Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Karya: Rizki Siddiq
Nugraha
Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan
sebagai lembaga negara. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
DPR memiliki
fungsi (1) legislasi, (2) anggaran, dan (3) pengawasan. Ketiga fungsi tersebut
dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya
pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan
undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
diajukan oleh presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang dan APBN.
DPR memiliki
wewenang:
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk
menjadi undang-undang.
3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau
DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan
daerah, dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum
diambil persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
4. Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas
rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama.
5. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan
oleh presiden.
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh
DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama.
7. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan
membuat perdamaian dengan negara lain.
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan
undang-undang.
9. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan
abolisi.
10. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta
besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
11. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
12. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
13. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi
Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
14. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada
presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.
DPR bertugas
untuk:
1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan prolegnas.
2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan
kebijakan pemerintah.
5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang
menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
terhadap perjanjian yang berkaitan luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara.
7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat.
8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.
Anggota DPR
memiliki jumlah yang berbeda-beda setiap periodenya. Anggota DPR sebelum
memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu
oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Masa jabatan anggota DPR
adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan
sumpah/janji.
Alat
kelengkapan DPR terdiri atas:
1. Pimpinan
Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua
yang dipilih dari dan oleh anggota DPR dengan memperhatikan keterwakilan
perempuan yang ditetapkan secara paket bersifat tetap selama lima tahun dalam
rapat paripurna DPR pada masa awal keanggotaan DPR. Pimpinan DPR merupakan alat
kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan
kolegial.
Pimpinan DPR memiliki tugas:
a. Memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil
keputusan.
b. Menyusun rencana kerja pimpinan DPR.
c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda
dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPR.
d. Menjadi juru bicara DPR.
e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR.
f. Mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya.
g. Mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara
lainnya sesuai dengan keputusan DPR.
h. Mewakili DPR di pengadilan.
i. Melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
j. Menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah
Tangga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPR.
k. Menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus
diadakan untuk itu.
l. Menindaklanjuti usulan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk membentuk panel
sidang dalam hal pelanggarakan kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada
sanksi pemberhentian.
m. Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPR dalam
rapat paripurna DPR.
2. Badan Musyawarah
Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR
yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah
pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan
Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota
DPR berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan
oleh rapat paripurna DPR.
Badang Musyawarah memiliki tugas:
a. Menetapkan agenda DPR untuk satu tahun sidang, satu masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian
suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang dengan
tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna DPR untuk mengubahnya.
b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPR.
c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR
yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas
masing-masing.
d. Mengatur lebih lanjut penangangan suatu masalah dalam hal
undang-undang mengharuskan pemerintah atau pihak lainnya melakukan konsultasi
dan koordinasi dengan DPR.
e. Menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau
pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR.
f. Mengusulkan kepada rapat paripurna DPR mengenai jumlah komisi,
ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam
konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR.
g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna DPR
kepada Badan Musyawarah.
3. Komisi
Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang
bersifat tetap. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan
DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat
paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota DPR tiap-tiap
fraksi pada permulaan masa keanggoataan DPR, pemulaan tahun sidang, atau setiap
masa sidang.
Tugas komisi dalam bidang pembentukan undang-undang adalah mengadakan
persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
Tugas komisi dalam bidang anggaran adalah:
a. Mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi
rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan
lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota DPR
mengenai program pembangunan daerah bersama pemerintah.
b. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan
anggaran pendapatan dan belanja negara serta mengusulkan perubahan rencana
kerja dan anggaran kementerian dan lembaga yang termasuk dalam ruang lingkup
tugas komisi dan usulan anggota DPR mengenai program pembangunan daerah bersama
pemerintah.
c. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program
kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi.
d. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan kepada Badan Anggaran
untuk disinkornisasi.
e. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program
kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi
alokasi anggaran kementerian/lembaga olah Badan Anggaran.
f. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi
untuk bahan akhir penetapan APBN.
g. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat
tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.
h. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan
APBN.
i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan
dengan ruang lingkup tugas komisi.
Tugas komisi dalam bidang pengawasan, meliputi:
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk
APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas
komisi.
b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan
dengan ruang lingkup tugas komisi.
c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan
tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan
dengan ruang lingkup tugas komisi.
d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.
f. Menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun
swasta, sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan
Kerjasama Antar-Parlemen.
4. Badan Legislasi
Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan yang
bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada
permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan setiap masa sidang.
Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak dua kali jumlah anggota komisi,
yang mencerminkan fraksi dan komisi.
Badan Legislasi bertugas:
a. Menyusun rancangan prolegnas yang memuat daftar urutan rancangan
undang-undang beserta alasannya untuk lima tahun dan prioritas tahunan di
lingkungan DPR.
b. Mengoordinasikan penyusunan prolegnas yang memuat daftar urutan
rancangan undang-undang beserta alasannya untuk lima tahun dan prioritas
tahunan antara DPR, pemerintah, dan DPD.
c. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep
rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi
sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR.
d. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang
diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan
undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam
prolegnas.
e. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan
undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah.
f. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.
g. Menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan peraturan DPR.
h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau
panitia khusus.
i. Melakukan sosialisasi prolegnas.
j. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang
perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh
Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
5. Badan Anggaran
Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang
bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran
berdasarkan representasi anggota dari setiap provinsi berdasarkan perimbangan
dan pemerataan jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR
dan permulaan tahun sidang.
Badan Anggaran bertugas:
a. Membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk
menentukan pokok-pokok kebijaka fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk
dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun anggaran.
b. Menetapkan pendaptan negara bersama pemerintah dengan mengacu pada
usulan komisi yang berkaitan.
c. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama presiden
yang dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi dan
program pemerintah dan dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada
keputusan rapat kerja komisi dan pemerintah.
d. Melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi dan alat
kelengkapan DPR lainnya mengenai rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga.
e. Melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah
yang diusulkan komisi.
f. Membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi yang berkaitan
dengan APBN.
g. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
6. Badan Kerjasama
Antar-Parlemen
Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) dibentuk oleh DPR dan merupakan
alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan
keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun
sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menurut
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
BKSAP bertugas:
a. Mengembangkan, membina, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan
kerjasama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun
multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen
dan/atau anggota parlemen negara lain.
b. Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu
DPR.
c. Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar
negeri.
d. Memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerjasama
antarpalemen.
7. Mahkamah Kehormatan Dewan
Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Mahkamah Kehormatan Dewan bertujuan
menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga
perwakilan rakyat.
Adapun lebih lanjut tata cara pelaksanaan tugas Mahkamah Kehormatan
Dewan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan
Dewan.
8. Badan Urusan Rumah Tangga
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Jumlah anggota BURT paling banyak 25 orang
atas usul komisi dan fraksi berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah
anggota setiap fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada
permulaan tahun sidang.
BURT bertugas:
a. Menetapkan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran DPR untuk
setiap tahun anggaran dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk
dilaksanakan.
b. Menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara mandiri yang
dituangkan dalam program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan usulan dari alat
kelengkapan DPR dan fraksi.
c. BURT dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukan kepada
pemerintah untuk dibahas bersama.
d. Melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam
pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk pelaksanaan dan pengelolaan
anggaran DPR.
e. Melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan alat
kelengkapan MPR yang berhubungan dengan kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang
ditugasi oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.
f. Menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan umum anggaran
tahunan DPR dalam rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan.
g. Menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus
diadakan untuk itu.
h. Mengatur alokasi anggaran untuk kunjungan kerja anggota atau
kelompok anggota komisi.
9. Panitia Khusus
Panitia Khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang
bersifat sementara. Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh rapat
paripurna DPR paling banyak 30 orang.
Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna DPR. Jangka waktu dapat
diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila Panitia Khusus belum dapat
menyelesaikan tugasnya. Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu
penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan telah selesai.
Referensi
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
