Monday, 10 September 2018

Pemilihan Umum 1971 (Masa Orde Baru)


Pemilihan Umum 1971 (Masa Orde Baru)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

pemilu 1971

Pemilihan Umum 1971 merupakan hasil persiapan yang telah dilaksanakan oleh Orde Baru sejak tahun 1966. Pada ketetapan No XI/MPRS/1966 telah dinyatakan pertimbangan-pertimbangan konstitusional yang mendasarinya dijabarkan oleh Moertopo (1974, hlm. 63), yakni “(1) negara republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam asas Pancasila dan UUD 1945, (2) untuk pelaksanaan asas kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan pemilihan umum, (3) hingga kini lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk dengan pemilihan umum, (4)  akibat daripada belum terbentuknya tersebut dengan pemilihan umum, kehidupan demokrasi Indonesia belum berjalan lancar, (5) dalam rangka kembali pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, perlu segera dibentuk lembaga-lembaga dalam pemilihan umum”.
Pada pemilihan umum 1971 para pemimpin partai mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kedudukan sebagai wakil rakyat. “Kelompok mahasiswa dan kekuatan pro Orde Baru baik sipil atau militer memanfaatkan pemilihan umum sebagai alat untuk memulai penyusunan kembali sistem kepartaian secara menyeluruh” (Liddle, 1992, hlm. 194).
Di dalam menghadapi pemilihan umum, persiapan-persiapan mulai dilakukan pada tanggal 23 Mei 1970 presiden dengan surat keputusan No. 43 menetapkan organisasi-organisasi yang ikut serta dalam pemilihan umum dan anggota-anggota DPR/DPRD. Partai-partai tersebut, antara lain: “Partai Murba, Partai Nahdhatul Ulama, Partai Islam Persatuan Tarbiyah, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Golongan Karya” (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993, hlm. 427).
Hasil pemilihan muncul sebagai kejutan besar bagi sejumlah pemimpin partai. Golongan Karya memenangkan 62,8% suara (227 kursi) sementara Partai Nahdhatul Ulama meraih 18% suara (58 kursi), dan Partai Nasional Indonesia meraih 6,93% suara (20 kursi).
Pada pemilihan umum 1971, partai pemerintah, Golongan Karya, memenangkan 227 kursi. Bersama dengan 100 anggota yang diangkat pemerintah, pemerintah memiliki sekitar 327 kursi dari 460 kursi yang tersedia. Karena proporsi suara pemerintah yang besar sekali, Golongan Karya dapat mengusulkan dan menyetujui sebagian besar rancangan Undang-Undang. Dalam rangka mengawasi DPR, tidaklah cukup untuk hanya bersandar pada anggota-anggotanya yang diangkat. Pemerintah harus menempatkan wakil-wakilnya di DPR melalui pemilihan umum berkala. “Untuk menjamin kemenangan Golongan Karya dalam pemilu-pemilu mendatang, pemerintah bermaksud memperbaiki Golongan Karya untuk membuatnya lebih efektif” (Suryadinata, 1992, hlm. 48). “Kemenangan Golongan Karya pada pemilu 1971 merupakan bukti perkiraan-perkiraan yang telah dapat diperhitungkan sebelumnya, satu dan lain hal karena rakyat yang selama ini telah dikecewakan oleh partai-partai politik benar-benar menaruh harapan pada Golongan Karya” (Moertopo, 1977, hlm. 82).

Referensi
Liddle, R. (1992). Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik. Jakarta: LP3ES.
Moertopo, A. (1974). Strategi Politik Nasional. Jakarta: CSIS.
Moertopo, A. (1977). Golkar Sangat Dibutuhkan untuk Pembangunan Bangsa. Jakarta. Suara Karya.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1993). Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.
Suryadinata, L. (1992). Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik. Jakarta: Gramedia.


EmoticonEmoticon