Komite Sekolah

Komite Sekolah

Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk pada tingkat satuan pendidikan. Secara umum komite sekolah berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Awal terbentuknya komite sekolah berdasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 014/U/2012 tanggal 2 April 2002 yang selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56.

Komite sekolah hendaknya benar-benar mewakili masyarakat. Interaksi dengan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara komite sekolah dengan sekolah. Dengan kata lain, komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu, komite sekolah merupakan suatu badan non profit dan non politis. Komite sekolah dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Tujuan pembentukan komite sekolah, diantaranya:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan pendidikan.

Secara terperinci fungsi komite sekolah dijabarkan, sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

2. Pendukung (supporting agency), baik secara finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transpransi dan akuntabilitas penyelengaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

4. Mediator antara sekolah dengan masyarakat pada tingkat satuan pendidikan.

5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

7. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

8. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

a. Kebijakan dan program pendidikan.

b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS).

c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.

d. Kriteria tenaga kependidikan.

e. Kriteria fasilitas pendidikan.

f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

9. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

10. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan hasil pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang dan jumlahnya harus ganjil. Kepengurusan komite sekolah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota. Di samping itu, komite sekolah wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang sekurang-kurangnya memuat (1) nama dan tempat kedudukan, (2) dasar, tujuan, dan kegiatan, (3) keanggotaan dan kepengurusan, (4) hak dan kewajiban anggota serta pengurus, (5) keuangan, (6) mekanisme kerja dan rapat, serta (7) perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi. Tata hubungan antara komite sekolah dengan sekolah dan institusi lain bersifat koordinatif.

Komite sekolah pada suatu satuan pendidikan secara spesifik memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah tidak hanya sebatas pada mobilitas sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan, namun esensi dan partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan pada tingkat satuan pendidikan.