Monday, 1 April 2019

Pemilihan Umum 1977 (Masa Orde Baru)


Pemilihan Umum 1977 (Masa Orde Baru)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

pemilu 1977

Setelah 1971, pelaksanaan pemilihan umum yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan enam tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal, sejak itu pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yakni dua partai politik dan satu Golkar. Inti terjadi sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu Golongan Karya atau Golkar.
Pada Pemilu 1977 Golkar kembali menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer.
Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan pada tanggal 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti pada Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suatu yang sah mencapai 63.998.344 suaru atau 90,93 persen. Dari suara yang sah tersebut, Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun, perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971.
Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,71 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masyumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masyumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masyumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar. PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi dibanding gabungan suara PNI, Parkindo, dan Partai Katolik. Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:
No
Partai
Suara
%
Kursi
1.
Golkar
39.750.096
62,11
232
2.
PPP
18.743.491
29,29
99
3.
PDI
5.504.757
8,6
29
Jumlah
63.998.344
100
360

Referensi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.


EmoticonEmoticon