Thursday, 11 April 2019

Sistem Peradilan Pidana Anak di Bawah Umur


Sistem Peradilan Pidana Anak di Bawah Umur
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

pidana anak

Sistem peradilan pidana anak di bawah umur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2014. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Keadilan restoratif berarti semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta mencipatakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan keinginan untuk membalas. Adapun diversi memiliki arti sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori, yakni (1) anak yang menjadi pelaku tindak pidana, (2) anak yang menjadi korban tindak pidana, dan (3) anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
1. Pengembalian kepada orang tua/wali.
2. Penyerahan kepada seseorang.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.
4. Perawatan di LPKA
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidana.
Sedangkan sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak meliputi:
1. Pidana peringatan.
2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
3. Pelatihan kerja.
4. Pembinaan dalam lembaga.
5. Penjara.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali.
2. Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKA di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.
Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:
1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak disabilitas.
14. Memperoleh pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan.
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Anak yang sedang menjalani masa pidana berkah atas:
1. Remisi atau pengurangan masa pidana.
2. Asimilasi atau proses pembinaan dengan membaurkan anak dalam kehidupan masyarakat.
3. Cuti mengunjungi keluarga.
4. Pembebasan bersyarat.
5. Cuti menjelang bebas.
6. Cuti bersyarat.
7. Hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan.
Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara minimal tujuh tahun atau lebih.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan menggunakan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindakan untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Anak berhak mendapat bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Anak saksi/korban wajib didampingi oleh orang tua/wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/walinya tidak wajib mendampingi.
Anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 tahun dipindahkan ke lembaga permasyarakatan pemuda.

Referensi
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


EmoticonEmoticon