Monday, 5 December 2016

Perbedaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)



Perbedaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Kebijakan moratorium Ujian Nasional (UN) dalam rapat kerja Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy dengan Komisi X DPR RI Kamis 1 Desember 2016 memunculkan wacana UN akan digantikan dengan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk mengukur pencapaian akhir belajar siswa tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP) dan sederajat serta Sekolah Menengah Atas dan sederajat.
Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menyatakan salah satu rencana moratorium UN karena membawa pelajar dalam orientasi belajar yang salah. Selain itu, selama ini UN hanya menguji ranah kognitif atau beberapa mata pelajaran saja. Orientasi berlebih pada UN akan membuat sekolah cenderung memperhatikan mata pelajaran yang di UN-kan. UN juga membutuhkan biaya dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar. Di samping itu, hasil UN tidak memiliki dampak nyata bagi peserta UN atau terkait dengan kelulusan. Hasil UN belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan. Bentuk UN selama ini dinilai kurang mampu mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh. Soal UN fokus pada pilihan ganda sehingga menjauhkan siswa dari metode pembelajaran yang bersifat kritis.
Pergantian sistem ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan efektifitas pergantian sistem ini dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Sedangkan beberapa pihak lainnya berpandangan bahwa penggantian UN dengan UASBN ini sebagai terobosan baru karena kebijakan UN selama ini diterapkan pemerintah masih memunculkan berbagai polemik dalam penerapannya.
Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) membagi UASBN menjadi dua konten, yakni 75% bermuatan lokal dan 25% bermuatan nasional. 25% soal bermuatan nasional untuk UASBN ini akan menjadi model pengukuran capaian para pelajar secara nasional. Kemdikbud bersama Balitbang, Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Dikdasmen, dan PAUD Dikmas memberikan kewenangan pada BNSP untuk menyusun kisi-kisi UASBN. Kisi-kisi tersebut akan diberikan kepada pemerintah daerah sebagai patokan dalam menyusun soal melalui Dewan Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota. Di sisi lain, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) bertugas untuk berkoordinasi dan melakukan pengawasan penyelenggaraan UASBN di setiap daerah. Selanjutnya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) memberikan pembinaan pada Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk mengembangkan soal dan mengelola hasil ujian bahkan KKG dan MGMP dapat menjadi bagian dari penyusunan soal-soal.
Berikut penjabaran perbedaan antara UN dan UASBN:
1. Ruang lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan UN dan UASBN berbeda. UN dilaksanakan secara nasional (sentralisasi) sedangkan UASBN berlaku sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah masing-masing (desentralisasi), namun tetap berpatokan pada standar nasional.
2. Jumlah mata pelajaran
Dalam UN hanya terdapat beberapa mata pelajaran tertentu yang di UN-kan, sedangkan UASBN semua mata pelajaran masuk dalam daftar mata pelajaran untuk UASBN (kecuali mata pelajaran muatan lokal yang belum dipastikan masuk UASBN).
3. Jenis soal
Pada UN jenis soal yang digunakan adalah pilihan ganda, sedangkan UASBN menggunakan jenis soal pilihan ganda dan esai.
4. Tingkat kesukaran
Pada UN tingkat kesukaran sama secara nasional, sedangkan UASBN memungkinkan tingkat kesukaran soal antara suatu daerah dengan daerah lain berbeda, namun tetap tidak boleh berada di bawah standar nasional.
5. Pengelolaan
Selama ini UN dikelola oleh pemerintah pusat, maka pada UASBN pemerintah daerah diberi mandat untu mengelola ujian, namun tetap dalam koordinasi pemerintah pusat.


EmoticonEmoticon