Friday, 12 July 2019

Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

dapodik

Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
Tujuan Dapodik, antara lain:
1. Mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Mendukung peningkatan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas kegiatan pengumpulan data pokok yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan untuk digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan.
Penataan, pelaksanaan, dan pendataan di lingkungan Kementerian dilaksanakan melalui satu pintu integrasi dalam satu sistem pendataan Dapodik yang dikelola dengan memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi basis data terintegrasi. Basis data terintegrasi merupakan penyimpanan entitas data yang mencatat keterhubungan antar entitas data, dengan menjaga kelengkapan dan kebenaran data, sehingga informasi hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari pengelolaan data secara langsung tanpa melakukan pemadanan/pemetaan antara entitas data secara manual.
Data satuan pendidikan, data pendidik dan tenaga kependidikan, dan data peserta didik merupakan data yang bersifat individual, relasional, dan longitudinal. Data individual berarti data yang mendeskripsikan masing-masing entitas pendidikan secara rinci. Data relasional berarti data yang saling mengaitkan antar entitas pendidikan. Data longitudinal berarti data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas pendidikan yang sama dalam periode semester tahun ajaran yang berbeda.
Untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat, Kementerian melaksanakan kegiatan pendataan melalui Dapodik. Pendataan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Pengumpulan data dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Data hasil pengumpulan diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Data yang terintegrasi disimpan pada infrastruktur pendataan pada Kementerian.
Pengumpulan data dilaksanakan dengan mekanisme pengisian instrumen aplikasi pendataan Dapodik. Pengisian instrumen aplikasi pendataan Dapodik dilakukan oleh satuan pendidikan dan dikirimkan langsung kepada Kementerian secara periodik.
Hasil pengumpulan data melalui Dapodik menjadi dasar diterbitkannya data statistik pendidikan yang memberikan akses informasi kepada para pemangku kepentingan. Hasil pengumpulan data melalui Dapodik merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan yang didata. PDSPK mendistribusikan hasil pengolahan Dapodik kepada seluruh unit utama di lingkungan Kementerian. PDSPK mendistribusikan data Dapodik kepada dinas pendidikan provinsi secara periodik. Publikasi Dapodik melalui online harus menggunakan domain resmi Kementerian.
Setiap unit kerja Kementerian yang memerlukan atribut data yang belum tersedia dalam Dapodik wajib mengusulkan kepada PDSPK untuk segera melengkapi atribut data Dapodik dan tidak diperbolehkan melakukan pengumpulan data pokok sendiri yang terpisah dari Dapodik. Setiap unit kerja Kementerian yang membutuhkan sistem informasi manajemen untuk mengendalikan pelaksanaan program kerja dapat mengumpulkan data transaksional yang mengacu pada Dapodik sebagai referensi secara online. Pengumpulan data transaksional merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mencatat atau mengelola perubahan status, mutasi, proses evaluasi, hasil evaluasi, dan aliran uang atau barang yang melibatkan entitas pokok pendidikan secara kronologis dengan mengedepankan aspek pertanggungjawabannya.
Atribut data merupakan informasi data yang melekat pada entitas data pendidikan yang dikumpulkan dalam rangka  mendukung tata kelola pendidikan yang akuntabel, terdiri atas atribut data satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan atribut data substansi pendidikan. Atribut data satuan pendidikan meliputi informasi identitas, lokasi, data pelengkap, data spasial, data citra sarana dan prasarana satuan pendidikan. Atribut data pendidik dan tenaga kependidikan meliputi informasi identitas, data pribadi, alamat, data kepegawaian, kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, dan data aktivitas. Atribut data peserta didik meliputi informasi data pribadi, keluarga, prestasi, perkembangan fisik, dan aktivitas. Atribut data substansi pendidikan meliputi informasi, materi pembelajaran, penilaian pembelajaran, rombongan belajar, proses pembelajaran, dan kurikulum.
PDSPK menerbitkan dan mengelola data referensi pendidikan untuk menjamin integrasi data pendidikan. Data referensi merupakan data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor identitas. Kualifikasi sebagai acuan wajib memenuhi persyaratan identitas tunggal. Referensi data wilayah merupakan pengkodean yang mengatur kode wilayah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Referensii data operasional merupakan pengkodean yang mewakili semua kisaran atau enumerasi nilai yang valid untuk mengisi atribut Dapodik. Referensi nomor identitas meliputi (1) Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang merupakan pengkodean referensi satuan pendidikan, (2) Nomor Induk Siswa Nasional yang merupakan pengkodean referensi peserta didik, (3) Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan pengkodean referensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta (4) Nomor Pokok Yayasan Pendidikan yang merupakan pengkodean referensi yayasan yang memiliki satuan pendidikan. Penerbitan nomor identitas ini ditetapkan oleh PDSPK.
PDSPK memiliki tugas untuk:
1. Merancang basis data pendidikan relasional sehingga mampu menghasilkan data longitudinal untuk tiap entitas pendidikan.
2. Merancang satu formulir pendataan yang mencakup semua atribut yang diperlukan untuk tiap entitas pendidikan.
3. Membangun suatu pusat data Kementerian untuk menampung dan mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data.
4. Membangun sistem untuk melakukan verifikasi dan validasi, dengan melibatkan satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan/atau otoritas dalam menentukan validitas data sebagai validator.
5. Menetapkan mekanisme standar bagi sistem/aplikasi lain dalam berintegrasi dengan Dapodik dan mengevaluasi pemenuhan standar tersebut.
6. Memastikan komitmen institusi lain pengguna data dalam ikut menjaga kerahasiaan data pendidikan.
7. Mengoordinasi seluruh unit kerja yang terlibat dalam Dapodik guna terciptanya kegiatan pengumpulan Dapodik yang terintegrasi dalam satu sistem pendataan yang efektif dan efisien.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas:
1. Merancang prosedur pengumpulan data dengan memanfaatkan mekanisme yang berlaku pada Direktorat Jenderal.
2. Melakukan sosialisasi formulir dan prosedur yang dihasilkan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3. Membangun sistem pengumpulan dan penyimpanan data yang cepat dan efisien.
4. Mengoordinasikan pengumpulan semua Dapodik dari satuan pendidikan yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Menyediakan layanan helpdesk Dapodik.
6. Menginformasikan kepada unit kerja mengenai semua atribut yang ingin didata terkait dengan entitas pendidikan yang menjadi bahan kebijakannya.
Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas:
1. Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah.
2. Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis.
3. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan.
4. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota.
5. Mengintruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik.
6. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayah masing-masing.
7. Dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah.
8. Memfasilitasi dan menegur kepada kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala.
9. Menyediakan dan memelihara infrastruktur pendataan di tingkat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
Satuan pendidikan mempunyai tugas:
1. Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik.
2. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
3. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian.
4. Menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan.

Referensi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.


EmoticonEmoticon