Sunday, 19 August 2018

Penugasan Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah


Penugasan Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Penugasan Kepala Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau sekolah Indonesia di luar negeri.
Guru dapat menjadi bakal calon kepala sekolah apabila memenuhi syarat berikut:
1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B.
2. Memiliki sertifikat pendidik.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c.
4. Pengalaman mengajar paling singkat enam (6) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat tiga (3) tahun.
5. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah “baik” selama dua (2) tahun terakhir.
6. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat dua (2) tahun.
7. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
8. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana.
10. Berusia paling tinggi 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah.
Dinas provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenagannya menyusun proyeksi kebutuhan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yang diperinci per satu (1) tahun. Dinas provinsi, kabupaten/kota juga melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu lima (5) tahun yang diperinci per satu (1) tahun. Dinas provinsi, kabupaten/kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu menyiapkan calon kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan calon kepala sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan.
Penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan melalui tiga tahap berikut:
1. Pengusulan bakal calon kepala sekolah.
2. Seleksi bakal calon kepala sekolah.
3. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
Pengusulan bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan dilakukan oleh:
1. Kepala sekolah dapat mengusulkan guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon kepala sekolah kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Guru pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah kepada kepala dinas provinsi, kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari kepala sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru bersangkutan bertugas.
Seleksi bakal calon kepala sekolah dilakukan dalam dua (2) tahap:
1. Seleksi administrasi
Seleksi administrasi merupakan penilaian dokumen, meliputi:
a. Fotokopi ijazah kualifikasi akademik.
b. Fotokopi sertifikat pendidik.
c. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah.
d. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi guru bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
e. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
f. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam dua (2) tahun terakhir.
g. Fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah.
h. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah.
i. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang.
j. Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana.
k. Surat rekomendasi dari kepala sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Seleksi substansi
Seleksi substansi dilaksanakan setelah bakal calon kepala sekolah lolos seleksi administrasi. Seleksi substansi merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS). Hasil seleksi substansi disampaikan oleh LPPKS  kepada dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang mengajukan bakal calon kepala sekolah.
Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah diikuti oleh bakal calon kepala sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi. LPPKS dalam hal melaksanakan pendidikan dan pelatihan dapat berkerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan persetujuan Direktur Jenderal. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Bakal calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal. Bakal calon kepala sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah paling banyak dua (2) kali.
Pengangkatan kepala sekolah dilaksanakan bagi calon kepala sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Proses pengangkatan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
Penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan periodisasi. Setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu empat (4) tahun. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak tiga (3) kali masa periode atau paling lama 12 tahun. Penugasan kepala sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit dua (2) tahun dan paling lama dua (2) masa periode atau delapan (8) tahun. Apabila hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “baik”, kepala sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya. Kepala sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya dapat ditugaskan kembali sebagai guru. Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
Adapun beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan delapan (8) standar nasional pendidikan.
Penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun. Penilaian prestasi kerja kepala sekolah, meliputi sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran. Penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu delapan (8) standar nasional pendidikan. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilaksanakan oleh kepala dinas provinsi, kabupaten/kota atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh pengawas sekolah.
Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
1. Mengundurkan diri.
2. Mencapai batas usia pensiun guru.
3. Diangkat pada jabatan lain.
4. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya.
5. Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “baik”.
7. Tugas belajar enam (6) bulan berturut-turut atau lebih.
8. Menjadi anggota partai politik.
9. Menduduki jabatan negara.
10. Meninggal dunia.

Referensi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.


EmoticonEmoticon