Wednesday, 8 January 2020

Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung (MA)


Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung (MA)
Karya: Rizki Siddiq Nugraha


mahkamah agung

Mahkamah Agung (MA) merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam sebuah lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
Terbentuknya lembaga Mahkamah Agung di Indonesia berkaitan erat dengan masa penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat sebuah lembaga peradilan bernama Hooggreechtshof yang dibentuk sebagai pengadilan tertinggi yang berkedudukan di ibukota. Pengadilan ini mempunyai wewenang untuk mengawasi jalannya peradilan di Indonesia. Tidak hanya itu, lembaga ini juga mengawasi perilaku hakim dalam menetapkan dan memberikan sanksi kepada para tersangka. Pada saat itu, Undang-Undang diterapkan berdasarkan golongan. Masyarakat dibedakan menjadi golongan Belanda, Eropa, dan pribumi.
Pada masa penjajahan Jepang, pengadilan tertinggi yang sudah dibentuk Belanda mengalami pergantian nama menjadi Kekooto Hooin. Kewenangan yang dimiliki lembaga ini juga diubah pada tahun 1944.
Setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku. Namun, belum ada lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia. Kemudian dibentuk Mahkamah Agung yang berkedudukan di Jakarta. Kekuasaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Suatu Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Undang-Undang ini kemudian diperbarui pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hingga ditetapkan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia.
Tugas Mahkamah Agung diatur dalam UUD 1945 pasal 24A ayat 1, sebagai berikut:
1. Mengadili pada tingkat kasasi
Tugas Mahkamah Agung yang utama adalah mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung bertugas untuk memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding maupun tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
Mahkamah Agung juga bertugas menguji peraturan perundang-undangan. Maksudnya bahwa lembaga Mahkamah Agung memiliki tugas untuk menguji peraturan secara materil terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3. Menjadi pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan
Tugas Mahkamah Agung lainnya adalah menjadi pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan. Hal ini berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung itu sendiri sebagai lembaga penyelenggaran kekuasaan kehakiman.
4. Mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan
Mahkamah Agung juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim di dalam menjalankan tugasnya. Mahkamah Agung harus mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam sistem kehakiman di Indonesia.
5. Memberi pertimbangan hukum pada presiden
Mahkamah Agung memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi, rehabilitasi, atau keputusan lainnya.
6. Mempunyai tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Pada UUD 1945 pasal 24A, dijelaskan juga bahwa Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang lainnya yang diberikan dalam undang-undang. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
Mahkamah Agung memiliki fungsi, di antaranya:
1. Fungsi peradilan
a. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar menjaga semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar.
b. Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.
c. Erak kaitan dengan fungsi peradilan adalah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.
2. Fungsi pengawasan
a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan diselenggarakan secara seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksan dan memutuskan perkara.
b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasa terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim.
3. Fungsi mengatur
a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.
b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.
4. Fungsi nasihat
a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain.
b. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.
5. Fungsi administratif
Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan.
6. Fungsi lain-lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang dijaukan kepadanya, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
Adapun struktur susunan Mahkamah Agung, sebagai berikut:
1. Pimpinan
Pimpinan Mahkamah Agung yang terdiri atas ketua, dua wakil ketua, dan beberapa kepala muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan nonyudisial. Wakil ketua bidang yudisial mengawasi kepala sipil sektor peradilan, kepala muda pemuda kriminal, kepada muda agama, dan ketua muda dari administrasi negara. Sedangkan wakil ketua nonyudisial bertanggung jawab atas bidang nonyudisial ketua muda dan kepala pemuda pembinaan pengawasan.
Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim, dan diangkat oleh presiden.
2. Hakim anggota
Hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Di Mahkamah Agung terdapat maksimal 60 orang. Hakim dapat berasal dari sistem karier atau non-karier. Nominasi diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan DPR, untuk disetujui dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Hakim agung mendapat tugas dan memutuskan kasus di tingkat kasasi.
3. Kepaniteraan
Panitera Mahkamah Agung memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis di bidang administratif dan keadilan dari Dewan Tertinggi Hakim untuk mengecek, mengadili, dan memutuskan kasus, serta penyelesaian administrasi untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Agung.
4. Sekretariat
Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh enam unit eselon, antara lain:
a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
d. Badan Pengawasan.
e. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
f. Badan Urusan Administrasi.
5. Pengadilan tingkat banding
Pengadilan tingkat banding terdiri atas:
a. Pengadilan Tinggi.
b. Pengadilan Tinggi Agama.
c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
d. Pengadilan Militer Utama.
e. Pengadilan Militer Tinggi.
6. Pengadilan tingkat pertama
Pengadilan tingkat pertama terdiri atas:
a. Pengadilan Negeri.
b. Pengadilan Agama.
c. Pengadilan Tata Usaha Negara.
d. Pengadilan Militer.

Referensi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Suatu Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.


EmoticonEmoticon