Tuesday, 16 July 2019

Wajib Belajar 9 Tahun


Wajib Belajar 9 Tahun
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

wajar 9 tahun

Program wajib belajar 9 tahun yang dikeluarkan pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 15 April bukanlah program yang dikeluarkan secara mendadak. Program ini merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 6 tahun yang telah sukses dilakukan. “Suksesnya wajib belajar 6 tahun yang dilaksanakan pemerintah telah mendorong UNESCO untuk memberikan penghargaan Aviciena pada tahun 1984” (Tilaar, 2000, hlm. 15).
Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya ketentuan mengenai wajib belajar telah ada dalam dalam pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwa warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Hanya saja pada ayat 3 terdapat klausal yang menyatakan bahwa pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Meski demikian, sampai keluarnya Inpres mengenai wajib belajar 9 tahun, PP yang dimaksud ayat 3 tersebut tidak kunjung ada.
Kala itu program wajib belajar 9 tahun diharapkan selesai pada tahun 2004. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia lebih siap menghadapi pasar global, baik pasar bebas AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003 maupun APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) tahun 2010. Dengan demikian, program ini merupakan upaya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk mengejar dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, yaitu mengimbangi tuntutan persaingan antar bangsa.
Alasan lain yang mendasari dilaksanakannya wajib belajar 9 tahun adalah dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi, khususnya sektor industri. Sebagaimana diketahui bahwa sektor industri merupakan sektor kedua terbesar menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian. Oleh karena itu, kualifikasi tenaga kerja yang hanya setingkat Sekolah Dasar tidak cukup memadai untuk menunjang perkembangan industri.
Mengingat Indonesia mulai melaksanakan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984 maka dengan sendirinya pemerintah harus menyelesaikan program wajib belajar 6 tahun pada tahun 1994. Karena program wajib belajar 6 tahun telah dianggap sukses maka pemerintah Indonesia melanjutkan program tersebut dengan program wajib belajar 9 tahun.
Pedoman pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar yang menjadi lampiran dari Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 mengungkapkan bahwa pengelolaan wajib belajar pendidikan dasar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, dijelaskan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro pada tanggal 16 Oktober 1995 mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
Berdasarkan Kepmen tersebut wajib belajar pendidikan dasar merupakan suatu gerakan nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Selain tentang usia wajib belajar, di dalam Kepmen tersebut juga diungkapkan bahwa secara teknis setiap satuan pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan baik negeri maupun swasta mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun. Hal ini sejalan dengan bagian penjelasan pada Inpres yang menyebutkan bahwa pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
Berkaitan dengan masalah pendanaan, kebijakan yang dikeluarkan adalah bila pelaksanaan wajib belajar pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah maka pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara bila diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat. Meskipun begitu dalam keputusan menteri tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap akan mendapat bantuan dana sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pendanaan ini diungkapkan juga bahwa kepada peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan. Sedangkanbagi yang bersekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat peserta didik menanggung sebagian dari biaya pendidikan.
Pendidikan dasar yang diselenggarakan di Sekolah Dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar baca-tulis-hitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannnya serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. Sementara pendidikan dasar yang diselenggarakan di Sekolah Menengah Pertama bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di Sekolah Dasar yang bermanfaat bagi pengembangan kehidupan siswa secara pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangannya dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan menengah atas.

Referensi
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
Tilaar, H. A. R. (2000). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


EmoticonEmoticon