Friday, 17 January 2020

Wawasan Nusantara


Wawasan Nusantara
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

konsep Wawasan Nusantara

Wawasan berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Sedangkan nusantara berasal dari kata nusa, yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan dan antara yang berarti menunjukkan letak antara dua unsur. Dengan demikian, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tersebut merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan yang diberi nama wawasan nusantara. Terdapat dua landasan mengenai dasar wawasan nusantara, antara lain:
1. Landasan idiil Pancasila
Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional.
2. Landasan konstitusional UUD 1945
UUD 1945  merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Di dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan nusantara, sebagai berikut:
1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
2. UUD 1945  adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional.
4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
5. GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan, antara lain:
1. Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.
2. Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial, ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
4. Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak.
Adapun wajah wawasan nusantara, terdiri atas:

1. Wajah wawasan nusantara sebagai wawasan nasioal yang melandasi konsepsi ketahanan nasional
Wajah wawasan nusantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konsepsi politik ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagai suatu konsepsi politik yang didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan nusantara dapat dikatakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.
Wawasan nusantara selanjutnya menjadi landasan penentu kebijakan politik negara. Di dalam perjuangan mencapai tujuan nasional akan banyak menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Untuk menanggulanginya dibutuhkan suatu kekuatan, baik fisik maupun mental. Semakin tinggi kekuatan tersebut, maka semakin tinggi pula kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan inilah yang diistilahkan ketahanan nasional. Semakin tinggi ketahanan nasional yang dapat dicapai, maka semakin mantap pula kesatuan dan persatuan nasional. Semakin mantapnya persatuan dan kesatuan nasional berarti semakin dekat kita dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan rangkaian pemikiran ini, maka ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan dan kesatuan nasional dalam rangka keseluruhan mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional.
Bertolak dari pandangan tersebut, maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional, untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan nusantara. Ketahanan nasional ini perlu dibina, dipelihara, dan ditingkatkan dengan berpedoman pada wawasan nusantara yang juga serentak untuk memberi isi kepadanya.

2. Wajah wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan nasional
Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup:
a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti:
1) Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
2) Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama harus merupakan kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya.
3) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional.
5) Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6) Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang berlandasan pada kepentingan nasional.
7) Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan pada kepentingan nasional.
b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti:
1) Bahwa kekayaan wilayah nusantara, baik potensial maupun ofektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bawah keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah nusantara.
2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya.
3) Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, dalam arti bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa.
d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan, dalam arti:
1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
2) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

3. Wajah wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan
Wawasan nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.
Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya, maka implementasi nyata dari wawasan nusantara yang menjadi kepentingan-kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan.
Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara harus sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

4. Wajah wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan
Sebagai faktor eksistensi suatu negara, wilayah nasional perlu ditentukan batas-batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan dalam konstitusi negara.


EmoticonEmoticon