Friday, 16 August 2019

Konferensi Inter-Indonesia


Konferensi Inter-Indonesia
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Konferensi Inter-Indonesia 1949

Sesuai dengan isi perjanjian Roem-Royen, bahwa Republik Indonesia akan diikutsertakan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), dan bentuk pemerintahan yang akan diakui oleh Belanda adalah pemerintahan yang berbentuk Serikat. Sebelum diadakan KMB, terlebih dahulu diadakan Konferensi Inter-Indonesia, yaitu konferensi antara Republik Indonesia dengan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) untuk membahas pembentukan pemerintahan peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan jalannya Konferensi Meja Bundar.
Perang gerilya oleh Tentara Republik Indonesia (TNI) dan rakyat yang sangat meningkat setelah Agresi Militer Belanda II telah menyadarkan pemimpin-pemimpin BFO bahwa bagaimanapun Belanda tidak dapat lagi berkuasa di Indonesia.
Pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta diadakan Konferensi Inter-Indonesia pertama, dilanjutkan pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 1949 di Jakarta diadakan Konferensi Inter-Indonesia kedua antara wakil-wakil Republik Indonesia dan pemimpin-pemimpin BFO. Pada konferensi tersebut hampir seluruhnya membicarakan mengenai pembentukan negara Republik Indonesia Serikat.
Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta menghasilkan persutujuan mengenai bentuk dan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk ketatanegaraan Indonesia Serikat dan pembagian hak negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) atau daerah-daerah otonom.
Setelah Konferensi Inter-Indonesia juga diangkat delegasi yang akan mewakili Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar. Adapun susunannya sebagaimana ditulis oleh Slametmuljana “pada tanggal 4 Agustus 1949 telah diangkat delegasi Republik Indonesia untuk menuju Konferensi Meja Bundar yang terdiri dari: Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroatmidjojo, Ir Djuanda, Dr. Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel TB. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Adapun delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. van Marseveen. Sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II. Sementara itu, delegasi United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) selaku Komisi Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dipimpin oleh H. M. Cohran.


EmoticonEmoticon