Monday, 14 January 2019

Program Indonesia Pintar (PIP)


Program Indonesia Pintar (PIP)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

kartu indonesia pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik peserta didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.
Tujuan dari program ini adalah untuk membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Biaya personal pendidikan dimaksud meliputi:
1. Membeli buku dan alat tulis.
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, atau sejenisnya).
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah.
4. Uang saku peserta didik.
5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal.
6. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/penempatan kerja.
Peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran, dengan rincian:
1. Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Paket A:
a. Peserta didik kelas I, II, III, IV, dan V semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 450.000,00.
b. Peserta didik kelas VI semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 225.000,00.
c. Peserta didik kelas I semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 225.000,00.
d. Peserta didik kelas II, III, IV, V, dan VI semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 450.000,00.
e. Peserta didik Paket A diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 450.000,00.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Paket B:
a. Peserta didik kelas VII dan VIII semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 750.000,00.
b. Peserta didik kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 375.000,00.
c. Peserta didik Kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 375.000,00.
d. Peserta didik kelas VIII dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 750.000,00.
e. Peserta didik Paket B diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 750.000,00.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Paket C:
a. Peserta didik kelas X dan XI semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 1.000.000,00.
b. Peserta didik kelas XII semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00.
c. Peserta didik kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00.
d. Peserta didik kelas XI dan XII semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 1.000.000,00.
e. Peserta didik Paket C diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 1.000.000,00.
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
a. Peserta didik SMK kelas X dan XI semester genap diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 1.000.000,00.
b. Peserta didik SMK kelas XII semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00.
c. Peserta didik SMK kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp 500.000,00.
d. Peserta didik SMK Kelas XI dan XII semester ganjil diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 1.000.000,00.
PIP dilaksanakan dengan melibatkan direktorat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah, lembaga penyalur, dan instansi terkait lainnya. Mekanismenya dijabarkan sebagai berikut:
1. Penetapan penerima PIP
Penetapan penerima PIP dilakukan berdasarkan:
a. Pemutakhiran basis data terpadu (PBDT)
1) Sumber data
Penerima PIP adalah peserta didik yang berasal dari keluarga yang tercatat dalam PBDT yang dikeluarkan oleh kementerian yang menangani bidang sosial. Data tersebut diserahkan kepada kementerian yang menangani bidang pendidikan pada awal tahun anggaran.
2) Pengolahan data
Data PBDT yang diserahkan kepada kementerian yang menangani bidang pendidikan, kemudian dipadankan dengan data pokok pendidikan (Dapodik) untuk mendapatkan data peserta didik dari keluarga miskin yang tercatat di Dapodik.
3) Penetapan Surat Keterangan (SK) penerima PIP
Hasil pengolahan data berupa nama peserta didik ditetapkan sebagai penerima PIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
b. Usulan data sejenis
1) Sumber data
Data bersumber dari usulan satuan pendidikan yang telah divalidasidan disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP dan oleh dinas pendidikan provinsi untuk jenjang SMA dan SMK.
2) Pengolahan data
a) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai calon peneripa PIP di aplikasi Dapodik mengacu hasil validasi sekolah.
b) Sekolah melaporkan data calon penerima PIP yang diusulkan mendapatkan PIP ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP dan ke dinas pendidikan provinsi untuk jenjang SMA dan SMK.
c) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan validasi terhadap data calon penerima PIP berdasarkan status kelayakan peserta didik sesuai dengan prioritas sasaran penerima PIP, kemudian mengirimkan hasil validasi kepada kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui direktorat teknis terkait sebagai rekomendasi penerima PIP.
d) Direktorat teknis terkait melakukan penyaringan akhir atas kelengkapan data rekomendasi untuk ditetapkan sebagai penerima PIP.
3) Penetapan SK penerima PIP
Hasil pengolahan data berupa nama peserta didik ditetapkan sebagai penerima PIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Penyaluran dana PIP
Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui rekening tabungan Simpanan Pelajar di bank penyalur dana PIP dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Pada penyaluran dana PIP direktorat teknis melakukan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur.
b. Direktorat teknis membuka rekening penyalur untuk keperluan menyalurkan dana bantuan PIP ke peserta didik penerima PIP sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur terkait kepada bank penyalur dana PIP untuk dibuatkan rekening Tabungan Simpanan Pelajar.
d. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) III untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.
e. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di bank penyalur.
f. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPn) kepada bank penyalur untuk menyalurkan/memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Direktorat teknis dan bank penyalur PIP menginformasikan surat keputusan penerima dana PIP kepada peserta didik penerima melalui dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau sekolah/lembaga.
3. Pemberitahuan dan penyampaian SK
a. Untuk SMA/SMK/SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB, dinas pendidikan provinsi melalui cabang dinas masing-masing, meneruskan surat keputusan penerima dana PIP ke sekolah.
b. Untuk SD/SMP/Paket A/Paket B/Paket C, masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan surat keputusan penerima dana PIP ke sekolah/lembaga.
c. Sekolah/lembaga mengumumkan dan meneruskan informasi surat keputusan sebagai penerima dana PIP ke peserta didik/orang tua/wali.
4. Aktivasi rekening PIP dan penarikan dana
Aktivasi rekening dan penarikan dana dapat dilakukan sebagai berikut:
a. Aktivasi rekening simpanan pelajar
Sebelum melakukan penarikan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening simpanan pelajar terlebih dahulu, dengan membawa:
1) Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga, apabila peserta didik telah pindah sekolah/lembaga dalam satu jenjang pendidikan yang sama maka surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga dapat dikeluarkan oleh kepala sekolah/ketua lembaga di sekolah/lembaga yang baru.
2) Untuk peserta didik SMA/Paket C atau SMK menggunakan salah satu tanda/identitas pengenal (Kartu Indonesia Pintar/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.
3) Untuk peserta didik SD/Paket A atau SMP/Paket B dengan membawa KTP orang tua dan Kartu Keluarga dengan didampingi oleh orang tua/wali. Bagi orang tua/wali yang tidak memiliki KTP/KK dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah. Apabila orang tua/wali tidak dapat mendampingi peserta didik pada saat aktivasi maka dapat diwakili oleh kepala sekolah dengan membawa KTP dan SK pengangkatan kepala sekolah yang masih berlaku.
4) Mengisi formulir pembukaan/aktivasi rekening tabungan Simpanan Pelajar di bank penyalur.
b. Penarikan dana
1) Penarikan dana langsung oleh peserta didik, dengan membawa buku tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan/atau KIP ATM, dan/atau surat keterangan kepala sekolah, untuk peserta didik SD dan SMP harus didampingi oleh orang tua/wali.
2) Penarikan dana secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:
a) Surat kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK) penerima PIP.
b) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
c) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga.
d) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya.
e) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
f) Buku tabungan Simpanan Pelajar peserta didik yang diambil secara kolektif.
Penarikan dana secara kolektif dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari kondisi berikut:
a) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisinya sulit untuk mengakses bank/lembaga penyalur.
b) Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi transportasinya sulit.
c) Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana secara langsung seperti sedang sakit yang menyebabkan peserta didik tidak dapat melakukan aktivitas normal, sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk, atau hambatan lainnya yang tidak terduga.
d) Penerima PIP yang diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah.
Dana yang sudah dicarikan secara kolektif harus segera diberikan kepada peserta didik penerima yang bersangkutan paling lambat lima hari kerja setelah pencairan.

Referensi
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.


EmoticonEmoticon