Friday, 17 January 2020

Wawasan Nusantara


Wawasan Nusantara
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

konsep Wawasan Nusantara

Wawasan berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan nusantara berasal dari kata nusa, yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan dan antara yang berarti menunjukkan letak antara dua unsur. Dengan demikian, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan yang diberi nama wawasan nusantara. Terdapat dua landasan mengenai dasar wawasan nusantara, antara lain:
1. Landasan idiil Pancasila
Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.
2. Landasan konstitusional UUD 1945
UUD 1945  merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Di dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara, sebagai berikut:
1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
2. UUD 1945  adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional.
4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
5. GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan, antara lain:
1. Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
2. Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial, ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
4. Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.
Adapun wajah wawasan nusantara, terdiri atas:

1. Wajah wawasan nusantara sebagai wawasan nasioal yang melandasi konsepsi ketahanan nasional
Wajah wawasan nusantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagai suatu konsepsi politik yang didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan nusantara dapat dikatakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.
Wawasan nusantara selanjutnya menjadi landasan penentu kebijakan politik negara. Di dalam perjuangan mencapai tujuan nasional akan banyak menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk menanggulanginya dibutuhkan suatu kekuatan, baik fisik maupun mental. Semakin tinggi kekuatan tersebut, maka semakin tinggi pula kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan inilah yang diistilahkan ketahanan nasional. Semakin tinggi ketahanan nasional yang dapat dicapai, maka semakin mantap pula kesatuan dan persatuan nasional. Semakin mantapnya persatuan dan kesatuan nasional berarti semakin dekat kita dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan rangkaian pemikiran ini, maka ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan dan kesatuan nasional dalam rangka keseluruhan mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional.
Bertolak dari pandangan tersebut, maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional, untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan nusantara. Ketahanan nasional ini perlu dibina, dipelihara, dan ditingkatkan dengan berpedoman pada wawasan nusantara yang juga serentak untuk memberi isi kepadanya.

2. Wajah wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup:
a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti:
1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya.
3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional.
5) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6) Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang berlandasan pada kepentingan nasional.
7) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan pada kepentingan nasional.
b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:
1) Bahwa kekayaan wilayah nusantara, baik potensial maupun ofektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bawah keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah nusantara.
2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya.
3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa.
d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:
1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

3. Wajah wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan
Wawasan nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya, maka implementasi nyata dari wawasan nusantara yang menjadi kepentingan-kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan.
Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara harus sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

4. Wajah wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan
Sebagai faktor eksistensi suatu negara, wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan dalam konstitusi negara.
Read More

Monday, 13 January 2020

Pedoman Penggunaan Tanda Baca Kurung


Pedoman Penggunaan Tanda Baca Kurung
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

tanda kurung

Penggunaan tanda baca kurung merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menulis. Penggunaan tanda baca kurung yang baik dan benar diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
Adapun penggunaan tanda baca kurung digunakan pada sejumlah hal berikut:

1. Tanda baca kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan
Misalnya:
a. Dia sedang membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
b. Ryuji akan memperpanjang SIM (Surat Izin Mengemudi).
c. Lokakarya (workshop) tersebut akan diadakan di kota Tasikmalaya.

2. Tanda baca kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat
Misalnya:
a. Keterangan itu (lihat pada Tabel 9) menunjukkan perkembangan ekonomi kota Tasikmalaya.
b. Sajak Tranggono yang berjudul “Ubud” (nama tempat yang terkenal di Bali” ditulis pada tahun 1962.
c. Dia akan menyanyikan lagu berjudul “Manuk Dadali” (salah satu lagu tradisional masyarakat Jawa Barat).

3. Tanda baca kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan
Misalnya:
a. Ayah berangkat ke kantor selali menaiki (bus) Transjakarta.
b. Pesepak bola itu berasal dari (kota) Bandung.
c. Kita sedang menuju (bandara) Soekarno-Hatta.
4. Tanda baca kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian
Misalnya:
a. Faktor produksi menyangkut (a) bahan baku, (b) biaya produksi, dan (c) tenaga kerja.
b. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan
(1) akta kelahiran,
(2) ijazah terakhir, dan
(3) surat keterangan sehat.

Referensi
Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia (2016). Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Read More

Sunday, 12 January 2020

Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial (KY)


Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial (KY)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Landasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah timbulnya keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tidak kunjung tegak. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan independen. Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Yudisial bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, meningkatkan kepatuhan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim serta untuk mendapatkan calon hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
Adapun dasar hukum Komisi Yudisial adalah UUD 1945 pasal 24B ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Tugas Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pasal 20, sebagai berikut:
1. Di dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas:
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup.
d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Di dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib untuk menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial.
Adapun fungsi Komisi Yudisial, antara lain:
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
2. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
3. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
4. Menetapkan calon Hakim Agung.
5. Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
6. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
7. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
9. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan juga disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial ialah pejabat negara yang terdiri atas 7 orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota. Anggota Komisi Yudisial memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Referensi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Read More

Wednesday, 8 January 2020

Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung (MA)


Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung (MA)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha


mahkamah agung

Mahkamah Agung (MA) merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam sebuah lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
Terbentuknya lembaga Mahkamah Agung di Indonesia berkaitan erat dengan masa penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat sebuah lembaga peradilan bernama Hooggreechtshof yang dibentuk sebagai pengadilan tertinggi yang berkedudukan di ibukota. Pengadilan ini mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya peradilan di Indonesia. Tidak hanya itu, lembaga ini juga mengawasi perilaku hakim dalam menetapkan dan memberikan sanksi kepada para tersangka. Pada saat itu, Undang-Undang diterapkan berdasarkan golongan. Masyarakat dibedakan menjadi golongan Belanda, Eropa, dan pribumi.
Pada masa penjajahan Jepang, pengadilan tertinggi yang sudah dibentuk Belanda mengalami pergantian nama menjadi Kekooto Hooin. Kewenangan yang dimiliki lembaga ini juga diubah pada tahun 1944.
Setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku. Namun, belum ada lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia. Kemudian dibentuk Mahkamah Agung yang berkedudukan di Jakarta. Kekuasaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Suatu Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Undang-Undang ini kemudian diperbarui pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hingga ditetapkan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia.
Tugas Mahkamah Agung diatur dalam UUD 1945 pasal 24A ayat 1, sebagai berikut:
1. Mengadili pada tingkat kasasi
Tugas Mahkamah Agung yang utama adalah mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung bertugas untuk memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding maupun tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Mahkamah Agung juga bertugas menguji peraturan perundang-undangan. Maksudnya bahwa lembaga Mahkamah Agung memiliki tugas untuk menguji peraturan secara materil terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. Menjadi pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan
Tugas Mahkamah Agung lainnya adalah menjadi pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan. Hal ini berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung itu sendiri sebagai lembaga penyelenggaran kekuasaan kehakiman.
4. Mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan
Mahkamah Agung juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim di dalam menjalankan tugasnya. Mahkamah Agung harus mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam sistem kehakiman di Indonesia.
5. Memberi pertimbangan hukum pada presiden
Mahkamah Agung memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi, rehabilitasi, atau keputusan lainnya.
6. Mempunyai tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Pada UUD 1945 pasal 24A, dijelaskan juga bahwa Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang lainnya yang diberikan dalam undang-undang. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
Mahkamah Agung memiliki fungsi, di antaranya:
1. Fungsi peradilan
a. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar menjaga semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar.
b. Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.
c. Erak kaitan dengan fungsi peradilan adalah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.
2. Fungsi pengawasan
a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan diselenggarakan secara seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksan dan memutuskan perkara.
b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasa terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim.
3. Fungsi mengatur
a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.
b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.
4. Fungsi nasihat
a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain.
b. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
5. Fungsi administratif
Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan.
6. Fungsi lain-lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang dijaukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
Adapun struktur susunan Mahkamah Agung, sebagai berikut:
1. Pimpinan
Pimpinan Mahkamah Agung yang terdiri atas ketua, dua wakil ketua, dan beberapa kepala muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan nonyudisial. Wakil ketua bidang yudisial mengawasi kepala sipil sektor peradilan, kepala muda pemuda kriminal, kepada muda agama, dan ketua muda dari administrasi negara. Sedangkan wakil ketua nonyudisial bertanggung jawab atas bidang nonyudisial ketua muda dan kepala pemuda pembinaan pengawasan.
Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim, dan diangkat oleh presiden.
2. Hakim anggota
Hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Di Mahkamah Agung terdapat maksimal 60 orang. Hakim dapat berasal dari sistem karier atau non-karier. Nominasi diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan DPR, untuk disetujui dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Hakim agung mendapat tugas dan memutuskan kasus di tingkat kasasi.
3. Kepaniteraan
Panitera Mahkamah Agung memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis di bidang administratif dan keadilan dari Dewan Tertinggi Hakim untuk mengecek, mengadili, dan memutuskan kasus, serta penyelesaian administrasi untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Agung.
4. Sekretariat
Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh enam unit eselon, antara lain:
a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
d. Badan Pengawasan.
e. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
f. Badan Urusan Administrasi.
5. Pengadilan tingkat banding
Pengadilan tingkat banding terdiri atas:
a. Pengadilan Tinggi.
b. Pengadilan Tinggi Agama.
c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
d. Pengadilan Militer Utama.
e. Pengadilan Militer Tinggi.
6. Pengadilan tingkat pertama
Pengadilan tingkat pertama terdiri atas:
a. Pengadilan Negeri.
b. Pengadilan Agama.
c. Pengadilan Tata Usaha Negara.
d. Pengadilan Militer.

Referensi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Suatu Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Read More

Kategori