Thursday, 27 December 2018

Sejarah Berdirinya Koperasi di Indonesia


Sejarah Berdirinya Koperasi di Indonesia
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

koperasi indonesia

Pada masa penjajahan Belanda diberlakukan culturstelsel, yakni sistem tanam paksa yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas tanaman ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Sistem ini tentunya mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama bagi para petani dan golongan bawah. Hal tersebut menimbulkan gagasan dari seorang Patih Purwokerto Raden Ario Wiriaatmadja (1985) untuk mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri dan orang kecil dalam membantu mengatasi kemelaratan rakyat. Didirikan juga rumah-rumah gadai, lumbung desa, dan bank-bank desa.
Raden Ario Wiriaatmadja memiliki inisiatif untuk menolong para pegawai yang menderita karena terjerat oleh para rentenir dengan pinjaman bunga tinggi. Raden Ario Wiriaatmadja mendirikan Bank Pertolongan Tabungan, yang konsepnya mirip dengan koperasi kredit modal. Cita-citanya dilanjutkan oleh De Wolfvan Westerrode (seorang asisten Presiden Belanda), ketika ia cuti berhasil mengunjungi Jerman dan mengusulkan pengubahan nama Bank Pertolongan Tabungan menjadi Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian. Dengan adanya pergantian nama tersebut, maka bukan hanya pegawai negeri yang perlu dibantu, melainkan juga para petani. De Wolfvan Westerrode juga mengusulkan perubahan jenis badan usaha, dari bank menjadi koperasi, dan usul untuk mendirikan lumbung untuk setiap desa agar para petani dapat menyimpan hasil panen pada musim panen dan memberikan pinjaman pada musim paceklik. Ia berusaha menjadikan lumbung tersebut sebagai koperasi kredit padi.
Meski begitu pemerintah Belanda memiliki pendirian lain, dengan membentuk lumbung desa yang baru, bank-bank desa, rumah gadai, dan “Centale Kas” yang sekarang berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Adapun alasan pembentukan koperasi belum bisa dilaksanakan pada masa penjajahan Belanda karena:
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi tersebut akan digunakan kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan tersebut.
Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai menyebar ke masyarakat, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian, sebagai berikut:
1. Pada tahun 1915 diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915.
b. Pada tahun 1927 diterbitkan peraturan kembali, yakni Peraturan Perkumpulan Koperasi bagi Golongan Bumiputra Nomor 91 Tahun 1927. Peraturan ini diberlakukan bagi golongan Bumiputra.
c. Pada tahun 1933 ditetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933. Peraturan ini diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat.
Pada tahun 1908 lahir perkumpulan Budi Utomo, didirikan oleh Raden Soetomo yang pada programnya memanfaatkan sektor perkoperasian untuk menyejahterakan rakyat miskin, dimulai dengan koperasi industri kecil dan kerajinan. Ketetapan Kongres Budi Utomo di Yogyakarta antara lain adalah memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan rakyat melalui pendidikan, serta mewujudkan dan mengembangkan gerakan berkoperasi. Didirikan juga “Toko Adil” sebagai langkah pertama pembentukan koperasi konsumsi.
Pada Tahun 1915 lahir Undang-Undang Koperasi pertama: “Verordening Op De Cooperative Vereenigining”, yang bunyinya sama dengan Undang-Undang bagi rakyat Indonesia. Anggaran dasar koperasi tersebut harus dalam Bahasa Belanda dan dibuat di hadapan notaris.
Pada tahun 1927 dibuat kembali peraturan “Regeling Inlandschhe Cooperatieve” dan dibentuknya Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1929 didirikan Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.
Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Kemudian Jepang mendirikan koperasi “Kumiyai”. Awalnya koperasi yang didirikan ini berjalan sesuai rencana, namun di kemudian hari adanya perubahan drastis mengenai fungsi koperasi tersebut didirikan, yakni menjadi alat Jepang untuk menggeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia.
Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Pada tahun 1960 dengan Inpres Nomor 2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Inpres Nomor 3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran media massa, yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.
Lalu pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI). Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 tahun 1965 di Jakarta.
Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN). Pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai gantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). Pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia hingga sekarang. Masuk tahun 2000-an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.


EmoticonEmoticon