Sunday, 24 March 2019

Agresi Militer Belanda II


Agresi Militer Belanda II
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

serangan belanda ke Indonesia, yogyakarta

Pada awal kehidupan Republik Indonesia banyak didirikan laskar rakyat yang dimaksudkan untuk membantu Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam menanggulangi serangan musuh. Yogyakarta termasuk daerah yang banyak didirikan laskar-laskar rakyat yang merupakan gabungan dari semua unsur. Pemimpinnya adalah Sultan Hamengku Buwono IX dan kepala staffnya adalah Selo Soemardjan. Lebih lanjut, “Jenderal Soedirman pada tanggal 15 Desember 1948 mengumumkan berencana mengadakan latihan umum perang-perangan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 1949” (Roem, dkk., 1982, hlm. 69).
Kala itu pihak Belanda masih berambisi untuk menguasai Indonesia melalui operasi militer. Syarat utama yang diperlukan bagi berhasilnya operasi tersebut adalah kecepatan bergerak dan sebanyak mungkin menawan pegawai-pegawai Republik Indonesia agar tulang punggung perlawanan Republik Indonesia dapat dipatahkan.
Bersamaan dengan penerjunan pasukan Belanda di Maguwo yang selanjutnya menduduki Yogyakarta, operasi Jawa Tengah juga dilakukan melalui jalur darat. Pergerakan pasukan Belanda melalui jalur darat bertujuan untuk menghancurkan sasaran pokok pusat kekuatan TNI di sekitar Jawa Tengah. Rencana operasi militer jalur darat tersebut terbagi atas:
1. Kolone I di bawah pimpinan Kolonel Van Langen yang bertugas menduduki Maguwo dengan pasukan penerjun. Setelah lapangan terbang tersebut dikuasai akan didaratkan pasukan tempur yang bertugas menduduki Yogyakarta. Pasukan lain dari Kolone I bergerak ke Surakarta melalui Boyolali dan Kartasura.
2. Kolone II di bawah pimpinan Kolonel De Vries bertugas membersihkan dan menguasai jalan raya Salatiga-Solo dan menguasai Kota Solo.
3. Kolone III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Schilperoord bergerak ke Cepu melalui Kudus, Rembang, dan Blora untuk menguasai kota-kota tersebut.
4. Kolone IV di bawah pimpinan Kolonen Van Zanten, bertugas bergerak dari Gombong melalui Kabumen ke Purworejo kemudian melalui Salaman ke Magelang. Kolone ini berkerja sama dengan Kolone I yang bergerak dari Yogyakarta.
5. Kolone V di bawah pimpinan Letanan Kolonel Bastiaanse dengan tugas melalui Banjarnegara-Wonosobo untuk menguasai kota tersebut.
Pasukan tersebut ditunjang oleh angkatan udara dengan mengumpulkan semua pesawat tempur dan pesawat angkut. Pesawat-pesawat yang digunakan sebagai berikut:
1. Pesawat dari Skadron ke-20 berjumlah 15 pesawat.
2. Pesawat dari Angkatan Udara Belanda dan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) berjumlah 8 pesawat.
3. Pesawat jenis Mustang P-51 dari Panglima Angkatan Udara berjumlah 6 pesawat.
4. Skadron 121, Skadron 120, Skadron 322, dan Skadron 6 yang masing-masing memiliki 6 buah Mustang P-51, 10 buah Kittyhawk, 8 buah Spitfires, dan 2 buah Auster.
5. Pesawat pembom dari Skadron 18 berjumlah 5 pesawat.
Persiapan untuk merebut lapangan terbang Maguwo dilakukan di lapangan terbang Andir pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 02.00 waktu setempat. Inspeksi pasukan dilakukan oleh Letnan Jenderal S. H. Spoor dan Engels pukul 04.00 dan pada pukul 04.30 pesewat pertama meninggalkan landasan. Pesawat-pesawat terbang Belanda terbang di atas Kota Yogyakarta sekitar pukul 05.15. Pada mulanya tidak ada yang mengira bahwa pesawat tersebut adalah pesawat Belanda. Sampai sekitar pukul 05.45 terdengar letusan bom yang pertama dari sebelah timur Kota Yogyakarta tepatnya di Wonocatur dan Maguwo.
Kota Yogyakarta bagian timur terdengar banyak sekali suara tembakan dan banyak pasukan penerjun di sekitar Maguwo. Rakyat Indonesia yang berada di Kota Yogyakarta panik karena tidak mengetahui bahwa tentara Belanda mulai melakukan operasi militernya. Pengungsi yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan daerah lainnya kebingungan mencari tempat perlindungan. Kebanyakan para pengungsi ini menuju ke arah Selatan, yakni ke daerah Bantul.
Belanda memperhitungkan keadaan TNI dalam kondisi lemah karena baru saja bertempur menghadapi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun. Kekuatan maupun dislokasi TNI tidak lagi tersebar di daerah strategis dan belum siap untuk bertempur melawan Belanda. Strategi yang digunakan waktu itu adalah pertahanan linier, yaitu menempatkan pasukan di perbatasan musuh atau garis terdepan.
 Batalyon Sadjono diperbantukan di Kebumen dan Gombong untuk mengantisipasi pergerakan Belanda dari arah Barat Daya. Bagian Barat lainnya dijaga ketat oleh pasukan TNI, seperti di Kretek Bantar daerah Kulon Progo. Kemudian di Sleman TNI Bataylon Sudjono bersiap untuk mengantisipasi gerakan Belanda dari arah Utara.
Yogyakarta otomatis tidak terjaga ketat, hanya terdapat 2 peleton dari Brigade 10/III. Pasukan tersebut mulai pukul 07.15 telah diperintahkan untuk mengadakan gerakan penghambatan atas gerakan Belanda dari Maguwo menuju Kota Yogyakarta. Sekitar pukul 09.00 pasukan tersebut mendapat tambahan kekuatan 2 peleton dari Militer Akademi (MA). Tugas pasukan tersebut hanya melakukan pengambatan guna memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya bagi pasukan yang berada di Kota dan para pemimpin Republik Indonesia untuk bersiap.
Gerakan Belanda dari Maguwo ke kota dimulai dari pagi dan berhasil ke Kota Yogyakarta pada pukul 14.15. Pasukan Belanda kemudian menduduki tempat-tempat yang penting dan strategis guna mengisolir kota Yogyakarta dari pasukan-pasukan TNI. Sementara di dalam Kota Yogyakarta sejak terdengar berita bahwa Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II, Presiden Soekarno segera memanggil menteri-menterinya untuk segera mengadakan sidang kabinet.
Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Wakil Presiden kala itu masih berada di Kaliurang setelah mengadakan perundingan dengan pihak Belanda dan Komisi Tiga Negara (KTN). Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Negara segera menuju Istana Negara dan menemui Presiden. “Soekarno meminta Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk menjemput Moh. Hatta yang masih berada di Kaliurang” (Eryono, 1982, hlm. 86). Pada perjalanan tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX didampingi oleh Sutan Sjahrir.
Perjalanan tersebut penuh dengan resiko karena pada waktu itu pesawat terbang Belanda masih berada di atas Kota Yogyakarta. Di tengah perjalanan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sutan Sjahrir bertemu dengan Moh. Hatta yang hendak pulang ke Yogyakarta. Mereka segera menuju ke Istana Negara  untuk memulai sidang kabinet darurat. Sidang kabinet tersebut menghasilkan sejumlah keputusan sebagai berikut:
1. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan meninggalkan Yogyakarta dan tetap akan mempertahankan kedudukannya di Yogyakarta untuk mempermudah mengadakan perhubungan dengan pihak KTN.
2. Bila Presiden dengan anggota kabinetnya di Yogyakarta sampai tertangkap Belanda, Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera diserahi tugas untuk membentuk dan memimpin Kabinet Darurat atau kalau perlu suatu Pemerintahan Republik Indonesia di luar negeri dengan mandat Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis yang sedang berada di India.
3. Kepada seluruh rakyat Republik Indonesia, Presiden memberi amanat bahwa Republik Indonesia yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 harus kita pertahankan mati-matian. Bila kemerdekaan kita telah meresap pada jiwa seluruh rakyat Republik Indonesia mustahil bila dapat ditindas dengan kekerasan.
Setelah sidang darurat selesai, hasil keputusan tersebut segera diumumkan termasuk mengirimkan telegram kepada Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. A. A. Maramis. Telegram kepada Sjafruddin Prawinegara berisi: “Mandat Presiden kepada Sjafuddin Prawiranegara. Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, Ibu Kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Seandainya Pemerintah tidak lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatera”. Sedangkan telegram kepada Dr. Sudarsono, Palar, dan Mr. A. A. Maramis di New Delhi, India berisi: “Kami Preseden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, bahwa tentara Belanda melakukan penyerangan terhadap Ibu Kota Yogyakarta pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Jika usaha Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kami memberikan Anda kekuasaan untuk membentuk pemerintah dalam pengasingan yang akan merupakan Pemerintahan Republik Indonesia di India. Mohon mengadakan hubungan dengan Sjafruddin Prawiranegara mengenai masalah ini di Sumatera. Seandainya ini tidak berhasil, mohon mengambil segala langkah yang mungkin”.
Sjafruddin berhasil mendirikan Pemerintah Darurat di Sumatera pada tanggal 19 Desember 1948. Susunannya sebagai berikut:
1. Ketua (Perdana Menteri), merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan : Mr. Sjafruddin Prawiranegara.
2. Menteri Luar Negeri : Mr. A. A. Maramis.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, merangkap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama : Mr. Teuku Moh. Hassan.
4. Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman : M. Lukman Hakim.
5. Menteri Sosial dan Perburuhan, Pembangunan, Organisasi Pemuda, dan Keamanan : Mr. Sutan Rasyid.
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kesehatan : Ir. Sitompul.
7. Menteri Perhubungan dan Menteri Kemakmuran : Ir. Inderacaya.
Jenderal Sudirman yang masih sakit karena setelah menjalani operasi juga datang ke Istana Negara. Jenderal Sudirman menulis Perintah Kilat yang nanti akan disiarkan setelah bertemu dengan Presiden. Setelah tiba di Istana Negara, sidang kabinet yang sudah dimulai sempat dihentikan karena melihat kedatangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman kemudian mengeluarkan Perintah Kilatnya setelah mengetahui sikap yang diambil pemerintah. Isi dari Perintah Kilat yang akan disiarkan lewar Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai berikut:
1. Kita telah diserang.
2. Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda, menyerang Kota Yogyakarta dan Lapangan Terbang Maguwo.
3. Pemerintah Belanda telah membatalkan persutujuan gencatan senjata.
4. Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.
Kolonel Latif Hendraningrat sebagai Komando Militer Kota (KMK) melaporkan kepada Jenderal Sudirman bahwa Belanda sudah memasuki Kota Yogyakarta pada pukul 14.00. Jenderal Sudirman kemudian memutuskan untuk melakukan gerilya agar tidak tertangkap oleh Belanda. Jenderal Sudirman beserta rombongan pengawalnya bergerak ke arah Selatan Bantul kemudian menuju ke daerah Gunung Kidul. Sementara itu, Belanda memasuki kota dan menuju ke Istana Negara. Para pemimpin Republik Indonesia tertawan Belanda di Istana Negara.
Belanda telah menduduki Kota Yogyakarta, setelah itu sekitar pukul 17.00 Kolonel Van Langen, Komandan Tijgerbrigade Belanda yang berfungsi sebagai penguasa militer untuk daerah Yogyakarta mendatangi Keraton. Kedatangan mereka disertai oleh Pejabat Belanda bernama Westerwolf.
Beberapa hari setelah Belanda menduduki Yogyakarta, para pemimpin Republik Indonesia mulai diberangkatkan ke tempat pengasingan. Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Haji Agus Salim ke Brastagi, Wakil Presiden Moh. Hatta, Mr. Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Mr. Assaat ke Bangka. Para pemimpin Republik Indonesia yang tidak tertangkap meloloskan diri ke luar kota ada pula yang menyamar di dalam kota untuk ikut bergerak di bawah tanah.
Di sisi lain, pemimpin delegasi tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Jessup dari Amerika Serikat mendapatkan tugas untuk mengajukan soal Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 Desember 1949 dia meminta secara tertulis Dewan Keamanan PBB untuk segera membahas sidang kilat guna membahas situasi genting tersebut.
Pada tanggal 22 Desember 1949, Dewan Keamanan PBB baru dapat menggelar sidang pembahasan masalah Republik Indonesia-Belanda. Delegasi Belanda di bawah pimpinan Dr. J. H. Van Roijen. Adapun Palar bertindak sebagai utusan Republik Indonesia karena telah mengikuti semua pembicaraan mengenai Republik Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Belanda mendapat celaan dari para anggota Dewan Keamanan PBB, kecuali Belgia dan Perancis.
Putaran pertama sidang di Dewan Keamanan PBB terjadi pada tanggal 22 Desember 1949. Van Roijen mendapat kesempatan untuk menerangkan bahwa Agresi Militer atas nama Pemerintah Belanda. Van Roijen menguraikan bahwa politik Belanda mengenai Republik Indonesia ditujukan untuk memulihkan tata tertib dan ketentraman. Setelah aksi militer tersebut secepat mungkin akan diwujudkan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka sebagai sekutu yang sederajat dalam Uni Indonesia-Belanda.
Palar kemudian berpidato bahwa dia telah menuduh Pemerintah Belanda dengan mengatakan aksi militer tersebut merupakan bagian suatu politik yang bertujuan untuk membinasakan Republik Indonesia. Pada mulanya Belanda mengadakan embargo ekonomi untuk melemahkan Republik Indonesia, kemudian secara diam-diam tanpa diketahui KTN melakukan perundingan dengan negara-negara bagian untuk membentuk Pemerintahan Federasi Sementara tanpa mengikutsertakan Republik Indonesia. Palar melihat sepak terjang Belanda ini merupakan ancaman perdamaian di Asia Tenggara dan dunia.
Palar menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera mengehentikan permusuhan secepat mungkin dan Belanda segera kembali ke tempat-tempat kedudukannya semula di dekar garis dekramasi. Kemudian Palar meminta para pemimpin pemerintahan yang ditawan segera dibebaskan agar dapat melakukan  tugas-tugas mereka. Pidato ini mendapat dukungan dari sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB.

Referensi
Eryono, A. (1982). Reuni Keluarga Bekas Resimen 22-WK.III. Pada Tanggal 1 Maret 1980 di Yogyakarta. Jawa Tengah: Keris-22-WK.III.
Roem, M., dkk. (1982). Tahta untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan HB IX. Jakarta: Gramedia.


EmoticonEmoticon