Friday, 22 March 2019

Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif


Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

sejarah pendidikan inklusif

Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administator. Namun, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan. Model segregesi tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Terlebih model segregasi pengelolaannya relatif mahal.
Selanjutnya muncul model mainstreaming. Belajar dari berbagai kelemahan model segregasi, model mainstreaming memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model inilah yang saat ini dikenal dengan istilah pendidikan inklusif. Konsepnya, yakni dengan menempatkan anak berkebutuhan khusus secara penuh di kelas reguler.
Jadi, melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama anak normal lainnya, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pendidikan inklusif menyediakan sekolah yang diperuntukkan bagi semua siswa, tanpa melihat kondisi fisiknya. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat keberagaman yang tidak dapat dipisahkan. “Keberagaman tersebut justru akan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk menciptakan suatu dorongan saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi” (Jerome, 2007, hlm. 64).
Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai oleh negara-negara Scandinavia, seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi “Education for All”. Implikasi dari statement  ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapat layanan pendidikan secara memadai.
Sebagai tindak lanjut Deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan “The Salamanca Statement on Inlusive Education”.
Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan Konvensi Nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.
Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Nasional di Bukittinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang layak dan berkualitas.
Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:
1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan.
2. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
3. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah.
Pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia juga dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat 2 yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Lebih lanjut, mewujudkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi “anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.

Referensi
Jerome, S. A. (2007). Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


EmoticonEmoticon