan kurangnya penyebaran guru yang berkualitas di daerah desa 3T. Namun, kesemuaan upaya tersebut seolah belum cukup untuk mengentaskan kesenjangan pendidikan di daerah desa 3T. Faktanya jumlah desa 3T sampai saat ini tercatat masih sangat banyak berdasarkan data dari Suprayoga Hadi (2015, hlm. 5) dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Problematika pendidikan di daerah desa 3T semakin kompleks dengan adanya paradigma masyarakat desa 3T yang beranggapan bahwa sekolah tidak begitu penting. Fasilitas sekolah gratis seolah tidak cukup untuk menarik minat orang tua agar menyekolahkan anaknya. Anggapan bahwa bekerja lebih menghasilkan daripada sekolah masih melekat pada orang tua khususnya di daerah desa 3T. Himpitan kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama tumbuh-kembangnya paradigma tersebut. Dampaknya dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah pada suatu daerah. Contohnya angka rata-rata lama sekolah di provinsi Papua, yakni 6,1 pada tahun 2012 (Sumedi Andono Mulyo, dkk., 2013, hlm. 7-7). Artinya, rata-rata penduduk Papua tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Maka, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh stakeholder, dalam hal ini yakni instansi sekolah untuk merubah paradigma tersebut agar anak di desa 3T dapat bersekolah sebagai modal dasar dalam menghadapi perkembangan zaman.
Sejatinya, sekolah merupakan sarana tempat untuk belajar. Dalam konteks ini, siswa belajar untuk bekal hidup di masyarakat. Untuk itu, kurikulum sebagai acuan pelaksanaan pendidikan di sekolah seyogyanya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, kurikulum juga berperan sebagai jembatan penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan program pelaksanaan pendidikan di sekolah.
Fenomena berkembangnya paradigma masyarakat desa 3T bahwa bekerja lebih menghasilkan daripada sekolah merupakan kegagalan penyesuaian kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan masyarakat desa 3T secara umum yakni terlepas dari himpitan ekonomi berupa pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan. Dengan demikian, kondisi ini membuat para orang tua di daerah desa 3T lebih menghendaki anaknya untuk membantu bekerja.
Fokus utama gagasan dalam penyelesaian permasalahan ini, yakni menciptakan figur sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa 3T. Sekolah di daerah desa 3T tidak cukup hanya berperan sebagai pusat tempat belajar, melainkan berperan juga sebagai pusat pengembangan produktivitas potensi daerah desa 3T. Artinya, selain fasilitas belajar, siswa juga mendapatkan program ekstra berupa keterampilan khusus yang langsung dipraktikan melalui sistem ‘magang’. Nantinya, siswa akan mendapatkan penghasilan dari program magang tersebut. Jadi, siswa dapat membantu ekonomi orang tuanya, namun tetap berada pada lingungan pendidikan di sekolah.
Bentuk nyata program ini akan beragam, disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah desa 3T. Misalnya, Desa Bahamyeti yang terletak dibalik pegunungan di Papua Barat. Potensi daerah ini berupa perkebunan buah-buahan dan ternak hewan. Maka, sekolah di daerah ini lebih cocok membuat program magang bagi siswa, berupa berkebun dan beternak. Contoh lain, Desa Wayasipang yang terletak di pesisir pantai Maluku Utara. Potensi daerah ini berupa kekayaan laut ikan dan terumbu karang. Maka, sekolah di daerah ini lebih cocok membuat program magang bagi siswa, berupa tambak ikan dan pemberdayaan terumbu karang.
Hasil akhir dari gagasan ini adalah setiap anak di nusantara termasuk di daerah desa 3T dapat bersekolah minimal sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan tujuan pendidikan pemerintah Indonesia, yakni wajib belajar 12 tahun. Lebih luas, hal ini akan mendongkrak angka rata-rata lama sekolah pendidikan Indonesia sekaligus sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Referensi
Andono, S. M., dkk. (2013). Pembangunan Daerah dalam Angka 2013. Jakarta: BAPPENAS.
Hadi, S. (2015). Program Pengembangan Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019: Target dan Lokasi Prioritas. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Rombe, M. B. (2016). Pemerintah Bangun Desa Terpencil Kaltim Rp1,012 Triliun. [Online]. Diakses dari: http://www.netralnews.com/news/kesra/read/7426/pemerintah.bangun.desa.terpencil.kaltim.rp1012.triliun.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
_____. (2016). UNDP: Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Alami Kemajuan. [Online]. Diakses dari: http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/undp-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-alami-kemajuan.
_____. (2016). Informasi APBN 2016. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Republik Indonesia.
_____. (2014). Kemendikbud Dongkrak Rata-Rata Lama Sekolah. [Online]. Diakses dari: http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/index-berita-bulanan/2014/berita-bulan-januari-2014/612-kemdikbud-dongkrak-rata-rata-lama-sekolah.

Esai ini telah diikutsertakan pada kegiatan Gelora Esai Nasional 2016
 


EmoticonEmoticon