Friday, 21 December 2018

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja


Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

PPPK

Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, meliputi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT). Selain jabatan tersebut, Menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, namun bukan merupakan jabatan struktural, melainkan menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah.
Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan ini dilakukan untuk jangka waktu lima tahun yang diperinci per satu tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS). Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari instansi pemerintah yang akan dilamar. Penyampaian semua persyaratan pelamaran diterima paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas dua tahap, yakni:
1. Seleksi administrasi
Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Panitia seleksi pengadaan PPPK melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima. Panitia seleksi pengadaan PPPK harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Di dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.
2. Seleksi kompetensi
Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikat profesi dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat. Seleksi kompetensi teknis untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat. Di dalam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan pada instansi pemerintah. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.
Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil hasil seleksi. Pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK. Keputusan PPK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan nomor induk PPPK. Penerbitan nomor induk PPPK diterima oleh PPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian.
Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK. Pejabat yang berwenang menyampaikan kelengkapan administrasi kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN).
PPPK yang diangkat dalam JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu wajib menandatangani perjanjian kerja pada saat pelantikan. Perjanjian kerja ini paling kurang memuat: (1) tugas, (2) target kinerja, (3) masa perjanjian kerja, (4) hak dan kewajiban, (5) larangan, dan (6) sanksi.
Kinerja PPPK dinilai berdasarkan penilaian kinerja PPPK. Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Penilaian ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian kinerja PPPK  berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing. Penilaian ini dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepata tim penilai kinerja PPPK, dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persutujuan PPK.
PPPK diberi gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan ini berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
Di dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. Di dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.
PPPK yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat  diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian: (1) tanda kehormatan, (2) kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan/atau (3) kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
2. Meninggal dunia.
3. Atas permintaan sendiri.
4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK.
5. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
1. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan tidak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana.
2. Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat.
3. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan tidak hormat karena:
1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: (1) jaminan hari tua, (2) jaminan kesehatan, (3) jaminan kecelakaan kerja, (4) jaminan kematian, dan (5) bantuan hukum. Perlindungan ini dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
Setiap PPPK berhak mendapatkan cuti. Cuti yang dimaksud terdiri atas:
1. Cuti tahunan
PPPK yang telah bekerja paling sedikit satu tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya atas hak cuti tahunan adalah 12 hari kerja. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan dalam hal:
a. Ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia.
b. Salah seorang anggota keluarga dimaksud meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak anggota keluarganya yang meninggal.
c. Melangsungkan perkawinan pertama.
Lamanya hak atas cuti tahunan pada kasus berikut paling lama enam hari kerja.
PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
2. Cuti sakit
Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit. PPPK yang sakit lebih dari satu hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 hari berkah atas cuti sakit, dengan ketentuan dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama satu bulan. PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu satu bulan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.
PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama satu setengah bulan. Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit karena mengalami gugur kandungan, PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.
PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Cuti melahirkan
Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK, PPPK berhak atas cuti melahirkan. Lamanya cuti melahirkan diberikan paling lama tiga bulan.
PPPK yang menggunakan cuti melahirkan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan.
4. Cuti bersama
Cuti bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS. PPPK yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Referensi
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


EmoticonEmoticon