Sunday, 12 January 2020

Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial (KY)


Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial (KY)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Landasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah timbulnya keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tidak kunjung tegak. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan independen. Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Yudisial bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, meningkatkan kepatuhan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim serta untuk mendapatkan calon hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
Adapun dasar hukum Komisi Yudisial adalah UUD 1945 pasal 24B ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Tugas Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pasal 20, sebagai berikut:
1. Di dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas:
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup.
d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Di dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib untuk menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial.
Adapun fungsi Komisi Yudisial, antara lain:
1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
2. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung.
3. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung.
4. Menetapkan calon Hakim Agung.
5. Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
6. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
7. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
8. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
9. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan juga disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial ialah pejabat negara yang terdiri atas 7 orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota. Anggota Komisi Yudisial memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Referensi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.


EmoticonEmoticon