Thursday, 30 November 2017

Filsafat Pendidikan Liberalisme



Filsafat Pendidikan Liberalisme
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Filsafat Pendidikan Liberalisme

Liberal memiliki arti bersifat bebas, berpandangan bebas, luas, dan terbuka. Liberal berangkat dari keyakinan bahwa memang ada masalah di masyarakat tetapi bagi mereka pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat, sehingga tugas pendidikan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, “kaum liberal selalu berusaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar dunia pendidikan dengan cara memecahkan masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan” (Fakih dan Raharjo, 2002, hlm. 8-9).
Paradigma ideologi pendidikan liberal dapat diartikan sebagai model dalam teori ilmu pengetahuan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat yang sesuai dengan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik yang bebas berpandangan luas dan terbuka. Paradigma liberal berangkat dari keyakinan bahwa tidak ada masalah dalam sistem yang berlaku di tengah masyarakat, masalahnya terletak pada mentalitas, kreativitas, motivasi, keterampilan teknis, serta kecerdasan anak didik.
Prinsip-prinsip dasar ideologi pendidikan liberal menurut O’neill (2008, hlm. 355-356), sebagai berikut:
1. Seluruh kegiatan belajar adalah pengetahuan personal melalui pengalaman personal (relatifisme psikologi).
2. Seluruh hasil kegiatan belajar bersifat subjektif dan selektif (subjektifisme).
3. Seluruh hasil kegiatan belajar berakar pada keterlibatan pengertian inderawi (empirisme, behaviorisme, materialisme, dan empirisme biologis).
4. Seluruh hasil kegiatan belajar didasari proses pemecahan masalah aktif dalam pola coba dan salah (trial and error) (pragmatisme dan instrumentalisme).
5. Cara belajar terbaik diatur oleh penyelidikan kritis yang diarahkan oleh perintah-perintah eksperimental yang mencirikan metode ilmiah dan pengetahuan terbaik adalah yang paling selaras dengan pembuktian ilmiah yang sudah dianggap sahih sebelumnya (eksperimentalisme filosofis dan eksperimentalisme ilmiah).
6. Pengalaman paling dini adalah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya dan karena itu juga paling penting artinya (psikologis developmentalitis).
7. Kegiatan belajar diarahkan dan dikendalikan oleh konsekuensi-konsekuensi emosional dari perilaku (hedonisme psikologi).
8. Sifat-sifat hakiki dan isi pengalaman sosial mengarahkan dan mengendalikan sifat-sifat hakiki dan isi pengalaman personal, dengan begitu juga mengarahkan dan mengendalikan pengetahuan personal (relatifisme budaya).
9. Penyelidikan kritis dari jenis yang memiliki arti penting hanya bisa berlangsung dalam masyarakat yang terbuka dan demokratis yang memiliki komitmen terhadap ungkapan umum pemikiran dan perasaan individual (demokrasi sosial).
10. Jika dalam kondisi-kondisi yang optimal, anak yang berpotensi rata-rata dapat menjadi efektif secara personal dan bertanggung jawab secara sosial.
Prinsip-prinsip dasar tersebut, secara ringkas dapat dikatakan bahwa manusia dalam mencari kesenangan dan kebahagiaan menuntut adanya perilaku efektif. Perilaku efektif menuntut adanya pemikiran efektif, dengan menggunakan kecerdasan terlatih yang didasarkan pada ilmu pengetahuan serta nalar. Ilmu dan nalar menuntut adanya kebudayaan yang mendukung. Sedangkan budaya yang mendukung harus disertai nilai-nilai moral kemanusiaan (kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan sebaginya). “Semua itu akan menimbulkan kenikmatan dan kebahagiaan dalam sebuah pola sinergisme positif” (O’neill, 2008, hlm. 352).
Liberalisme pendidikan merupakan salah satu aliran dalam pendidikan dewasa ini yang mulai menjadi mindset berpikir dalam memahami makna dari pendidikan itu sendiri baik dikaji dari makna filosofis maupun makna normatif. Berkaitan dengan pendidikan, kaum liberal beranggapan bahwa persoalan pendidikan terlepas dari persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, kaum liberal berusaha menyesuaikan pendidikan dengan keadaan ekonomi dan politik di luar pendidikan yaitu dengan menyelesaikan masalah yang diarahkan pada penyesuaian atas sistem dan struktur sosial yang berjalan. Hal yang lebih diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari proses belajar mengajar sendiri, fasilitas dan kelas yang baru, modernisasi peralatan sekolah, dan penyeimbangan rasio guru-siswa. Selain itu, “berbagai investasi untuk meningkatkan metodologi pengajaran dan pelatihan yang lebih efisien dan partisipatif, seperti kelompok dinamik (group dynamics), learning by doing, experimental learning, dan sebagainya” (Fakih dan Raharjo, 2002, hlm. 14).
Kaum liberal beranggapan bahwa masalah masyarakat dan pendidikan adalah dua masalah yang berbeda. Mereka tidak melihat hubungan pendidikan dalam struktur kelas dan dominasi politik dan budaya serta diskriminasi gender pada masyarakat luas. Pendidikan justru dimaksudkan sebagai “media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik” (Fakih dan Raharjo, 2002, hlm. 14). Pendekatan liberal ini yang mendominasi segenap pemikiran tentang pendidikan yang berarti berbagai macam pelatihan. Akar dan pendidikan ini adalah liberalisme, yakni suatu pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak, dan kebebasan (freedom), serta mengidentifikasi masalah dan upaya perubahan sosial demi menjaga stabilitas jangka panjang.
Tradisi liberal telah mendominasi konsep pendidikan hingga saat ini. Pendidikan liberal menjadi bagian dari globalisasi ekonomi liberal kapitalisme. Pada konteks lokal, paradigma pendidikan liberal telah menjadi bagian dari sistem developmentalisme, di mana sistem tersebut ditegakkan pada suatu asumsi bahwa akar underdevelopment karena rakyat tidak mampu terlibat dalam sistem kapitalisme. Pendidikan harus membantu peserta didik untuk masuk dalam sistem tersebut, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam kompetisi pada sistem kapitalis.

Referensi
Fakih, M., & Raharjo, T. (2002). Pendidikan yang Membebaskan. [Online]. Diakses dari: http://www.fppm.org/info/Anda/pendidikan/yang/membebaskan.htm
O’neill, W. F. (2008). Ideologi-Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.


EmoticonEmoticon